Pengembalian LPPDK Paling Telat 24 Juni

0
539
Staf KPU didampingi Panwaslu, Kepolisian memasukan surat suara ke dalam kotak suara.f-ISTIMEWA

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang tinggal menghitung hari. Sesuai tahapannya pencoblosan akan digelar Rabu (27/6) ini.

TANJUNGPINANG – Komisioner KPU Tanjungpinang Divisi Hukum, Dewi Haryanti meminta kepada para pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpnang untuk mengembalikan laporan awal dana kempanye (LADK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) akhir.

”Laporan awal (LADK) dan laporan tengah (LPSDK) kan sudah. Dan paslon juga harus melaporkan kembali LPPDK paling lambat tanggal 24 Juni, kalau tidak calon tersebut langsung didiskualifikasi peserta pilkada,” kata Dewi Haryanti, kemarin.

Kata dia, laporan akhir dana kampanye tahap ke tiga, menentukan nasib pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang di Pemilihan Walikota (Pilwako) Tanjungpinang tahun 2018. Baik itu untuk paslon nomor urut 1 (H Syahrul-Rahma) maupun paslon nomor 2 (H Lis Darmansyah-Maya Suryanti).

Baca Juga :  NasDem dan Golkar Daftarkan Calegnya

Tim pemenang harus melaporkan dana kampanye milik paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang di Kantor Sekretariat KPU pada Minggu (24/6), mulai pukul 08.00WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Pasalnya, jadwal pelaporan dana kampanye akhir masing-masing paslon telah di atur di PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye tepatnya di pasal 54.

”Kalau lewat dari jam yang sudah dijadwalkan, maka paslon akan dikenakan sanksi, yaitu diskualifikasi dari peserta Pilwako Tanjungpinang tahun 2018,” katanya.

Baca Juga :  Bawaslu Hentikan Dugaan Politik Uang

Setelah terima, kata Dewi Haryanti di ruang kerjanya berada di lantai dua, pihak KPU Kota Tanjungpinang akan langsung melaporkan dana kampanye ke lembaga akutan publik. Lembaga yang akan mengaudit dana kampanye milik paslon tersebut, ditunjuk langsung KPU RI.

Ada lembaga akutan publik berada di daerah Solo dan Tangerang. Nanti, satu lembaga akan mengaudit dana kampanye milik satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

”Jadi, masing-masing paslon berbeda orang yang mengaudit dana kampanyenya,” ucap Dewi.

Agar tidak didiskualifikasi dari peserta Pilwako Tanjungpinang, hendaknya tim pemenang yang menangani dana kampanye milik paslon, untuk segera melaporkan. Pasalnya, pihak KPU Kota Tanjungpinang sudah sering mengingatkan ke masing-masing tim paslon terhadap laporan akhir dana kampanye tersebut. ”Kemarin, saya sudah ingatkan melalui grup WhatsApp. Karena di grup ada tim pemenang masing-masing paslon,” sebut dia. (ANDRI – ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here