Pengentasan Kemiskinan atau Peningkatan Kesejahteraan?

0
705
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Bekerja di BPS Provinsi Kepri

Tahun 2018, Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI akan menggelar Pilkada serentak di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Kota Tanjungpinang adalah salah satu di antaranya. Seperti pada pilkada-pilkada ataupun pileg-pileg sebelumnya, “komoditas dagangan” utama yang akan ditawarkan, pastilah issu kemiskinan. Kenapa? Sebab, masalah kemiskinan sangat atraktif dan seksi untuk memikat para calon pemilih yang notabene 40 persen diantaranya adalah penduduk yang kurang beruntung alias tidak mampu.

Karena seksinya, tidak jarang terlihat para calon peserta Pilkada melakukan hal-hal yang menggelikan dengan masuk menelusuri daerah pemukiman kumuh (slum area) untuk bertegur sapa kepada masyarakat sambil memeluk orang-orang yang papah dan terpinggirkan itu dengan penuh iba dan empati. Bahkan, merekapun menggendong bayi-bayi dari keluarga yang kurang mampu itu, mengajak berdialog untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dll. yang dalam kesehariannya mereka jauh dari perilaku tersebut. Pada saat yang bersamaan, para calon peserta pilkada tersebut menawarkan janji-janji untuk memperhatikan mereka yang terhimpit kemiskinanan dan akan mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan itu.

Konsep Kemiskinan
Berbicara kemiskinan, bukanlah barang baru. Sejak zaman nabi-nabi issu kemiskinan sudah mendapat perhatian serius dan tertulis secara eksplisit dalam kitab-kitab suci berbagai agama. Issu yang sudah ribuan tahun itu, masih saja diskusrus menarik hingga saat ini karena memang tidak akan mungkin bisa diselesaikan mengingat kehidupan manusia bersifat dinamis dan demikian juga dengan konsep kemiskinan.

Untuk mengetahui apakah seseorang atau suatu rumahtangga (ruta) adalah miskin, diperlukan patokan kemiskinan yang disebut dengan garis kemiskinan (GK) dan bila pendapatan/pengeluaran orang/ruta tersebut lebih rendah dari angka GK, maka disebutlah ia miskin. Nah, penetapan GK itu menadi poin krusial dan bilamana tidak ditetapkan berdasakan konsep/definisi yang berlaku umum dan baku, maka angka kemiskinan menjadi tidak terbanding antarwilayah atau antarnegara karena tidak apple to apple comparison. Untuk itu, badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menetapkan GK standar internasionalberdasarkan nilai dollar berdaya beli sama antarnegara (dollar purchasing power parity – US$ PPP), dan angkanya adalah US$ 1,25 PPP. Sementara itu, Indonesia menetapkan GK berdasarkan kecukupan asupan kalori, yaitu 2.100 kilo kalori per orang per hari dari kelompok makanan, dan secara proporsional dari konsumsi non-makanan. Konsep ini merupakan hasil penelitian Prof. Sayogiyo dan dipresentasikan pada Widya Karya Pangan tahun 1978 di Bogor.

Potret Kemiskinan Kepri
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa saat pertarungan pemilihan kepala daerah di Kepri, pasti “barang” dagangan utamanya adalah pengentasan kemsikinan. Kalaulah komitmen itu diimplementasikan sungguh-sungguh, niscaya jumlah penduduk miskin di Kepri harusnya sudah banyak berkurang.

Dari fakta statistik terlihat bahwa selama periode 2011 – 2016 jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan di Kepri hanya sebanyak 9.150 orang, yaitu dari angka 129.560 orang pada 2011 dan tinggal menjadi 120.410 orang pada 2016. Secara relatif hanya berkurang 1,42 persen selama 5 tahun, atau 0,28 persen per tahun.

Lebih ironi lagi, kesenjangan (gap) pembangunan antardaerah perkotaan dan perdesaan semakin melebar yang direfleksikan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan dari 7,08 persen pada September 2012 ke angka 10,92 persen pada Maret 2017.

Sementara itu, kemiskinan di daerah perkotaan justru menurun dari 6,77 persen ke 5,2 persen pada periode yang sama. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin daerah perkotaan sudah jauh lebih rendah,bahkan juga mengalami penurunan yang mana pada wilayah perdesaan terjadi sebaliknya. Berpijak pada hasil potret ini, maka sangat tepat kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Pak Jokowi yang memberikan prioritas pembangunan infrastruktur ke daerah perdesaan/pinggiran yang tentunya harus diikuti oleh pemerintahan level provinsi dan kabupaten/kota..

Kesejahteraan Jadi prioritas
Dari sisi pengentasan kemiskinan, hasil potretnya belum terlihat cukup menggembirakan mengingat relatif kecilnya jumlah penduduk miskin yang berhasil direduksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meskipun demikian, bilamana tingkat kesejahteraan masyarakat terutama 40 persen berpenghasilan terendah, bisa ditingkatkan maka pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Eknomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS setiap tahun, terungkap bahwa pendapatan (yang didekati dari sisi penegluaran) dari kelompok masyarakat 40 persen berpenghasilan terendah, rata-ratanya (setelah dikoreksi dengan inflasi) hanya Rp. 466.221 per kapita/bulan atau Rp 15.541 per kapita/hari pada 2011. Lima tahun kemudian (2016) angka tersebut hanya mencapai Rp 552.685 per kapita/bulan, atau Rp 18.423 per kapita/hari. Secara rata-rata hanya meningkat 3,71 persen per tahun yang lebih rendah dari tingkat inflasi tahunan yang secara rata-rata berada pada besaran 4,97 persen.

Bila ditelusuri lebih dalam ke kelompok masyarakat 20 persen berpenghasilan terbawah, angkanya lebih rendah, yaitu Rp 12.568 per orang/hari pada 2011 dan Rp 14.496 per orang/hari pada 2016, atau hanya bertambah sebesar Rp 1.928. Fenomena ini, tidak terlalu mengejutkan karena obsesi atau janji pada saat kampanye Pilkada adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seandainya mind set atau paradigmanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, maka seluruh enerji atau upaya (baca APBD) akan dikerahkan untuk itu. Dan bila hal ini terwujud maka masalah pengentasan kemiskian sudah secara otomatis tereduksi karena pendapatan masyarakat sudah meningkat.

Oleh karena itu, para calon peserta Pilkada janganlah lagi menawarkan janji untuk pengentasan kemiskinan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan konsep yang terakhir ini maka para calon peserta Pilkada sudah harus merumuskan janji-janji/program-programnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat sesuai potensi Kepri. Misalnya, untuk masyarakat yang bekerja di subsektor perikanan, apa program yang akan dirancang agar para nelayan atau pembudidaya ikan tidak terus menerus hidupnya hanya untuk makan, merokok, mengopi atau semacamnya, tetapi tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat SLTA.

Bilamana ekonomi masyarakat sudah sejahtera, maka mereka akan memiliki kesehatan (kualitas hidup) yang lebih baik karena. Bila mereka sakit, tentu tidak lagi pergi ke dukun melainkan ke tenaga medis karena mereka sudah mampu untuk melakukan itu.

Demikian juga untuk pendidikan anak-anaknya, mereka sudah mampu menyekolahkannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi) sehingga lahirlah insan-insan yang berpendidikan dan cerdas sebagai generasi penerus bangsa.

Hal yang sama, juga dapat dilakukan untuk subsektor perkebunan (cengkih, kelapa, lada, dll.) dan subsektor peternakan (sapi dan kambing). Demikain juga untuk sektor pariwisata yang notabene alam Kepri sangat dahsyat dalam potensi ini.

Pantai Bintan yang luar biasa, pemandangan bawah laut Anambas dan Natuna yang mempesona menjadi magnet kuat untuk menarik para wisatawan mancanegara dan nusantara datang ke Kepri Dengan pardigma baru ini, masyarakat Kepri akan bisa hidup lebih sejahtera dan bermartabat. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here