Pengusaha Tolak KEK, Pilih FTZ

0
788
Lukita

Sebagian wilayah di Batam akan bertransformasi dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengusaha lebih memilih FTZ dipertahankan dari pada menggantinya dengan KEK.

BATAM – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Maaruf Maulana mengatakan menolak hadirnya KEK ini. ”Kami tetap menginginkan FTZ. Kami tidak tahu formula KEK mau dibawa kemana,” kata Maaruf yang disambung Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, jika pihaknya lebih ingin ada kepastian hukum di dunia usaha di Batam, Sabtu (7/4).

Padahal, Kepri akan dijadikan sejumlah titik KEK. Salah satu yang sudah jadi adalah KEK Galang Batang di Bintan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Masih banyak titik lain di Kepri yang akan dijadikan KEK seperti Pulau Asam Karimun, kemudian Pulang Rempang Galang, Tanjungsauh Batam termasuk di Kota Batam sendiri. Natuna dan Anambas juga diusulkan agar dijadikan KEK Khusus Pariwisata.

Baca Juga :  19 Anggota DPRD Malang Ditahan KPK, Mendagri Lakukan Diskresi

Gubernur, Wali Kota Batam Rudi, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah mengadakan rapat dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution membahas KEK Tanjungsauh dan sudah ada kesepahaman bersama.

Pelabuhan peti kemas Tanjung Sauh pun akan ditetapkan menjadi KEK. Nantinya pelabuhan peti kemas ini akan dikelola badan usaha sendiri. Badan Pengusahaan (BP) Batam yang sebelumnya MoU dengan Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun, mengaku akan berperan mendukung. Namun untuk pengelolaannya, diakui di badan usaha tersendiri.

Kepala BP Batam, Lukita, Sabtu (7/4) mengatakan, untuk Tanjungsauh, pengelolaannya dilakukan konsorsium antara perusahaan lokal dan investor asing.

”Usulan Pemprov juga, badan usaha sendiri. Jadi badan pengelolaan sendiri di bawah Dewan Kawasan. Tapi ada Pemko yang mengatur administrasi kotanya,” bebernya.

BP Batam diakui mendukung penuh percepatan KEK di Tanjungsauh. Hal itu diakui sebagai titik awal pengembangan. Sehingga status hutan lindung di beberapa titik di Tanjungsauh cepat berubah. ”Karena kondisi hutan lindung, jadi kita dorong dipercepat. Itu menjadi titik awal (status KEK),” harapnya.

Baca Juga :  Tugas Rampung, TMMD Ke-105 Ditutup Pangdam

Sementara untuk KEK Batam, diakui akan dilakukan percepatan. Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan pelaku usaha, Wali Kota Batam dan Bea Cukai. ”Kita mau memperjelas sebelum ada perubahan,” imbuhnya.

Nantinya konsep KEK dengan Dewan Kawasan tersendiri dan posisi Pemko Batam di sana, akan disampaikan ke Dewan Kawasan Nasional (DKN). ”Seperti Galang Batang Bintan. Ada dewan kawasan, ada badan pengelola, dan untuk administratornya ada di Pemkab Bintan,” jelasnya.

Terkait status lahan Tanjung Sauh, berdasarkan Keppres 56/1984 disebutkan jika Tanjung sauh masuk ke wilayah kerja otoritas BP Batam. Namun dalam PP 44/2007, tidak masuk dalam wilayah FTZ.

Baca Juga :  Para Istri TNI-AL Bentuk Kelompok Tanam Sayuran

Sementara pada Perpres 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, Batam, Bintan dan Karimun, menyebutkan soal Tanjung Sauh.

Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d di Kawasan BBK meliputi, jaringan jalan bebas hambatan yang berupa jembatan meliputi Simpang Tiga Bundaran Kabil-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Bintan. Demikian salah satu bunyi pasal Perpres itu.

Di dalam Kawasan Ekonomi Khusus terdapat fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk lebih mensejahterakan pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja dapat dibangunkan fasilitas pendukung dan perumahan.

Bagi pengusaha juga terdapat fasilitas dan kemudahan baik dari segi perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat digolongkan sebagai fasilitas fiskal maupun non-fiskal.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here