Penganggur Kepri Menurun, Apakah Berkualitas?

0
582
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Pemerhati Pembangunan Sosial Ekonomi Kepri

Pilpres dan Pileg serentak baru akan dilaksanakan pada 2019, tetapi manuver politik sudah mulai berlangsung riuh dan hangat dipertontonkan. Berbagai isu telah banyak diangkat dalam berbagai diskusi-diskusi dan debat publik yang salah satunya adalah soal ketenagakerjaan. Karena tahun ini juga merupakan tahun pertama diadakannya Pilkada serentak yang melibatkan 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten), para calon Pemimpin Daerah hampir tidak ada yang absen dalam menngangkat isu ketenagakerjaan terutama yang menyangkut penganggur pada visi dan misinya masing-masing. Hal ini tidak mengherankan karena “komoditas dagangan” ini memang sangat mudah menarik atensi dan simpatik dari masyarakat, terutama mereka-mereka yang sedang mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan layak (decent work), atau yang sedang menganggur.

Definisi dan Potret Penganggur
Berbicara soal penganggur, sering mengundang perbincangan dan diskusi hangat karena penggunaan konsep yang berbeda. Ada yang menerjemahkan bahwa penganggur itu adalah mereka yang mendaftarkan diri atau memohon kartu kuning dari dinas ketenagakerjaan yang notabene banyak diantaranya sudah memiliki pekerjaan hanya saja belum permanen atau tidak menetap alias serabutan. Dan bila angka penganggur dari Dinas Ketenagakerjaan dibandingkan dengan angka yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sering mengundang silang pendapat karena angkanya berbeda. Hal ini tidak mengherankan karena konsep yang digunakan memang berbeda dimana BPS merujuk pada konsep yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) dan merupakan referensi bagi negara-negara di bawah United Nations (PBB). Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan berdasarkan permohonan kartu kuning (AK-1 atau Kartu Tanda Pencari Kerja).

Orang mencari pekerjaan, bisa disebabkan beberapa faktor, seperti ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, merubah profesi sesuai keahlian atau bidang studi, dan memang masih menganggur atau belum punya pekerjaan sama sekali. Agar angka jumlah penganggur dapat diperbandingkan antarnegara atau antarwilayah, Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO) telah mengeluarkan defenisi baku tentang penganggur, yaitu “the unemployed are those individuals of working age who are capable of work, and are actively looking for work, but who are not employed” (penganggur adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang mampu bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum bekerja). Dengan kata lain, penganggur itu adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (An ILO Manual on Concepts and Methods). Sementara itu, penduduk bekerja yang merupakan komplemen terhadap penganggur, adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu (sebelum pendataan). Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil rilis BPS Provinsi Kepri pada awal Mei 2018, terungkap bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Kepri mengalami peningkatan dari 66,41 persen pada Agustus 2017 ke angka 71,85 persen pada Februari 2018. Gembiranya, peningkatan tersebut diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 7,16 persen ke 6,43 persen pada periode yang sama. Bahkan, penurunan TPT yang relatif signifikan terjadi di daerah perkotaan, yaitu dari 7,41 persen ke 6,45 persen. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya perekonomian Kepri sejak triwulan III/2017 hingga triwuulan I/2018 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang semakin meningkat selama 3 triwulan terakhir, yaitu 2,38 %, 2,57 %, dan 4,47 % secara berturut-turut.

Penurunan TPT, berkualitas kah?
Membaiknya pertumbuhan ekonomi dalam 3 triwulan terakhir dan terutama pada triwulan I/2018 yang tumbuh cukup spektakuler di angka 4,47 persen, telah berdampak positif dalam penciptaan kesempatan kerja yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk menganggur, terutama di daerah perkotaan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah penurunan jumlah penganggur, atau bertambahnya jumlah penduduk bekerja itu berkualitas?. Artinya, kesempatan kerja yang tercipta lebih terbuka pada kegiatan sektor formal ketimbang sector informal. Catatan, penduduk bekerja disebut berkualitas bilamana persentase pekerja di sektor formal lebih besar dibandingkan pekerja di sektor informal, yaitu kegiatan ekonomi yang diusahakan sendiri, atau dibantu buruh tidak tetap, atau pekerja bebas, atau pekerja tidak dibayar.

Bila mengacu pada hasil rilis BPS Provinsi Kepri, persentase jumlah pekerja sektor formal di Kepri, boleh dikatakan cukup menggembirakan karena angkanya selalu lebih besar dibandingkan pekerja sektor informal dari waktu ke waktu. Pada Februari 2018, persentase pekerja formal mencapai 62,31 % dan informalnya hanya 37,19 %. Namun bila pekerja informal Februari dibandingkan dengan jumlah pekerja informal Agustus 2017, ada peningkatan sebesar 31,29 persen, yaitu dari 282.423 orang ke 370.795 orang, atau secara absolut bertambah 88.372 orang. Artinya, pertambahan jumlah pekerja selama periode Agustus 2017 ke Februari 2018 yang angkanya mencapai 100.072 orang, bahagian terbesar (88,31 %) adalah pekerja pada sektor informal, yaitu mereka yang bekerja serabutan/buruh kasar, tidak mendapat bayaran, atau pedagang lapak kaki lima/asongan. Hal ini terkonfirmasi dengan rendahnya jumlah penganggur berpendidikan SD ke bawah, yaitu hanya 3,83 %. Dengan kata lain, pertumbuhan 4,47 % belum berkualitas karena belum mampu membuka kesempatan kerja pada sektor formal dan ini harus menjadi pemikiran krusial pada periode-periode berikutnya.

Apa yang harus dilakukan?
Bertambahnya jumlah pekerja informal, maka dapat diterjemahkan bertambahnya jumlah pekerja tidak layak, yaitu mereka yang berpenghasilan di bawah standar upah minimum daerah. Mereka memang bekerja, tetapi belum tentu penghasilannya (takehome pay) mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan rumah tangganya. Akibatnya, rumahtangga tersebut terjungkal pada “lembah” kemiskinan. Oleh karena itu, para stakeholders terkait (Pemprov/Pemkab/Pemko melaui Dinas Ketenagakerjaan dan termasuk BP Batam) dalam merancang atau merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, tidak boleh lagi hanya sekedar memikirkan bagaimana mengurangi jumlah penganggur, tetapi juga harus memikirkan masalah takehome pay-nya. Untuk tujuan tersebut, badan organisasi tenaga kerja internasional (ILO) telah mendorong setiap negara yang bernaung di bawah bendera PBB untuk menerapkan konsep decent work dalam ketenagakerjaan.

Secara konseptual, decent work (pekerjaan layak), adalah pekerjaan yang dapat memberikan produktivitas dan penghasilan layak, masa depan yang menjanjikan untuk pengembangan karir, dan proteksi sosial yang baik bagi keluarganya (konsep ILO – International Labour Organization). Untuk itu, pelatihan-pelatihan teknis ketrampilan berbasis teknologi, sudah saatnya diagendakan dan diimplemntasikan guna untuk menciptakan tenaga kerja produktiv, berkualitas, dan professional agar pekerja-pekerja kita memiliki daya saing tinggi dan mampu untuk medapatkan pengasilan yang layak. Pelatihan seperti ini sudah harus dijadikan sebagai agenda rutin dan berkelanjutan bilamana tidak ingin digilas oleh revolusi pekerja industri four point zero (RPI 4.0).

Tentunya, hal yang tidak kalah penting adalah kolaborasi yang sinergis antara Pemprov, Pemko/Pemkab, dan BP Batam serta sektor privat harus menjadi panglima dalam menciptakan kesempatan kerja lebih luas melalui penggenjotan pertumbuhan eknomi yang lebih tinggi pada triwulan-triwulan mendatang.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here