Perbanyak Budidaya Ikan

0
46
Gubernur Nurdin Basirun dan Kadis DKP Pemprov Kepri Edy Sofyan saat panen ikan krapu hasil budidaya nelayan beberapa waktu lalu. f-dokumen/tanjungpinang pos

KENAPA Pencuri ikan dari negara asing ketagihan datang ke laut Kepulauan Riau?.Jawabnya karena laut Kepri banyak ikannya dan kurangnya pengawasan dan kurang diberdayakan. Kalau laut dijaga dg ketat, dan pemerintah mengembamgkan sektor kelauran khususnya perikanan, tentu akan sangat berpotensi menambah poertumbuhan ekonomi amsyarakat. AYo perbanyak budi daya ikan di kepri pak.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Kepri punya potensi bagus untuk sektor maritim Sekarang kiat sedang menyiapkan Kebupatan Anambas untuk menjadi pusat budidaya laut di Provinsi Kepri. Akan disiapkan 100 ribu hektare wilayah laut untuk budidaya ikan di Perda RZWP3K. Sedangkan kabupaten/kota lainnya di Kepri juga disiapkan titik budidaya, namun tidak seluas kuota Anambas.

Pemkab Anambas juga tergolong aktif meminta penambahan luas wilayah untuk budidaya mengingat laut mereka luas dan masih bersih. Sehingga cocok untuk kawasan pengembangan budidaya ikan.

Saat ini, pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) oleh Pansus DPRD Kepri.

Lahan budidaya ikan di pesisir pantai dan laut di Kepri lebih kurang 400 ribu hektare. Dengan perincian di daerah pemanfaatan umum lebih kurang 89 ribu hektare. Dan daerah konservasi lebih kurang di atas 300 ribu hektare. Jadi lebih kurang 400 ribu hektare. Anambas sendiri sekitar 100 ribu hektare.

Lokasi budidaya ini sudah diperhitungkan lokasinya aman dari zona pelayaran internasional. Sehingga ketika kawasan budidaya dibuka, bisa dipastikan aman dari alur palayaran kapal-kapal internasional.

Perda ini, hampir sama dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bedanya, Ranperda RZWP3K mengatur tata ruang laut dan Perda RTRW mengalur tata ruang di darat.

Dengan luasnya titik budidaya ikan di Kepri, ke depan diharapkan Kepri menjadi pemasok ikan bagi daerah lain di Indonesia maupun luar negeri. Sehingga Kepri bisa menjadi pengekspor ikan yang menguasai pasar internasional.

Perda ini juga akan saling mendukung dengan SKPT Selat Lampa Natuna yang dirancang menjadi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Asia Tenggara. SKPT ini sendiri dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Karena itu, kita meminta agar Pemprov Kepri segera mempromosikan potensi pengembangan maritim Kepri setelah perda ini disahkan nanti.

Investor baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) tidak perlu lagi ragu berinvestasi di Kepri di bidang budidaya ikan laut karena sudah ada payung hukumnya.

Saat ini sudah ada beberapa investor yang melirik Kepri untuk membangun kawasan budidaya ikan. Namun mereka masih menunggu payung hukumnya agar modal investasi mereka ada jaminan.

Memang, apabila investor membuka usaha budidaya dan mengalami masalah, maka si investor tidak punya payung hukum untuk menggugat.

Karena lokasinya membuka usaha budidaya tidak jelas. Kalau Perda ini sudah siap, maka sudah jelas, bahwa tempatnya berusaha sudah atas izin pemerintah. Bahwa lokasi tempat dia buka usaha budidaya sesuai dengan Perda. Inilah dasarnya menggugat. Kalau sekarang bikin usaha budidaya, besok ada masalah, belum tentu bisa menang di Pengadilan. Banyak ruang laut yang diatur di Ranperda ini baik itu permukaan laut, isi laut dan dasar laut. Semua itu harus memberi kesejahteraan masyarakat Kepri sendiri.

Permukaan laut misalnya, banyak potensi yang bisa dikembangkan dan menghasilkan bagi daerah seperti industri shipyard (galangan kapal), budidaya laut, kawasan wisata, resort, lego jangkar, pelabuhan, jalur perairan internasional dan lainnya.

Namun, kawasan galangan kapal di Batam tidak menghasilkan bagi pundi-pundi daerah karena dikelola dan diatur Badan Pengusahaan (BP) Batam. Semua penghasilan BP Batam dianggap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kemudian, potensi laut (dalam) atau isi laut seperti tangkapan ikan, pengembangan rumput laut, taman laut, taman nasional, Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), jalur pipa telekomunikasi, jalur pipa air, jalur pipa gas, jalur pipa minyak dan lainnya bisa menghasilkan untuk daerah.

Sedangkan dasar laut adalah potensi minyak dan gas atau jenis tambang lainnya jika ada. Pengembangan pulau-pulau kecil juga akan diatur di dalamnya termasuk reklamasi.

Perda ini akan mempercepat visi misi Kepri yang unggul di bidang maritim juga menjadi motor penggerak percepatan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia.

Adapun dasar hukum tata ruang laut ini yakni UU No.27 Tahun 2007 jo. UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Di UU ini diamanatkan, bahwa pemerintah daerah (Pemda) wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pada UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.

Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan.

Di UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Selain itu, Pasal 27 disebutkan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Karena itulah, Pemprov Kepri dan DPRD Kepri yang membahas Ranperda ini karena sudah diberi kewenangan atas laut 0-12 mil. Sedangkan di UU No.32 yang digantikan UU No.23 tahun 2014, pemda/pemko masih diberi kewenangan mengelola 0-4 mil laut. Kini, kewenangan itu sudah diserahkan ke Pemprov.

Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Selain itu, berdasarkan hasil kajian KPK tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia yang disampaikan dalam kegiatan Gerakan Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan menunjukkan sejumlah persoalan.

Di antaranya yang menjadi fokus kajian KPK adalah, penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.

Penataan perizinan kelautan dan perikanan, sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi

Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut, berdasarkan kajian KPK tersebut disepakati bersama oleh KPK dan 20 kementerian 7 lembaga dan 34 provinsi untuk menuntaskan persoalan di sektor kelautan salah satunya adalah penyusunan RZWP3K di setiap provinsi.

Provinsi Kepri termasuk lambat dalam pembahasan Perda tersebut. Sebagai daerah kepulauan terbesar dengan luas laut 96 persen dan luas darat 4 persen, harus Kepri sudah duluan memiliki Perda RZWP3K.

Ke depan, laut kita ini akan menjadi sumber ekonomi baru bagi Kepri dan potensinya sangat besar sekali. Akan dibutuhkan banyak tenaga kerja nanti. Sehingga kita tidak lagi ketergantungan dengan pusat. Saat ini, porsi dana pusat di APBD Kepri sekitar 65-67 persen. Jika laut Kepri sudah menghasilkan uang seperti dari lego jangkar, ketergantungan Kepri ke pusat akan semakin kecil. (mas)

Ing Iskandarsyah
Anggota Pansus Ranperda RZWP3K DPRD provinsi Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here