Perbanyak Pembangunan Infrastuktur

0
626
Kondisi salah satu desa di daerah Anambas.f-dokumen/tanjungpinang pos

MBS. Bingung juga kita baca Tiga Mega Proyek kota Tanjungpinang gagal dibangun, perbanyak pembangunan infrastuktur karena itu yang bermanfaat bagi orang banyak,. Jangan sampai yang menonjol malah belanja pegawai. Did aerah kepulauan ini, biaya pembanguannya lebih besar dari daratan hingag perlu komitmen bersam untuk mewujudkan pembanguan di kepri.
081364252006

Jaga Wilayah Perbatasan
Besumber internet”Laut Cina Selatan semakin memanas,Negara Cina membuat Hanggar Pesawat Tempur di sana”. Justru itu Panglima TNI perintahkan prajurit siap siaga di laut Natuna yg diklain Cina miliknya. Wilayah Kepulauan Riau (laut Natuna) kaya hasil Gas Alam dan ikan laut. Justru provinsi Kepri harus /Natuna tanggap dan serius mampertahan wilayahnya mau direbut negara asing. Pemerintah pusat harus meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah kepulauan.
085264633417

TANGGAPAN:
Pertemuan para kepala daerah kepulauan di Batam beberapa waktu lalu disepakati pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan agar bisa secepatnya disahkan menjadi UU.

Baca Juga :  Sampai Kapan Kepri Tak Berwagub?

Presiden pun sudah menyurati DPR RI agar membahas RUU tersebut. Namun, apabila dalam perjalanannya nanti ternyata pembahasan RUU ini lambat, maka harus ada solusi lainnya. UU Kepulauan belum selesai. Kalau lama, harusnya bisa buat Perpu

Saya meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar RUU tersebut secepatnya dibahas dan disahkan menjadi UU. Kalau sudah jadi undang-undang, dampaknya pada peningkatan kesejahteraaan masyarakat.

Sebelumnya, sudah dilakukan Konferesi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam dengan diikuti anggota Badan Kerja Sama delapan provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia yakni Kepri, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Baca Juga :  Kok Gaji Sektoral Disamakan dengan UMK

Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang.

Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.

Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut. (mbb/ais)

H Nurdin Basirun
Gubernur Kepri 

TANGGAPAN:
Sudah layak ada UU tentang kepulauan atau Perpu kepulauan agar pembangunan di wilayah kepulauan bisa digesa. Jika pemerintahan pusat membuat Perpu, maka dalam satu atau dua bulan, bisa diubah jadi Undang-Undang (UU). Sehingga implementasinya bisa lebih cepat dilakukan.

Salah satu janji kampanye Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Karena itu, daerah kepulauan harus dibangun karena memiliki peran besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Baca Juga :  Pejabat Harus Bebas dari Narkoba

Ini kan janji kampanye, poros maritim. Tapi UU Kepulauan belum dibuat. Tidak cukup dengan Kementerian Maritim. Kita jangan bicara teknis (program) kelautan. Saya lebih cenderung bicara filsafat, dari yang dibilang Pak Jokowi, jangan membelakangi laut.

Saya akan membantu mempercepat UU Kepulauan ini. Kita loloskan cepat lah RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulaaan sebagai inisiatif DPD RI ini. Saya sendiri janji, kalau UU ini sudah ada segera kita bawa ke Rapim untuk segera dibahas Bamus, masuk ke Pansus DPR RI.

Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here