“Penyehatan” Demokrasi sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

0
912
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Bekerja di BPS Provinsi Kepri

Medio September 2017, BPS Provinsi Kepri merilis suatu indikator yang mengukur kondisi demokrasi di Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau tanpa kecuali, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indikator tersebut merefleksikan tingkat “kesehatan” demokrasi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (democracy institution) dimana masing-masing aspek memiliki sejumlah variabel dan indikator.

IDI yang mengambil nilai anatar 0 s/d 100 dan berfungsi sebagai alat general check up terhadap kondisi “kesehatan” demokrasi di setiap provinsi, telah dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Bappenas, Kantor Kemenkopolhukam, dan Kemendagri, sejak 2009. Namun dalam pemaknaan dan pemanfaatannya masih belum begitu populer sebagaimana diperankan oleh indikator makro lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, Kemiskinan, Pengangguran, kesenjangan (rasio gini), dan inflasi.

Kesehatan Demokrasi Kepri
Sebagaimana telah dirilis oleh BPS Provinsi Kepri, tingkat “kesehatan” demokrasi Kepri yang direfleksikan oleh angka IDI,terus menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, yaitu bergerak dari angka 62,89 pada 2010 hingga angka 72,84 pada 2016 dan menepatkan Kepri pada “kesehatan” demokrasi sedang. Dan bila ditelaah masing-masing aspek/dimensi IDI tersebut, terlihat bahwa aspek kebebasan sipil merupakan yang tersehat/terbaik dengan besaran indeks sudah di atas angka 80 (baik).

Baca Juga :  Buku vs Milinial Generasi

Sementara itu, aspek hak-hak politik yang pada periode sebelum 2015 kesehatannya sangat terpuruk (di bawah angka 60) namun dalam dua tahun terakhir (2015 dan 2016) sudah menunjukkan perbaikan dan masuk kategori “kesehatan” sedang.

Berbeda dari aspek hak-hak politik, dimensi lembaga demokrasi secara fluktuatif menurun dari 73,66 pada 2011 (kesehatan sedang) ke angka 59,48 pada 2016 (kesehatan buruk). Tetapi pada saat jelang Pileg/Pilkada, peran lembaga demokrasi sangat menonjol dengan angka indeks sebesar 76,21 pada 2013 dan pascaperiode tersebut, menurun ke angka 66,61 pada 2014 dan 66,13 pada 2015 (merosot 10 poin).

Bila ditelaah lebih jauh, pemerosotan di atas terjadi karena merosotnya aktivitas kaderisasi partai peserta pemilu yang ditunjukkan dengan penurunan indeks dari 57,14 pada 2015 ke angka 14,29 pada 2016. Atau dengan kata lain, sudah sakit makin parah lagi. Bila fenomena seperti ini yang terjadi dimana ketika ada kepentingan, kaderisasi gencar dilakukan dan bila sebaliknya maka kaderisasi dilupakan, maka kita tidak akan memiliki kondisi kesehatan demokrasi yang sehat/bugar dan sustainable.

Selain hal di atas, penyebab lain buruknya kesehatan dimesi lembaga demokrasi adalah sangat minimnya Perda yang merupakan inisiatif DPRD dan bahkan rekomendasi DPRD ke eksekutif pun sangat minim yang ditunjukkan dengan besaran indeks sebesar 3,57.

Baca Juga :  Magnet Lada dalam Jalur Rempah Semenanjung Melayu

Namun demikian, peran lembaga demokrasi dalam melibatkan perempuan pada kepengurusan partai politik sudah sangat baik dengan besaran indeks yang bergerak dari 56,65 pada 2015 (buruk) ke angka 100 pada 2016 (sangat baik).

Demikian juga perjuangan untuk menaikkan alokasi anggara pendidikan dan kesehatan sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan besaran indeks, 74,40 (pendidikan) dan 84,08 (kesehatan).

IDI dan Penegentasan Kemiskinan
Dimensi lain yangn harus didalami terhadap IDI Kepri adalah bagaimana keterkaitannya dengan pembangunan manusia yang dalam hal ini direfleksikan dengan peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) dan pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan model analisis statistik, terlihat ada korelasi positif antara IDI dan IPM.

Artinya, bila keseheatan demokrasi Kepri baik, maka IPM pun meningkat. Hal ini tidak mengejutkan mengingat bahwa dalam IDI ada 2 indikator yang berkaitan dengan IPM, yaitu indikator anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.Bila alokasi anggaran terhadap kedua indikator tersebut meningkat maka dimensi pendidikan dan kesehatan yang ada dalam IPM pun juga akan meningkat dan tentunya besaran IPM pun akan meningkat.

Analisis yang sama juga terlihat antara IDI dan kemiskinan dengan arah korelasi yang negatif. Artinya, bila IDI meningkat maka persentase penduduk miskin akan menurun. Hal ini dimaknai ketika iklim demokrasi kondusif dimana ketika ada aksi-kasi demo tetapi tidak merusak atau anarkis, maka para pelaku usaha/perusahaan tidak terganggu dalam menjalankan aktivitasnya.

Baca Juga :  Reaktualisasi Peran Pemuda

Dengan demikian penciptaan lapangan kerja tidak terganggu dan pada gilirannya dapat menampung para penganggur dan diharapkan mereka dapat keluar dari “lembah” kemsikian karena sudah berpenghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun non-makanan. Jadi, untuk mengentaskan kemiskinan di Kepri, tidak harus dengan cara pemberian bantuan langsung (beras atau uang), tetapi dengan menciptakaniklim demokrasiyang sehat dan kondusif, juga menjadi salah satu strategi ampuh. Dan ini, harus menjadi perhatian baik pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun masyarakat di wilayah Kepri.

Berdasarkan hasil kajian di atas dan dalam rangka untuk membangun kedewasaan berdemokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Kepri, sudah saatnya indikator IDI dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sebab, IDI tersebut merefleksikan 28 indikator yang sangat dahsyat untuk dijadikan sebagai alat deteksi “kesehatan” demokrasi di Kepri. Bila ada terdeteksi indikator-indikator yang sakit atau kurang sehat, maka dengan mudah bisa dicarikan obat penyembuhannya agar kondusifitas berinvestasi atau berusaha dapat terjaga dan kemudian masyarakat Kepri bisa hidup dalam kesejahteraan. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here