Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

0
323

Oleh: Tasya Rusadi
Mahasiswi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

LEBIH kurang sekitar satu bulan lagi panggung Demokrasi di Kota Tanjungpinang akan segera digelar. Ini akan menjadi suatu ajang dalam memilih dan memutuskan wali kota dan wakil wali kota untuk memimpin Pemerintahan Kota Tanjungpinang selama lima tahun ke depan pada periode 2018-2023. Esensi dari pesta demokrasi tahun ini merupakan salah satu wujud dari kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat kota Tanjungpinang.

Diharapkan dalam proses penyelenggaran pilwako tahun ini berjalan dengan sehat dan bermartabat, dengan memperhatikan dan memperioritaskan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Jurdil dan Luberja. Dalam pelaksanaannya hadir KPU yang berfungsi sebagai panitia penyelenggara dalam pemilu. Lembaga yang diharapkan untuk independen dan transparan dalam menyelenggarakan segala rangkaian dalam Pemilu dari pendaftaran hingga pemilihan.

Pemilihan wali kota di kota Tanjungpinang akan diselenggarakan pada 27 juni 2018 mendatang. Ini menandakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sebuah instansi penyelenggara pesta demokrasi pemilihan wali kota yang akan datang harus mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan pemilihan Walikota Tanjungpinang dengan baik.

Di samping itu KPU juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan wali kota yang berada di kota Tanjungpinang. Karena jika dilihat dari salah satu media yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan bahwa, tingkat partisipasi pemilihan umum di kalangan masyarakat pada saat pemilihan wali kota lima tahun silam tidak lebih dari 50 perese sedangkan target dari KPU pada pemilihan saat ini tingkat partisipasi pemilih harus mencapai 77,5 persen.

Berdasarkan hasil dari Rapat Koordinasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Mendagri pada 2017 lalu, KPU menargetkan dalam pilkada serentak ditahun 2018 ini akan meningkatkan lagi partisipasi pemilihnya menjadi 77,5 persen dan bagaimana KPU Tanjungpinang dapat mewujudkan target dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilihan di ajang Pilwako 2018 mendatang, terutama yang perlu menjadi sasaran adalah untuk pemilih pemula di kalangan siswa/i yang sudah memiliki hak untuk memilih. Karena yang namanya pemilih pemula pasti memiliki rasa acuh tidak acuh terhadap agenda pemilu khususnya dalam pemilihan Pilwako di Kota Tanjungpinang nantinya. Untuk meningkatkan rasa partisipasinya pemilih, baik pemilih tetap maupun pemilih pemula sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah terutama dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan wali kota Tanjungpinang mendatang. Selain itu pihak keluarga juga mempunyai peran untuk mendorong pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum lainnya, karna pemilih pemula adalah bibit generasi yang cerdas yang harus dijaga dan memberikan pendidikan politik yang sifatnya objektif.

Di Tanjungpinang ada 18 kelurahan dan empat kecamatan dengan jumlah penduduk 207.993 jiwa dan daftar pemilih tetap sementara pada Tanggal 27 juni 2018 sebanyak 144.241 jiwa yang disahkan melalui rapat pleno terbuka. Maka untuk menciptakan kontestasi politik dalam pemilihan wali kota tahun ini sudah seyogyanya angka partisipasi pemilih tahun ini harus ditingkatkan karena jika dilihat dari pilwako tahun 2012 yang lalu setidaknya partisipasi angka pemilih tidak lebih dari separuh. Maka untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tahun ini KPU harus memanfaatkan pemilih pemula. Misalnya, KPU mampu mentargetkan siswa/idan anak-anak muda lainnya yang sudah mempunyai hak suara atau hak memilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Untuk meningkatkan partisipasi di kalangan pemuda setidaknya KPU bisa membuat agenda atau rangkaian acara yang bisa menarik perhatian atau membuat pemilih pemula sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam setiap pemilu yang diselenggarakan oleh negara, baik dari pemilihan setingkat Pilwako, Pilgub, Pileg maupun pemilihan setingkat presiden.

Pemuda dan pemudi adalah salah satu generasi muda bagi bangsa Indonesia ke depannya dimana generasi muda dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik supaya dapat memajukan daerahnya masing-masing agar tercapai pada tujuan kehidupan bernegara dan bisa menjadi pemimpinyang berkualitas pada masa yang akan datang. Karena generasi muda akan menjadi pemimpin disuatu daerah dan meninggalkan segala tindakan pribadi, karena menjadi pemimpin suatu daerah adalah orang yang netral dan yang tidak mengandung intimidasi serta dapat membawa perubahan dan kontribusi bagi daerah maupun negara itu sendiri.

KPU Kota Tanjungpinang juga harus bisa membaca karakter generasi milenial yang akan mengikuti pesta demokrasi tahun ini, agar panggung demokrasi ini bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat kota Tanjungpinang.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here