Penjual Kartu Perdana Demo

0
619
Para penjual nomor perdana selular demo di DPRD Batam Senin (2/4). Pedemo menolak Keputusan Menkoinfo yang membatasi tiap satu NIK hanya tiga kartu perdana.f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Ratusan warga yang mengaku sebagai penjual kartu perdana selular di Batam, menggelar demonstrasi ke DPRD Batam. Mereka menyampaikan aspirasi, menolak kebijakan Menteri Kominfo, yang mengatur, setiap nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa mendaftarkan tiga nomor kartu perdana telekomunikasi.

Massa pendemo itu tiba, Senin (2/4) di gedung DPRD Batam, dengan membawa spanduk dan umbul-umbul berisi tuntutan.

Dalam orasinya, pendemo meneriakkan, mereka bukan menolak registrasi, tapi kami menolak dibatasi. Karena itu mereka meminta agar Menkominfo agar diganti. ”Mungkin sudah saatnya Menteri Rudi diganti. Kemenkominfo telah membohongi outlet seluler, untuk bertanggungjawab menjamin keamanan data pribadi masyarakat,” teriak pendemo.

Baca Juga :  Rudi Ajak Peduli Lingkungan

Karena itu, mereka melalui DPRD Batam, memohon agar turun tangan menyelesaikan keberlangsungan outlet. Alasannya, outlet juga UMKM. ”Penjual kartu perdana, merupakan UMKM yang jadi sumber penghidupan 5 juta jiwa masyarakat Indonesia,” cetusnya.

Ketua DPD Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Kepri, Jaka Setiawan mengatakan, outlet atau yang dikenal dengan istilah konter pulsa, merupakan UMKM. UMKM ini diklaim sudah memajukan pasar seluler serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kartu perdana juga memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi outlet.

Baca Juga :  Pemprov Bantu SMAI Hidayatullah

”Jadi KNCI mendukung registrasi kartu perdana sesuai identitas (NIK dan No KK) yang valid. Bahkan, tahun 2016, KNCI yang mengusulkan kepada BRTI, agar dilakukan sinkronisasi data registrasi dengan database kependudukan,” tegasnya.

Namun disebutkan, aturan pembatasan registrasi 1 NIK 3 kartu perdana, mengakibatkan kerugian bagi outlet. Pendapatan outlet diakui signifikan dari kartu perdana. Sehingga dengan pembatasan, maka dipastikan dalam beberapa bulan kedepan, outlet akan tergusur dari pasar seluler Indonesia.

”Itu akan ada sekitar 5 juta jiwa masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha outlet seluler, akan menganggur,” cetusnya.

Baca Juga :  Tak Ada Gedung, Naker Tak Terurus

”Kami menuntut hapuskan Aturan Pembatasan 1 NIK 3 simcard. Pemerintah harus berani menjaminan keamanan data masyarakat. Memohon kepada Presiden RI Joko Widodo, untuk turut serta menyelesaikan dan memenuhi permintaan kami,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Harmidi yang menemui pendemo, berjanji akan menindaklanjuti. Pihaknya akan menyurati kementerian Kominfo. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here