Penilaian Tukin Pemkab Jadi Sorotan

0
182
BUPATI Karimun Aunur Rafiq bersama pejabat Eselon II dan III rapat tentang evaluasi LAKIP di ruang rapat Cempaka Putih, belum lama ini. f-istimewa
DPRD Karimun menyoroti Tunjangan Kinerja (Tukin) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Adanya perbedaan nilai Tukin membuat tingkat kecemburuan diantara aparatur.

KARIMUN – ”Kami meminta pimpinan daerah untuk mengevaluasi pemberian Tukin, pada aparatur di lingkungan Pemkab Kabupaten Karimun. Beberapa aparatur mengeluhkan, bahwa nilai Tukin yang mereka terima. Ini harus dievaluasi ke depan,” kata anggota DPRD Karimun Ady Hermawan.

Bahkan, salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun membuat rencana penolakan pemberlakuan TUKIN.

Karena, nilai yang mereka terima lebih kecil dari aparatur lain. Sementara, beban kerja dinas tersebut dikaji dari tingkat resiko dan disiplin lebih besar dari aparatur di tempat lain.

”Hal ini yang membuat aparatur ada kecemburuan. Mereka bisa menerima jika diberikan sesuai dengan kerja, dan tidak menutup kemungkinan pimpinan. Telah mengetahuai persoalan ini,” tambah Ady.

Informasi yang beredar, belum lama ini Bupati Karimun Aunur Rafiq sempat menegur beberapa kepala dinas. Karena, yang bersangkutan tidak hadir saat diundang untuk mendampingi saat bertemu dengan masyarakat.

Karena terkesan lebih mengedapankan absensi, dari pada undangan Bupati untuk mendampinginya bertemu dengan masyarakat dan rapat evaluasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2018.

Seharusnya, kepala dinas atau badan harus mengedepankan perintah Bupati Karimun saat akan bertemu dengan masyarakat. Sementara, evaluasi LAKIP diperlukan mulai tahun 2016 sampai 2018 untuk penilaian dan evaluasi setiap tahun,” tutur Ady Hermawan mengahiri.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karimun, tidak akan ada mengangkat tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Karena, formasi P3K yang diterima diatur oleh BKN pusat.

Karena, formasi P3K yang diterima diatur oleh BKN pusat. ”Hasil rapat antara Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun, dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bulan depan sudah memasuki tahap awal perekrutan P3K,” kata Sekda Karimun Firmansyah.

Perlu diketahui, bahwa pada tahap pertama ini sumber yang akan direkrut tersebut berasal honorer kategori satu dan dua. Tetapi, kategori satu di pemerintahan kita sudah tidak ada lagi.

Perekrutan P3K tahap pertama ada tiga bidang ketenagaan yakni honorer tenaga guru, penyuluh pertanian dan honorer dari kalangan tenaga teknis.

Sesuai database, honorer tenaga guru untuk tenaga penyuluhan pertanian dan medis tidak ada lagi. Kalau pun ada kategori honorer guru yang diminta BKN diangkat jadi P3Kdengan jenjang pendidikan S1. (ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here