Peran dan Strategi Pelaksanaan APBN 2018

0
1282
Heru Pudya Nugroho SE, MBA

(dalam Ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kepri)

Oleh: Heru Pudyo Nugroho SE, MBA
Pegawai Kementerian Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah sebagai wujud pengelolaan keuangan negara/daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, komponen APBN/APBD setiap tahun terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Sedangkan untuk belanja negara terdiri atas rencana pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Gambaran APBN 2018 dan Alokasi di Kepri
Untuk tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disahkan dan diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, sehingga siap untuk segera dilaksanakan oleh Pemerintah.

APBN Tahun 2018 memiliki makna strategis karena merupakan penjabaran dari tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, sehingga diharapkan akan semakin fokus dalam upaya pencapaian target-target pembangunan sebagaimana telah disusun dan ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019.

Memperhatikan alokasi APBN 2018, yakni target penerimaan sebesar Rp 1.894,7 triliun atau naik sebesar Rp 158 triliun dari outlook APBN 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun.

Total alokasi belanja pemerintah sebesar Rp 2.220,7 triliun atau naik sebesar Rp 121 triliun dibandingkan outlook belanja dalam APBN-P tahun 2017 sebesar Rp 2.098,9 triliun dan nilai pembiayaan sebesar Rp 325,9 triliun atau turun sebesar Rp 37 triliun dari outlook APBN-P tahun 2017 sebesar Rp 362,9 triliun.

Dengan size yang semakin besar dari tahun sebelumnya tentu sangat diharapkan agar APBN 2018 benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional di tahun 2018 dalam upaya mencapai stabilitas perekonomian dan pencapaian tujuan pembangunan.

Lantas, bagaimana dengan Kepri? Berapa dana APBN yang dialokasikan ke Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2018? Total dana APBN tahun 2018 yang dialokasikan ke Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 13,90 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 0,43 triliun (3%) dari total alokasi tahun 2017 sebesar Rp 13,47 triliun.

Alokasi tersebut terdiri dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang dikelola oleh 333 Satuan Kerja K/L sebesar Rp 6,91 triliun dan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 6,99 triliun.

Khusus untuk alokasi per jenis belanja Pemerintah Pusat (K/L) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,43 triliun, Belanja Barang Rp 3,24 triliun, Belanja Modal Rp 2,24 Triliun dan Bantuan Sosial sebesar Rp 5,6 Miliar.

Alokasi APBN 2018 untuk Kepri sebesar Rp 13,9 triliun tersebut tentu dapat menjadi modal yang potensial untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang sepanjang tahun 2017 hanya mampu tumbuh di kisaran 2-2,5% atau masih jauh di bawah pertumbuhan ekonomi secara nasional yang pada tahun 2017 mampu tumbuh di kisaran 5,04 %.

Selanjutnya sejauh mana peran pertumbuhan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri? Untuk menjelaskan hal tersebut, dapat kita melihat kembali analisis diskriptif dari teori ekonomi dan analisis data statistik :

Analisis Teori Keynesian
Teori Keynesian yang dikembangkan oleh ekonom John Maynard Keynes paska era great depression yang melanda Amerika pada awal tahun 1930-an menekankan tentang pentingnya peranan belanja sektor publik terhadap peningkatan pendapatan.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian adalah dengan meningkatkan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri.

Guna mendukung asumsi pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian, dapat dijelaskan menggunakan rumus persamaan keseimbangan pendapatan yang dikembangkan sebuah model ekonomi oleh Keynes, yakni :

Y = C + I + G + NX

dimana :
Y = Pendapatan Nasional
C = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
I = Investasi
G = Pengeluaran Pemerintah
NX = Net (Ekspor-Impor)

Berdasarkan persamaan model ekonomi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa pengaruh government spending (G) bersama dengan konsumsi rumah tangga (C) dan investasi (I) terhadap pendapatan nasional (Y) adalah sangat signifikan.

Artinya bahwa peningkatan belanja pemerintah akan dapat lebih mendorong adanya peningkatan perekonomian terutama belanja barang dan belanja modal yang dialokasikan di sektor mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan) dan sektor infrastruktur.

Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

Analisis HistorisData Statistik
Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari waktu ke waktu, dapat diukur dan diamati besarnya peranan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Berdasarkan data historis selama tiga tahun terakhir yakni untuk periode Triwulan I dan II 2015 s.d. 2017, pengaruh pertumbuhan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri dapat dicermati sebagaimana dalam tabel.

Berdasarkan tabel tersebut dengan memaparkan data time series per triwulan dari Triwulan I tahun 2015 hingga triwulan III tahun 2017 terkait data variabel pertumbuhan ekonomi, porsi belanja pemerintah dalam PDRB dan Laju Pertumbuhan Belanja Pemerintah dapat dianalisis sebagai berikut :

– Porsi belanja pemerintah terhadap perekonomian (PDRB) di Kepri pada kisaran rata-rata sebesar 5-6 %.
– Porsi belanja pemerintah terhadap PDRB cenderung meningkat tajam di triwulan III dan IV hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai penyerapan anggaran khususnya menjelang akhir tahun anggaran maka aktivitas belanja pemerintah akan membawa pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian.
– Laju pertumbuhan belanja pemerintah memang masih menunjukkan pengaruh yang variatif terhadap pertumbuhan ekonomi per periode.

Untuk Kepri, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan porsi belanja pemerintah yang hanya pada kisaran 5 s.d 6% terhadap total PDRB, laju pertumbuhan ekonomi Kepri memang lebih dominan didorong oleh berbagai sektor terutama sektor swasta yang bergerak di industri manufaktur, konstruksi dan ekspor komoditas sumber daya alam.

Namun demikian, dari tabel di atas juga dapat kita amati bahwa di saat sektor-sektor utama penggerak perekonomian Kepri (industri manufaktur, ekspor SDA, Perdagangan) mengalami pelambatan yang berpengaruh dengan semakin menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri dari tahun 2015 s.d. 2017, maka laju pertumbuhan belanja Pemerintah akan ikut diharapkan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dikuatkan dengan fenomena menurunnya pertumbuhan ekonomi di saat laju pertumbuhan belanja pemerintah melambat seperti di Triwulan III 2015, triwulan II tahun 2016 dan triwulan II tahun 2017.

Bahkan di triwulan II tahun 2017, di saat laju belanja pemerintah tumbuh negatif (-6,66 %) ikut mempengaruhi melorotnya pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan II 2017 menjadi hanya 1,04% dari sebelumnya 2,02% di triwulan I 2017.

Sebaliknya membaiknya tingkat serapan belanja pemerintah di triwulan III tahun 2017 menjadi 0,04%, ikut mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 2,83%.

Hal tersebut dikuatkan pula oleh analisis berita statistik yang di-release oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri bahwa pertumbuhan ekonomi (q to q) sebesar 2,83% pada triwulan III 2017 ditopang dari sisi pengeluaran yang memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi Pemerintah sebesar 1,11 persen dan investasi belanja modal dalam rangka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,08 persen.

Strategi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan APBN 2018
Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, peran anggaran pemerintah memang diharapkan dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Adapun tema yang diusung sebagai platform dalam pelaksanaan APBN 2018 yakni “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan” kiranya sangat sesuai untuk dijadikan momentum dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBN 2018 di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional di tahun 2018.

Kegiatan penyerahan DIPA tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan lebih awal yakni tanggal 11 Desember 2017 bahkan menjadikan Provinsi Kepri sebagai salah satu provinsi yang menyerahkan DIPA 2018 paling awal di Indonesia hendaknya jangan hanya dianggap sebagai seremonial akhir tahun yang dilaksanakan lebih cepat semata, namun perlu dimaknai sebagai langkah strategis agar eksekusi APBN 2018 di Provinsi Kepri dapat dilakukan secara lebih awal.

Selanjutnya guna memperbaiki kualitas penyerapan anggaran tahun 2018, dan mitigasi pola-pola klasik penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun yakni pada triwulan III dan IV sehingga berdampak kurang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan bahkan dapat ikut memicu kenaikan inflasi di akhir tahun, perlu bagi pemegang otoritas pelaksanaan anggaran untuk melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2018 antara lain sebagai berikut.

1. Perbaikan efektifitas belanja Negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan, yaitu utamanya pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan efisiensi penggunaan belanja operasional seperti perjalanan dinas, honor-honor kegiatan dan rapat-rapat di luar kantor.
3. Perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif sehingga meminimalisir frekuensi revisi anggaran yang dapat memperlambat penyerapan;
4. Percepatan penetapan pejabat perbendaharaan, yakni Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara;
5. Percepatan dan akurasi penyusunantime frame of budget execution atau kalender kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun oleh setiap satuan kerja;
6. Percepatan proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa khususnya yang berasal dari belanja barang dan modal;
7. Penyiapan/pemutakhiran kapasitas SDM pengelola keuangan untuk merespons berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN yang dinamis;
8. Perbaikan tata kelola keuangan, perbaikan monitoring dan evaluasi serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan kuantitas dan kualitaspelaksanaan anggaran APBN tahun 2018 akan lebih baik sehingga dapat menjamin ketercapaian keluaran setiap kegiatan secara tepat waktu dan dampak positifnya dalam membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau yang ditarget tumbuh sebesar 6 % dalam RKP 2018 dapat lebih optimis diwujudkan.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here