Penggerak Ekonomi Nasional

0
498
FOTO BERSAMA: Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Prof DR Syafsir Akhlus MSc foto bersama dengan peserta workshop. f-ISTIMEWA

Dosen UMRAH Ikut Workshop Pengelolaan Dana Desa

TANJUNGPINANG – Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (FE UMRAH) Tanjungpinang, Kepri menggelar workshop Pengelolaan Dana Desa. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Comfort, Jalan Adi Sucipto Km 10 Kota Tanjungpinang, Kamis (19/10) kemarin.

Kegiatan diikuti 48 orang yang terdiri dari para dosen FE, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (PISP), dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FIKP) UMRAH.

Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Perwakilan Provinsi Kepri di Batam, Panijo Ak MM CA CFrA.

Hadir juga Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Prof DR Syafsir Akhlus MSc membuka kegiatan workshop Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Desa.

Ia menilai pemahaman tentang Pengelolaan Dana Desa sangat penting dan dapat diterapkan. Dana yang sudah didistribusikan ke seluruh desa diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian, di tengah-tengah perekonomian global yang lesu.

Indonesia harus bisa mengatasi kelesuan ekonomi global, sebagaimana yang sudah dapat ditunjukkan sejauh ini. Kepala PBKP Perwakilan Kepulauan di Batam, Panijo menjelaskan, pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peran Pemerintah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 113 yaitu memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan. Dekan Fakultas Ekonomi UMRAH Tanjungpinang, Drs H Muhammad Idris DM MM MSi kepada Tanjungpinang Pos mengemukakan workshop Pengelolaan Dana Desa agar para peserta dapat mengkaji dan memahami Ke depan, Desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Dikatakan Muhammad Idris DM, pada hakikatnya Undang Undang (UU) Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mulai dari pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Kak asal usul, dan adat istiadat desa.
Dikatakan, Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien.

Serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manejemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Untuk diketahui, BPKP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan keuangan negara. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here