Perbatasan Bintan dan Tanjungpinang Membingungkan

0
1156
Paras Candika Muliansyah

Paras Candika Muliansyah
Mahasiswa Stisipol Raja Haji

Perbatasan wilayah antara Tanjungpinang dan Bintan menghangat belakangan ini. Padahal di undang-undang pembentukan kabupaten Bintan dan Pembentukan Kota Tanjungpinang sudah jelas batas wilayahnya. Hanya saja, penomena kehilangan salah satu patok batas wilayah membuat dua pemerintah ini kesulitan mencari titik tapal batas. Akibatnya, banyak administrasi yang mestinya wewenang hak Kabupaten Bintan malah ditangani oleh Kota Tanjungpinang. Di antaranya pengurusan IMB dan administrasi lainnya.

Masyarakat juga sudah tidak sabar kapan akan ditetapkannya batas wilayah Bintan dan Tanjungpinang agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti akte kelahiran dan administrasi lainnya.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmasyah mengaku kalau permasalahan tapal batas antara Tanjungpinang dan Bintan di wilayah Batu 14 itu sudah selesai pada masa Bupati dijabat oleh Ansar Ahmad. Lis beberapa waktu lalu menyebutkan mereka telah menandatangani kesepakatan letak titik koordinat dan tapal batas yang memisahkan antara dua daerah tersebut. Tetapi baru baru ini mencuat kasus permasalahan sengketa lahan antara Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang.

Apalagi Asisten I Pemkab Bintan, Ismail mengatakan bahwa Pemko Tanjungpinang mengambil wilayah Bintan dan akan mereka akan menggugat Pemko. Hanya saja, wali kota Tanjungpinang Lis Darmasyah menyebutkan, Asisten I Pemkab Bintan, Ismail tidak pantas membicarakan tentang penyerobotan tersebut karena wilayah tersebut sudah tercatat dan sudah terkunci dalam GPS. “Itu wilayah kota, kita ada datanya kok,” tutur Lis darmasyah Wali Kota Tanjungpinang seperti dikutip berbagai media lokal beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, harus sampai kapan persoalan ini berlarut-larut. Masing-masing masih memperebutkan batas wilayah. Tentu saja ini tidak akan selesai jika salah satu pihak tiak mau mengalah. Seperti perebutan kawasan Desa Toapaya Selatan bisa masuk dalam kawasan Kota Tanjungpinang bagian timur.

Memang batasan wilayah ini sangat penting tetapi masih ada yang lebih penting lagi selain wilayah yaitu masyarakat yang mendiami perbatasan tersebut apakah itu tidak menghambat mereka untuk mengurus surat-surat dan pekerjaan mereka.

Pada dasarnya, mereka itu adalah masyarakat Kepri sama-sama bagian dari NKRI. Gubenur Kepri Nurdin Basirun sudah memanggil Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmasyah dan Bupati Bintan Apri Sujadi agar masalah itu dibicarakan secara baik baik.

Tujuannya dan agar masing-masing tidak lagi menghabiskan energi untuk adu argumen. Akan lebih baik energi dipakai untuk membagun dan menyejahterakan masyarakat.
Beradu argumentasi di media akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmasyah sudah menjelaskan bahwa Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan tidak pernah ada masalah sengketa lahan. Apalagi menyorobot lahan seluas 23 Hektare seperti yang disebutkan Pemkab Bintan.

Semoga saja Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan bisa saling bekerjasama dan bahu membahu dalam mengatasi masalah ini, lebih cepat lebih bagus itu sangat berdampak baik bagi masyarakat. Masalah tersebut mesti cepat diatasi dengan baik agar warga dan pengusahanya tidak sulit untuk menentukan lokasi dimana mereka mesti membayar pajak dan dimana mesti mengurus administrasi.

Kejelasan batas wilayah ini juga untuk menghapus keraguan di tengah masyarakat. Timbulnya masalah batas wilayah ini tentu saja sangat merugikan amsyarakat. Terutama masyarakat yang berada diperbatasan yang disengketakan. Lagi pula wilayah yang disengketakan untuk merupakan permukiman yang padat penduduknya. Tidak hanya masyarakat saja yang rugi, daerah juga tdiak bisa mengutip PBB, IMB dan administrasi lainnya karena adanya kerancuan administrasi.

Menurut pihak DPRD Tanjungpinang, ada warga yang memiliki lahan yang luas di Desa Wak Copek yang masuk wilayah Tanjungpinang dan Bintan, namun surat kepemilikan lahan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Bintan. Kemungkinan surat kepemilikan lahan tersebut dikeluarkan sebelum Tanjungpinang dimekarkan dari Bintan.

Permasalahan lahan tersebut baru mencuat ketika dipergunakan untuk kegiatan penambangan. Pengusaha tambang akan merasa bingung ketika membayar royalti, apakah kepada Pemerintah Tanjungpinang atau Bintan.

Nah itu, kan sudah sangat merugikan negara karena wilayah ini akan berkembang dan menguntungkan negara tetapi terhambat dengan masalah sengketa itu.

Selanjutnya dampak negatif secara masyarakat, ketika masyarakat ingin mengurus admistrasi kependudukan atau akte kelahiran masyarakat mereka bingung mau mengurus di Bintan atau di Tanjungpinang. Ini terjadi akrena pemerintah masih bermasalah tentang perbatasan wilayah ini.

Jika ini berlarut larut tentu masyarakat lagi yang dirugikan. Salah satu cara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah dengan cara meningkatkan pembangunan nasional di berbagai bidang, di antaranya pada bidang ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan yang identik dengan pembangunan sektor ekonomi di Indonesia seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa – jasa. Jika tujuan ini di jalan tetapi terhambat oleh suatu wilayah sengketa lahan tentu pembangunannya akan terkendala.

Masyarakat dan negara tentu sangat ini agar keharmonisan dua wilayah yang berbasan ini terus terjaga. Boleh beradu argumen, tetapi harus diseimbangkan atau didasari dengan solusi bukan berargumen untuk menetapkan siapa yang kuat dan siapa yang menang.

Wali Kota Tanjunginang Lis Darmasyah dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu menyebutkan pada tahun 2014 lalu Biro Pemerintahan Pemprov Kepri telah memfasilitasi pertemuan antara Pemko Tanjungpinang dengan Pemkab Bintan di Ballroom Hotel Agro Bintan.

Dalam pertemuan itu, Bupati Bintan, Ansar Ahmad dan dirinya telah menandatangani kesepakatan letak titik koordinat dan tapal batas yang memisahkan antara dua daerah. Dengan begitu permasalahan perbatasan wilayah Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan sudah dinyatakan selesai.

Namun, kata dia, di saat pergantian kekuasaan dari Ansar Ahmad kepada Apri Sujadi masalah ini timbul kembali. Pemkab Bintan harus memahami kalau urusan penentuan tapal batas itu murni di tangan Pemprov Kepri.

Jadi Pemkab Bintan tidak berhak mengeluarkan aturan secara sepihak untuk mengklaim lahannya. Melainkan hanya bisa mengusulkan batas wilayahnya kepada Pemprov Kepri. Dari sini kita sudah dapat solusi dari permasalahan ini.

Kunci dari masalah ini ialah pemprov Kepri yang berhak mengesahkan apakah suatu wilayah tersebut masuk wilayah Bintan atau Kota Tanjungpinang.

Dan apa salahnya Pemkab Bintan yang sekarang berkoordinasi terlebih dahulu dengan bupati sebelumnya ya itu Ansar Ahmad setidaknya menanyakan apakah batas wilayah Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan.

Apakah benar yang dibicarakan Walikota Tanjungpinang bahwasannya pada tahun 2014 lalu Biro Pemerintahan Pemprov Kepri telah memfasilitasi pertemuan antara Pemko Tanjungpinang dengan Pemkab Bintan di Ballroom Hotel Agro Bintan.

Kalau memang terbukti benar dan sudah selesai berarti ini masalah hanya karena misskomunikasi atau buruknya komunikasi antara dua kabupaten dan kota yang bertetanggan ini. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here