Perbaiki Penyerapan Anggaran

0
147
Pemasangan batu pemecah gelombang di Tepilaut merupakan salah satu proyek yang dibiayai oleh APBN di Tanjungpinang. f-suhardi/tanjungpinang pos

Gubernur Walikota dan bupati, mesti padai-pandai mencari anggaran embangunan daeri pemerintah pusat agar banyak pembangunan untuk Kepri sebagaid aerah maritim ini. Kepalda daerah harus emmampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kepri9 memiliki potensi yang baik di berbagai sektor hingag butuh pebangunan infrastuktur. Agar bantuan pemerintah pusat bsia berkesinambungan perlu tarnfaransi penggunaan anggarannya serta penyerapan anggarannya juga harus baik.
081268335626

TANGGAPAN:
Secara administrasi, penyerapan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2018 di Kepri membaik. Hal itu membuat pemprov Kepri mjendapatkan ‘bonus’ tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada 2019 ini.

Jika DAK Fisik untuk pembangunan se-Kepri pada 2018 lalu sekitar Rp754 miliar, maka tahun 2019 ini akan ditambah menjadi Rp1,036 triliun atau naik 37,43 persen. Penyerapan anggaran yang bersumber dari DAK Fisik 2018 mencapai Rp712,32 miliar atau 94,48 persen dari angaran yang dialokasikan. Padahal setahun sebelumnya yakni pada 2017 serapan anggaran DAK hanya 86,1 persen. Naiknya DAK Fisik 2019, maka bidangnya juga bertambah dari yang semula hanya 95 bidang, tahun ini menjadi 126 bidang. Dana Desa pada 2018 lalu ada Rp221,5 miliar dan sudah disalurkan 100 persen ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes).

Dana Desa 2019, juga mengalami kenaikan untuk Kepri sebesar 17,98 persen dari sebelumnya Rp221,5 miliar menjadi Rp261,3 miliar tahun 2019 ini. Tahun 2019 ini, pemerintah pusat menambah anggaran Dana Desa (DD) dari sebelumnya Rp60 triliun se Indonesia menjadi Rp70 triliun tahun 2019 ini.

Penyaluran Dana Desa akan dilakukan tiga tahap yakni, Tahap I sebesar 25 persen antara Februari dan paling lambat Juli. Tahap II sebesar 45 persen antara April dan paling lambat Oktober. Tahap III selisih Dana Desa yang belum dibayarkan di Tahap I-II akan dibayarkan antara September dan paling lambat Oktober.

Capaian realiasi DAK Fisik 2018 diikuti oleh capaian output baik bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang lain dari pelaksanaan DAK Fisik. Sedangkan Dana Desa, capaian output terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri, mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

Kendala dari sisi regulasi, pelaksanaan kegiatan, IT dan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu diatasi dan disempurnakan.

Sebagai apresiasi atas kinerja penyaluran DAF Fisik dan Dana Desa 2018, maka pihaknya memberi apresiasi untuk tiga pemerintah daerah yang terbaik. Terbaik I penyaluran DAK Fisik 2018 yakni Pemprov Kepri, Terbaik II Pemkab Lingga dan Terbaik III Kabupaten Natuna. Sedangkan yang terbaik dalam penyaluran Dana Desa (DD) 2018 yakni Terbaik I Pemkab Natuna, Terbaik II Pemkab Bintan dan Terbaik III Karimun. Perwakilan Pemprov maupun kabupaten/kota pun menerima penghargaan tersebut saat acara kemarin. Penilaian kinerja dilakukan atas 4 parameter langsung dan 2 parameter dampak. 4 parameter langsung yakni, 1. penyusunan/penyelesaian kontrak/daftar kontrak kegiatan oleh pemda. 2. Capaian realisasi penyerapan anggaran. 3. Capaian output serta 4. Realisasi penyaluran. Sedangkan 2 parameter dampak dimaksud yakni, 1. jumlah bidang yang belum tersalurkan sampai Triwulan IV. 2. Sisa dana yang ada di RKUD.

Pengukuran kinerja Dana Desa 2018 menggunakan empat parameter yakni, pertama penyaluran dari RKUD ke RKUDes. 2. Waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh pemda. 3. Sisa dana di RKUD yaitu rata-rata sisa dana dari seluruh desa dan 4. Rata-rata capaian output dana desa,” jelas Heru.

Ada beberapa perubahan kebijakan penyaluran di tahun 2019 dalam rangka penyempurnaan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu penyaluran DAK Fisik 2019 dalam rangka penyempurnaan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu penyaluran DAK Fisik tahun 2019 mensyaratkan adanya reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Untuk Dana Desa akan dilakukan penilaian kinerja dan laporan konvergensi pencegahan stunting untuk penyaluran tahun 2020. Melalui penyelenggaraan rakor ini diharapkan pelaksanaan DAK fisik dan DD tahun 2019 menjadi lebih baik, berkualitas, transparan, akuntabel untuk masyarakat dan dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kepri. (mas)

Heru Pudyo Nugroho
Kakanwil Ditjend Perbendaharaan Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here