Penyelesaian Aset Harus dengan Lobi Politik

0
683
Rafki Rasyid

TANJUNGPINANG – Bupati Bintan Apri Sujadi diminta untuk legowo melepas aset Pemkab Bintan yang masih ada di Kota Tanjungpinang, sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Saat ini, ada 19 aset perkantoran yang belum diserahkan.

Sesuai Undang-Undang UU Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, mestinya Pemkab Bintan pada tahun tahun 2001 lalu, telah menyerahkan aset bangunan tersebut ke Pemko Tanjungpinang.

Hal ini diungkapkan Dosen UMRAH Tanjungpinang, Rafki Rasyid kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (11/4). ”Kita sayangkan, mengapa masih belum diserahkan aset bangunan tersebut dari Pemkab Bintan ke Pemko Tanjungpinang. Pak Bupati sekarang mesti legowo melepas aset tersebut, ini amanah Undang-Undang,” kata Rafki Rasyid.

Baca Juga :  Bobby Jayanto Ditetapkan Tersangka

Rafki mengatakan, secara administrasi belum selesainya penyerahan aset tersebut, dapat menghambat kinerja Pemko Tanjungpinang, dalam melakukan pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan di Ibukota Provinsi Kepri.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemko Tanjungpinang pasti tidak maksimal karena penyerahan aset tersebut. Ini karena asetnya tidak bisa direnovasi sesuai kebutuhan pelayanan. ”Aset tersebut kita yakini juga menjadi tidak terawat dengan baik,” ucap dia.

Sambung dia, kalau persoalan aset tidak serahkan, semakin lama bangunan tersebut semakin hancur. Pemkab Bintan tak mungkin menganggarkan perbaikan gedung tersebut, karena bukan mereka yang memakainya. Begitu juga dengan Pemko Tanjungpinang, tidak bisa merenovasi karena statusnya pinjam pakai. Sehingga kalau tidak dirawat maka nilai ekonomisnya akan terus menurun. Dan ini akan berakibat adanya biaya penyusutan terhadap nilai bangunan tersebut.

Baca Juga :  Bawaslu Kota Gelar Bimtek Pengawasan

”Jadi sudah seharusnya aset tersebut segera diserah terimakan ke Pemko Tanjungpinang dari Pemkab Bintan,” sebut dia.

Sementara itu, Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan, persoalan aset Pemkab Bintan yang berada di Kota Tanjungpinang perlu sebuah komitmen bersama. Namun, tidak terlepas dari campur tangan Pemprov Kepri, yang seharusnya memberikan jembatan kepada dua pemerintahan tersebut.

”Pemprov Kepri seperti penghubung untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan aset Pemkab Bintan ke Pemko Tanjungpinang,” kata Endri Sanopaka.

Kata Endri, untuk menyerahkan aset milik Pemkab Bintan ke Pemko Tanjungpinang ada prosedur serta tahapan yang perlu dilalui. Sehingga administrasi antara dua pemerintahan berjalan dengan baik. ”Kita tahu bahwa proses melepaskan aset juga berkaitan dengan proses politik di DPRD Bintan,” ucap Endri.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Gandeng Disnakertrans agar BU Patuh

Meskipun UU Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang sudah mengisyaratkan penyerahan aset dari Pemkab Bintan ke Pemko Tanjungpinang. Namun, yang perlu diketahui bersama bahwa Pemkab Bintan sudah mengalah dengan pindahnya lokasi ibukota kabupaten berada di Bintan Buyu. Kemungkinan aset bangunan berada di wilayah Kota Tanjungpinang memiliki nilai strategis bagi Pemkab Bintan. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here