Pentingnya Berdayakan Lulusan Diploma Sanitarian

0
669
Nurul Yutami

Oleh: Nurul Yutami
Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

Banyaknya program Kementerian kesehatan di indonesia khususnya merupakan upaya yang diselenggarakan pemerintah dengan pelimpahan wewenang kepada dinkes untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara khusus maupun umum. Jika kelompokan berdasarkan sasaran dapat dibedakan menjadi dua yakni yang orientasinya pada Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) dan Upaya kesehatan Perorangan ( UKP).

Untuk UKP pemerintah telah meluncurkan program “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hendak mengcover seluruh penduduk Indonesia untuk mendapat jaminan pengobatan/ pelayanan kesehatan ketika sakit. Namun sekarang sudah disesuaikan dengan keinginan Pak Jokowi mengenai Kartu Indonesia Sehat ( KIS ). JKN secara regulasi merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ).

Jika UKP sudah diantisipasi dengan JKN dan sebagainya, bagaimana dengan UKM ?, Nah disinilah letak peran dari sanitarian sebagai ahli madya kesehatan lingkungan yang memiliki keahlian dalam hal penyuluhan / promosi kesehatan juga bisa melakukan inspeksi sanitasi baik itu di Tempat-Tempat Umum maupun pemukiman dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sanitarian ditempatkan sebagai UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) yang tidak sakit yang menjadi perhatian, bagaimana masyarakat yang sehat dapat terhindar dari penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit degeneratif, serta mampu menjaga dan meningkatkan kebugarannya agar hidupnya tetap berkualitas dan tetap produktif. Tentunya uapaya-upaya yang bersifat promotif atau bergaya hidup sehat dan upaya-upaya pencegahan menjadi gerakan yang terus diberdayakan kepada masyarakat secara terus menerus. Hal yang penting untuk upaya UKM antara lain adalah ; mengupayakan asupan makanan masyarakat yang sehat dan bergizi seimbang, berolah raga rutin, berolah mental yang positif, serta mengkondisikan kualitas lingkungan dimana manusia beraktifitas yang sehat, agar terhindar dari resiko lingkungan manusia yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

Seperti yang kita ketahui Aktifitas manusia selama 24 jam, berdasarkan tempat bisa dibedakan di Rumah ( pemukiman), di kantor ( tempat2 kerja ), di sekolah (fasilitas pendidikan), di kendaraan (Fasilitas Transportasi), dan di Fasilitas –fasilitas Umum, seperti ; Tempat Ibadah, Tempat Hiburan/ Rekreasi, Tempat Belanja (pasar, Mall, dll), Tempat Pengobatan (Rumah Sakit, klinik, dll), Tempat ( venue) Olah raga ( kolam renang, lap Golf, fitness center, dll), dan Tempat sosial (hotel, tempat pertemuan, panti2 sosial, dll).

Bila kondisi tempat-tempat tersebut bagus sanitasinya, maka upaya pencegahan terhadap penyakit di tempat-tempat manusia beraktifitas dan berinteraksi secara sosial tersebut menjadi sehat. Pertanyaannya siapakan yang bertanggung jawab untuk bisa tercipta kondisi tempat-tempat tersebut terjamin sanitasinya. Tentunya semua masyarakat yang bertanggung jawab atas berfungsinya sarana tempat-tempat tersebut, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta yang memilikinya.

Bahkan, bila perlu ada sertifikasi sanitair pada setiap sarana/fasilitas-fasilitas umum yang menjamin kondisi sanitasi lingkungan yang bersih, aman dan sehat. Jika sertifikasi Halal pada makanan dijamin tidak ada unsur haramnya, tapi kalo sertifikasi laik kesehatan lingkungan pada sarana/fasilitas umum dijamin kesehatan lingkungan sarana dimaksud sehat artinya potensi resiko lingkungannya terhadap gangguan/penyakit infeksi terkendali. Hal ini akan mendukung pada upaya promosi kesehatan di daerah – daerah bila saja fasilitas-fasilitas umum yang mendukung semuanya seperti : Hotel, Restauran, tempat destinasi wisata, alat transportasi, dan tempat belanja, mendapatkan sertifikasi sanitasi. Tentunya disetiap sarana atau fasilitas diperlukan tenaga sanitarian yang kompeten atau petugas yang bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan lingkungan yang terkendali secara terus menerus. Adapun kualitas sanitasi yang perlu dikendalikan antara lain adalah : sanitasi pengolahan dan penyajian makanan minuman, sanitasi vector pembawa penyakit, penyediaan air bersih yang cukup, sanitasi pembuangan air kotor (limbah cair) yang baik, sanitasi pengelolaan sampah (garbage) yang baik, Sarana Sanitasi yang bersih dan memadai (toilet, urinoir), kualitas udara indoor yang sehat, kualitas bangunan yang sanitair, dll.

Dari fenomena dan fakta diatas tentu banyak problem yang tanpa kita sadari setiap harinya kita rasakan, mulai dari sampah yang berserakan hingga peralatan sanitasi yang tidak terstandar seperti toilet, air bersih hingga saluran pembuangan air kotor. Pada Bulan Agustus 2014 telah terbit Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Di dalamnya diatur tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah termasuk pemerintah daerah, baku mutu kesehatan lingkungan pada media (Air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vector / binatang pembawa penyakit ), Sumber daya Manusia yang memiliki kompetensi, serta Pengawasan dan peran serta masyarakat. Di Indonesia telah di didik di lingkungan politeknik Kesehatan yang sekarang dikenal menjadi diploma Kesehatan lingkungan (D III), pendidikan ini telah dilaksanakan sejak era tahun 1960 an. Artinya kondisi saat ini pasti sudah banyak jumlah tenaga sanitarian di Indonesia namun yang diberdayakan belum sebanyak jumlah yang sudah di didik. sebenarnya sanitarian ini besar pengaruhnya terhadap upaya kesehatan masyarakat sampai-sampai diatur dalam Permenkes No.32 tahun 2013 tentang Surat Ijin Kerja tenaga Sanitasi, yang tentunya memiliki kompetensi dan memiliki ijin kerja.

Jika dilihat dari sektor-sektor di pemerintah dan pemerintah daerah ada banyak yang perlu dukungan tenaga sanitarian selain Dinas kesehatan adalah : Dinas Pariwisata, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas pengawas pembangunan kota, Dinas lingkungan Hidup (BKLH), Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan Air Minum (PAM), dan dinas –dinas lainnya yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Sehingga Pemerintah daerah dalam hal ini, untuk mengimplementasikan PP No. 66 tahun 2104. Perlu meningkatkan peran sanitaraian dimaksud dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian factor resiko yang ada di lingkungan pemukiman, Tempat kerja, tempat pendidikan, sarana Transportasi, dan Tempat-tempat umum lainnya dimana manusia atau masyarakat berinteraksi dalam aktifitasnya sehari-hari.

Dari banyak sector tersebut baru beberapa sector saja yang sudah memberdayakan tenaga sanitarian dalam instansinya, sebenarbnya upaya kesehatan Masyarakat (UKM) tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja melainkan dilakukan bersama sama dengan sektor terkait. Sehingga indikator UKM tidak hanya IMR, MMR, AKB, saja melainkan bagaimana peran serta sektor terkait dan pemberdayaan masyarakat terhadap UKM salah satunya upaya kesehatan Lingkungan di masing-masing lokasi dan daerah.

Dengan, demikian tenaga sanitarian sangat perlu diberdayakan dalam segala sector kehidupan terutama pada tempat-tempat yang dijadikan sebagai wahana setiap harinya aktivitas manusia sebagai upaya pencegahan penularan penyakit secara silang maupun mencegah timbulnya penyakit dari sarana-sarana yang ada di tempat-tempat aktivitas tersebut. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here