Pentingnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar

0
208
Desi Aryati, S.TP

Oleh: Desi Aryati, S.TP
Staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri

Pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Hal tersebut diperkuat dengan penjabaran UU yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang keamanan pangan serta label dan iklan pangan, demikian juga PP tentang mutu dan gizi pangan serta ketahanan pangan. UU ini juga mempertegas peran Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan pengawasan persyaratan keamanan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan. Mandat pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) khususnya dalam mengawal lalu lintas pangan segar asal tumbuhan dari dan ke luar negeri. Pengawasan keamanan pangan segar asal hewan secara khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dinyatakan bahwa salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) adalah melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian, maka terdapat beberapa kewenangan yang dialihkan ke unit eselon 1 lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568 Tahun 2015, BKP mendapatkan kewenangan tambahan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO). OKKP bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan pangan segar.

OKKP Pusat (OKKP-P) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), yang berkedudukan di Provinsi sesuai penunjukan Gubernur. Sedangkan OKPO merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan terkait pertanian organik. OKPO dapat melakukan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang beroperasi di Indonesia dengan berkoordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Secara formal kewenangan tersebut dikuatkan dengan Permentan 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan khususnya Bidang Keamanan Pangan Segar mengemban tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar.

Dalam melakukan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran ini perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang berkompeten. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI telah menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk pengawas keamanan pangan segar. SKKNI ini telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor 45 Tahun 2013. Selain SKKNI Pengawas Keamanan Pangan Segar, BKP juga menginisiasi penyusunan SKKNI untuk Petugas Pengambil Contoh. Sama halnya dengan SKKNI Pengawas Keamanan Pangan Segar, SKKNI untuk Petugas Pengambil Contoh pun telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor 271 Tahun 2014. Kedua standar kompetensi ini diperlukan untuk menjamin kemampuan petugas yang menangani keamanan pangan segar di lapangan agar memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini berguna dalam memberikan keyakinan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan petugas di lapangan, baik berupa monitoring keamanan pangan maupun terhadap hasil pengujian keamanan pangan segar di laboratorium, maupun dengan menggunakan rapid test kit.

Untuk Provinsi Kepulauan Riau, pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di peredaran, dilakukan oleh Seksi Keamanan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya pengawasan keamanan segar di pasar tradisonal dan modern, pengujian keamanan pangan segar menggunakan rapid test kit maupun dengan pengujian sampel ke laboratorium yang sudah terakreditasi.

Dari kegiatan ini diperoleh gambaran situasi keamanan pangan segar pada beberapa pasar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada aspek cemaran residu pestisida, logam berat dan mikroba. Beberapa komoditi pangan segar yang diuji, ada yang positif mengandung residu pestisida, cemaran mikroba dan cemaran logam berat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, telah dilakukan pemantauan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terhadap kelas mutu beras dan HET beras di beberapa pasar yang berada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau juga ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Kepulauan Riau dalam pengawasan keamanan pangan segar melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 692 Tahun 2017. Dengan keluarnya Sertifikat Verifikasi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan pusat (OKKP-P) dengan Nomor Verifikasi : OKKPP-LSP-032 tanggal 6 Februari 2018, OKKP-D Provinsi Kepulauan Riau secara resmi terbentuk. Ruang lingkup OKKP-D Provinsi Kepulauan Riau meliputi Sertifikasi Prima 3, Sertifikasi Prima 2, Pendaftaran Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan tingkat keberhasilan hasil kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di daerah, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here