Pengusaha Makin Khawatir

0
1138
Hengky Suryawan

Kepri Banyak Komando, Investor Bingung

Pengusaha kian khawatir di Kepri. Banyaknya komando (pengambil kebijakan, red) menambah kebingungan para investor. Pertumbuhan ekonomi makin anjlok dan bahkan diprediksi tidak ada pertumbuhan di Triwulan II ini.

TANJUNGPINANG – HAL ini makin diperparah dengan lambatnya serapan APBD, sehingga tidak menambah perputaran uang di masyarakat. Laju ekonomi tidak bertambah, dan menyebabkan angka pengangguran bertambah.

Realita ini mendapat perhatian dari pengusaha kapal asal Tanjungpinang Hengky Suryawan. Ia angkat bicara soal terpuruknya ekonomi di Kepri Triwulan I yang hanya 2,02 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kepri tersebut paling anjlok sejak provinsi ini dibentuk tahun 2002 lalu. Pertumbuhan ekonomi ini terburuk di Indonesia Triwulan I lalu.

Hengky mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kepri pada Triwulan II tahun ini bisa saja di bawah semester pertama yang hanya 2,02 persen. Namun, apabila para pejabat di Kepri tidak mempertahankan egonya masing-masing, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di Triwulan II.

Dijelaskannya, anggaran pemerintah (APBD) harusnya membantu pertumbuhan ekonomi di Triwulan II ini. Namun, masih banyak proyek APBD belum dikerjakan bahkan belum dilelang. Ditambah lagi, saat ini di Kepri seakan kehilangan komando. Investor semakin tak mau melirik Kepri untuk tempat berinvestasi karena aturan selalu berubah-ubah.

Gubernur Kepri dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam berjalan sendiri-sendiri. Menjalankan aturan sendiri-sendiri. Ini yang membuat para investor makin bingung, karena tidak ada payung hukum yang jelas.

Kemudian, secara mendadak Gubernur Kepri mengeluarkan kebijakan menaikkan Upah Minimum Sektoral (UMS). Penetapan UMS ini juga bisa memicu tidak menentunya kebijakan di Kepri. Karena itu, Hengky menyarankan, sebaiknya Gubernur mengumpulkan seluruh pengusaha di Kepri untuk meminta masukan atau saran seperti apa mempercepat pemulihan ekonomi Kepri ini.

Baca Juga :  Di Pemping Penjaga Gas Bumi Merindu

”Langkah ini untuk mencari solusi agar pertumbuhan ekonomi di Triwulan II naik dibandingkan Triwulan I yang hanya 2,02 persen,” ujar Hengky kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (13/6).

Kata pria kelahiran Karimun ini, tidak menentunya pertumbuhan ekonomi di Kepri tidak boleh berlarut-larut. Gubernur Kepri dan BP Batam harus menghentikan saling menyerang kebijakan di media.
Sebaiknya Gubernur, BP Batam dan pengusaha di Kepri duduk satu meja membahas langkah-langkah strategi untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi agar lebih baik lagi.

”Pertumbuhan ekonomi hanya 2,02 persen Triwulan I karena investor bingung dengan adanya kebijakan BP dan Gubernur yang berbeda-beda,” tegas pria yang kerap disebut pengusaha 1001 kapal itu.

Kata Hengky, kebijakan menerbitkan SK UMS itu keliru di tengah kondisi industri saat ini yang memburuk. Apalagi, pengusaha sepi orderan. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan lagi karena SK tersebut. Adapun SK Guberur Kepri No.657 tahun 2017 itu tentang UMS Galangan Kapal dan Lepas Pantai Kota Batam Tahun 2017 memutuskan UMS 2017 senilai Rp 3.468.004.

Keluarnya UMS 2017, kata Hengky, menambah beban para pengusaha dan menjauhkan para investor dari Batam khususnya dan Kepri pada umumnya. Mestinya, dengan kondisi seperti ini, Gubernur tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan UMS yang justru memberatkan para pengusaha.

Keputusan itu seolah-olah Gubernur tak mendengar jeritan pengusaha selama ini. Saat ini galangan kapal dan industri offshore tersebut bukan lagi industri primadona di Batam dan Kepri pada umumnya. Kata dia, dua tahun terakhir ini sudah banyak perusahaan galangan kapal dan lepas pantai yang tutup. Mestinya, Gubernur Kepri melihat kondisi itu.

Baca Juga :  Roro Berlayar Hingga Malam

Apalagi sektor galangan kapal adalah sektor yang paling terpukul akibat krisis ekonomi secara global. Belum lagi persoalan banyak pengangguran yang menunggu lapangan pekerjaan. Jika seperti ini yang diterapkan Gubernur, pengusaha tidak akan berani datang untuk menghadiri perundingan, karena berita acara kehadiran dipakai sebagai tanda kesepakatan.

”Kebijakan Gubernur bisa saja menjauhkan investor yang mau menanamkan modalnya di Kepri,” tegasnya. Ketua Walubi Kepri ini memprediksikan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 membaik bila di Kepri satu komando. Dan Gubernur hendaknya segera memanggil seluruh pengusaha untuk mengetahui apa keluhan pengusaha di Kepri. Semakin baiknya transportasi laut, naiknya harga batubara, membuat pergerakan ekonomi mulai membaik.

”Sekarang sudah banyak PLTU yang beroperasi, transportasi pengangkut batubara mulai menggeliat kembali,” bebernya. Kemudian, proyek APBD tahun 2018 segera dikerjakan. Tahun ini, banyak proyek belum dikerjakan atau dilelang oleh kepala OPD, baik itu di Pemprov maupun kabupaten/kota di Kepri.

Makin membaik iklim investasi di Kepri khususnya Batam, maka lapangan pekerjaan makin banyak juga. Ini akan mengurangi angka pengangguran di Batam yang kini jumlahnya bertambah terus.
Belum lama ini, data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Batam, jumlah warga yang meninggalkan Batam itu mencapai 2.700 orang.

Baca Juga :  Candra Pimpin PWI Cabang Kepri

Kesan ini menunjukkan Batam bukan lagi kota harapan hidup. Apalagi, pantauan Tanjungpinang Pos di lapangan di Batam, kian banyak warga yang menjual asetnya baik itu rumah, mobil dan lainnya. Joni, warga Sagulung yang ditemui Tanjungpinang Pos, Sabtu (11/6) lalu mengatakan, dirinya hanya menunggu tiga bulan ke depan apakah masih bisa bertahan di Batam atau tidak.

”Sudah enam bulan nganggur. Motor udah dijual. Rumah tak laku-laku,” ujarnya seraya berharap dirinya bisa kerja apa saja yang penting bisa menafkahi anak istrinya. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun baru-baru ini mengatakan, pengusaha di Batam merupakan mitra pemerintah yang membangun kota itu selama ini. Puluhan tahun silam, Batam masih banyak hutan. Namun, pemerintah dan pengusaha sama-sama membangun.

”Makanya, pengusaha tak bisa ditinggalkan. Mereka juga banyak membangun Batam itu,” jelasnya, pekan lalu. Para pengamat ekonomi juga meminta agar Gubernur jemput bola dengan melakukan pertemuan terhadap pengusaha atau asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah serta pengambil kebijakan lainnya.

Kondisi ekonomi yang terpuruk di zaman ini, jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada niat baik untuk membahasnya. Pengusaha paham dengan bisnis dan pemerintah mengeluarkan kebijakan. Pemerintah hendaknya jemput bola dan membahas hal ini dengan para pengusaha, kebijakan apa yang diperlukan untuk memulihkan investasi di Kepri ini. Semoga bisa terwujud.(ABAS – MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here