Penyaluran ADD Tunggu APBDes 2018

0
420
Indra Joni

NATUNA – Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Natuna sampai saat ini masih menunggu penyaluran dana tunda salur, atau Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 triwulan lV. ADD tersebut, untuk membayar pengahasilan tetap (Siltap) serta biaya operasional desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Natuna Indra Joni mengatakan, dana tunda salur untuk triwulan lV ini akan disalurkan jika seluruh desa di Natuna telah selesai menyusun dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018.

”Pada intinya, desa-desa sudah melaksanakan musyawarah untuk menyusun APBDes 2018. Nantinya, akan disahkan menjadi Perdes. Jika sudah menerima rekomendasi dari camat, baru kita serahkan ke BPKPAD dan nanti dana tersebut baru ditransfer ke rekening desa. Karena transfer anggaran itu ranahnya BPKPAD. Jelasnya, makin cepat makin bagus,” terang Indra Joni di kantornya, kemarin.

Saat ini, BPKPAD masih menunggu proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Kepri kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Natuna.

Sementara itu, pihak DPMD sendiri saat ini sedang fokus untuk membantu memfasilitasi setiap desa untuk menginput data penyusunan APBDes melalui Klinik Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

”Saat ini kita sedang memfasilitasi desa agar APBDes segera di input. Sehingga, APBDes cepat disahkan jadi peraturan desa dan diverifikasi oleh Camat. Jika kalau sudah lengkap semua, baru kita serahkan ke BPKPAD,” jelas Indra Joni.

Ia berharap, 70 desa yang ada di Natuna segera menyusun dan mengesahkan APBDes. Tujuannya, agar dana triwulan lV yang saat ini ditunggu-tunggu oleh setiap Pemerintah Desa bisa disalurkan.

”Kalau lambat, nanti gaji dan tunjangan untuk perangkat desa dan biaya operasional desa juga terlambat,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Camat Bunguran Tengah Saidir mengatakan, pihaknya juga sudah memanggil seluruh kepala desa di wilayahnya agar segera merampungkan penyusunan APBDes.

”Kita selalu menyampaikan agar penyusunan APBDes bisa cepat selesai. Memang akibat tertundanya penyaluran dana triwulan IV, pejabat desa mulai dari RT sampai Kepala Desa belum terima gaji,” tutupnya. (hrd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here