Penerimaan CPNS Bebas KKN

0
1008

KemenkumHAM Didampingi Ombudsman

Jangan ragu. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KemenkumHAM bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) karena didampingi Ombudsman.

TANJUNGPINANG – Humas Kanwil KemkumHAM Provinsi Kepri, Rinto Gunawan mengatakan, pihaknya menggandeng Ombudsman Kepri untuk melakukan pendampingan dan mengawasi jalannya proses rekrutmen CPNS. Rinto mengklaim bahwa rekrutan CPNS KemenkumHAM yang berlaku nasional ini akan mengedepankan sikap profesional, jujur dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KemenkumHAM, pihak Kakanwil KemenkumHAM Kepri membuka posko pengaduan dan informasi. Posko ini dibuka sejak, Selasa (2/8) di Kantor KanwilkumHAM Provinsi Kepri di Senggarang. Posko ini dibuka sampaiproses penerimaan CPNS berakhir. ”Kita sengaja membuka pos pengaduan dan tempat mencari informasi bagi calon pelamar serta masalah teknis lainnya di kantor KemenkumHAM agar memudahkan masyarakat,” ujarnya, Selasa (1/8) kemarin.

Menurut dia, proses seleksi CPNS ini sangat terbuka untuk siapapun dan dari kalangan mana pun. Khusus warga yang bukan berasal dari Kepri, cukup melampirkan surat domisili asal daerah mereka masing-masing. Dijelaskannya, sesuai jadwal yang ditetapkan pusat, proses rekrutmen CPNS Kanwil KemenkumHAM Provinsi Kepri dibuka sejak, Selasa (1/8) hingga Rabu (30/8) mendatang.

Sepanjang proses itu berlangsung, panitia seleksi juga menggandeng Ombudsman serta membuka posko pengaduan bagi para calon pelamar. ”Pendaftaran sudah dibuka sejak 1-30 Agustus mendatang. Mulai tahap pengumpulan pemberkasan sampai seleksi lainnya, kita minta Ombudsman mendampingi,” ujar Rinto.

Khusus di Kepri, kuota penerimaan pegawai formasinya sebagai Penjaga Tahanan, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan Analisis Keimigrasian Pertama dengan total sebanyak 582 orang. Penerimaan pegawai di Kemenkumham ini diperuntukkan bagi lulusan atau tamatan SMA sederajat dan juga lulusan Strata 1 (S1). Untuk lulusan SMA sederajat menerima pegawai sebanyak 362 orang dan lulusan S1 menerima sebanyak 220 orang.

Untuk formasi sarjana, ujiannya di Kantor KemenkumHAM RI di Jl. Letjen Mt. Haryono No.24, RT.4/RW.1, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI. Sedangkan formasi SMA rencananya ujian di Politeknik Batam. ”Tahun 2017 ini, KemenkumHAM Kepri membuka peluang kepada masyarakat umum mulai lulusan SMA sederajat dan lulusan S1 untuk bergabung menjadi pegawai kita,” bebernya.

Untuk lulusan SMA sederajat, terangnya, nantinya akan ditempatkan di Rumah Tanahan (Rutan) Batam sebanyak 56 orang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batam sebanyak 73 orang, Lapas Perempuan Batam 58 orang dan Lapas Khusus Anak sebanyak 48 orang.

Selain di Batam nantinya akan ditempatkan di Rutan Cabang Dabo Singkep, Kabupaten Lingga sebanyak 7 orang. Rutan Tanjungbalai Kariun 8 orang, Lapas Tanjungpinang 43 orang dan Rutan Tanjungpinang sebanyak 19 orang ini khsuus untuk tamatan SMA sederajat. ”Batasan usia untuk lulusan SMA sederajat minimal dari 18 hingga 28 tahun dan harus meraih nilai ijazah dengan nilai 7,0,” terangnya.

Tahun ini, KemenkumHAM menerima 19.210 CPNS berbagai formasi.
Kemenpan RB mengingatkan, pendaftaran penerimaan CPNS ini dilakukan melalui situs online. Calon pelamar diharapkan melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id, dengan mengisi form yang telah tersedia menggunakan data kependudukan yang valid, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK.

Saat melakukan pendaftaran melalui sistem online dan melakukan registrasi online, pendaftar akan mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrasi online.
Setelah itu, untuk pelamar pada lingkungan MA harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan beberapa berkas. Sejumlah berkas untuk pendaftaran CPNS itu antara lain dokumen (print out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online, lalu surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000 yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Kemudian, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, surat keterangan akreditasi dari BAN PT, serta pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak empat lembar dengan latar belakang merah dan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut. (SUHARDI/Net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here