Penghuni Lapas Tak Masuk DPT

0
176
Bawaslu dan anggota Komisi II DPR RI, Dwi Latifa, melakukan sosialisasi Pemilu di Lapas Barelang, Minggu (10/2). F-MARTUA/tanjungpinang pos
Penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilpres tinggal sekitar dua bulan. Namun hingga saat ini, dari 1.200-an lebih penghuni Lapas Kelas II Barelang, belum satu pun yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

BATAM – Sementara untuk total penghuni Lapas di Provinsi Kepri, sekitar 4.500 orang, 969 orang saja yang masuk dalam DPT.

Temuan itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kepri, Dwi Ria Latifa, Minggu (10/2) di Lapas Barelang. Saat itu, Dwi Ria mengikuti sosialisasi Pemilu bersama mitra kerja komisi II DPR RI, Bawaslu Kepri dan Batam. Selain itu, hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Kepri.

”Di Kepri, dari sekitar 4.500 penghuni LP, hanya 969 yang terdaftar di DPT. Jangan-jangan bapak di sini belum terdaftar,” kata Dwi Latifa

Pertanyaan itu kemudian dijawab penghuni Lapas secara serentak, belum terdaftar. ”Ini mengerikan, warga binaan di Barelang, belum ada. Lapas Barelang terbesar di Kepri dan percontohan, sampai saat ini belum ada kepastian. Walau sudah ada perekaman, tapi belum ada kepastian. Ini harus ditangani. Hak pilih itu sangat berarti bagi bangsa ini,” tegasnya.

Dwi Latifa mengungkapkan, rencananya Komisi II DPR RI diakui, akan memanggil pihak terkait kependudukan. Diminta juga agar Disduk Capil di kabupaten/kota di Kepri, menyiapkan solusi untuk dijalankan bersama.

”Kita harus dipahami jika di lapas ini bukan hukuman, tapi pembinaan. Jadi hak pilih tetap harus difasilitasi. Kalapas harus membantu untuk mencari kepastian,” tegasnya.

Menurutnya, penghuni lapas yang belum masuk DPT, bagian dari dampak penerapan berbasis KTP elektronik. Namun penerapan itu, tidak bisa disalahkan. Sehingga harus dicari solusi agar penghuni Lapas mendapatkan hak nya. ”Harus ada kebijakan khusus, agar hak pilih tidak hilang. Karena mungkin KTP di Jawa atau KTP entah di mana saat proses di kepolisian atau Kejaksaan,” imbuhnya.

KPU di semua tingkatan, diminta agar berkoordinasi dengan Disdukcapil, dalam menangani warga binaan di Lapas. DPT yang belum sempurna, diminta agar diselesaikan.

”Meminta Bawaslu koordinasi dengan KPU untuk menampung penghuni lapas dalam DPT. Sehingga tidak ada diskriminasi,” tegasnya.

Terkait Pemilu, diingatkan agar penghuni Lapas menggunakan hak pilih. Dwi Latifa lebih banyak menyampaikan perihal mekanisme Pemilu. Termaksud jenis surat suara yang bertambah, karena Pemilu bersamaan pilpres. Demikian dengan agar penghuni lapas memilih sesuai nuraninya.

”Kenali calegnya. Caleg harus ada interaksi dengan bapak/ibu. Walau ada di sini, tapi hak pilih harus digunakan, 17 April nanti. Satu suara menentukan masa depan negara. Jangan sampai golput,” himbaunya.

Kepala divisi pemasyarakatan Kemenkum HAM Provinsi Kepri, Dedi Hand juga membenarkan, penghuni Lapas Barelang, yang belum masuk DPT. Namun diakui, Disduk Batam sudah mendata dan melakukan rekam data kependudukan warga Lapas.

”Belum ada yang masuk DPT dari 1.200-an orang penghuni Lapas. Tapi kemarin sudah di rekam data kependudukan. Kita menunggu Disduk,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar mengatakan, pihaknya sudah melakukan rekam data kependudukan di Lapas Barelang.

Pihaknya telah menyerahkan 368 data kependudukan warga binaan Lapas dan Rutan ke KPU. 249 warga binaan rumah tahanan (Rutan) Klas IIA Batam dan 119 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Barelang.

Menurut Said, perekaman akan terus dilakukan sampai seluruh warga binaan masuk dalam database kependudukan. Hal ini bertujuan agar mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here