Pengusaha Tambang Wajib Kantongi Rekomendasi Pemkab

0
205
NARASUMBER dari Minerba Ditjen Kementerian ESDM menerangkan sanksi pidana bagi pengusaha tambang yang tidak prosedural. F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

LINGGA- Paska dialihkannya wewenang perizinan tambang dari perintah kabupaten ke provinsi, Bupati Kabupaten Lingga, Alias Wello mengaku tidak mengetahui berapa banyak izin pertambangan yang telah beraktivitas di daerahnya.

Menurutnya, hal ini membuat bebera pengusaha arogan tidak mengurus rekomendasi dari Pemkab Lingga untuk melakukan aktivitas pertambangan.

”Sejak saya dilantik menjadi bupati bila ada yang bertanya ada berapa jumlah izin pertambangan di Lingga, saya menjawab tidak tahu. Memang kedengarannya aneh tapi kenyataannya begitu. Inilah yang terjadi,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos.

Hal ini juga dikatakan di depan perwakilan Kementerian ESDM diantaranya Bagus Prasetyawan perancang Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba dan Agung Nugroho seorang analis pelayanan usaha, saat membahas regulasi Perizinan dan Ketentuan Pidana Pengusahaan Pertambangan Mineral.

”Diskusi kali ini melengkapi sesi-sesi diskusi sebelumnya yang pernah kita lakukan. Tujuannya agar investasi pertambangan di Lingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Alias.

Menurutnya, diskusi yang dilakukan ini diharapakan para pengusaha tambang tidak melupakan urusan ke pemerintah daerah jika ingin berinvestasi di Lingga.

Meski izin usaha pertambangan telah dipegang oleh pemerintah provinsi namun pengusaha harus memiliki rekomendasi dari pemerintah kabupaten sebelum melakukan aktivitas tambang. Hal ini diungkapkan, Awe dalam diskusi agar semua mengerti.

Bila tidak maka ada sanksi pidana atau ancaman pidana dari kegiatan-kegiatan yang tidak prosedural. ”Kami mengundang belbagai pihak pada diskusi untuk saling sharing,” imbuhnya. (tir)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here