Penyandang Disabilitas Minta Pemerintah Berikan Hak Sama

0
150
Rombongan FKKDK Tanjungpinang yang dipimpin Jamaluddin bertemu dengan pengurus PWI Tanjungpinang-Bintan di Sekretariat, Selasa (3/10) pagi.

TANJUNGPINANG – Pemerintah sudah mengumumkan penerimaan CPNS di 2018 ini, meski demikian tidak ada peluang khusus bagi penyandang disabilitas.

Terkait hal ini, puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Kecacatan (FKKDK) Tanjungpinang mendatangi Kantor Sekretariat Perwakilan PWI Tanjungpinang-Bintan di Jalan Engku Putri, Tanjungpinang, Selasa (3/10) pagi.

Kedatangan mereka diterima Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan, Zakmi Kamsir didampingi pengurus lainnya di sekretariat.

Rombongan yang dipimpin Ketua FKKDK Tanjungpinang, Jamaluddin menuturkan, kedatangan mereka ingin pemerintah memberikan hak yang sama terkait penerimaan CPNS,meski pun mereka memiliki kebutuhan khusus. Mereka mengeluhkan terkait tidak adanya kuota khusus bagi penyandang disabilitas.

Ia berharap, pengurus serta anggota PWI Tanjungpinang-Bintan mau membantu sebagai jembatan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah.

Menurutnya, mengacu Peraturan Daerah (Perda) Pemprov Kepri Nomor 3 tahun 2012 tentang penyandang disabilitas memiliki hak minimal dua persen dari kuota CPNS.
Hanya saja, ia menuturkan sejak FKKDK tersebut, Perda itu tidak pernah terealisasi.

“Maksud tujuan kami datang ke Sekretariat PWI Tanjungpinang-Bintan meminta disampaikan apa yang menjadi hak kami namun tidak diberikan pemerintah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, bahwa kuota CPNS berdasarkan keputusan pusat melalui Kemenpan-RB meski demikian, pemerintah daerah wajib menyampaikan aspirasi para disabilitas diberikan jalur khusus sesuai aturan yang ada.

Menurut Jamal, kuota CPNS yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan produk Perda yang dibuat dan di sahkan bersama DPRD Kepri tersebut. Untuk saat ini, tambah Jamal, Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 519 orang.

Zakmi mengapresiasi kedatangan rombongan yang peduli terhadap hak-hak mereka. Menyampaikan aspirasi secara santun dan membuktikan bahwa mereka kayak menerima perlakuan yang sama.

Terkait aspirasi ini, anggota dan pengurus PWI Tanjungpinang-Bintan akan mencoba mengkomunikasikan dengan pemerintah melalui hubungan yang terjalin.

“Saya menyarankan kepada anggota dan pengurus PWI Tanjungpinang-Bintan dan media yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dapat memberitakan keinginan dari teman-teman disabilitas terkait kuota penerimaan CPNS khusus bagi mereka,” ucapnya di depan para pengurus dan anggota FKKDK Tanjungpinang yang hadir. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here