Percepatan Kualitas SDM Kepri Melalui Program Revitalisasi SMK

2
879
Totok Haryanto, SE.,MM

Oleh : Totok Haryanto, SE.,MM
Bekerja di Disdik Provinsi Kepri

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 2016 ditegaskan pentingnya program revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan untuk membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan berorientasi pada pengguna lulusan (link and match), serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK.

Link and match dengan Dunia Usaha dan Industri menjadi kunci revitalisasi SMK, perbaikan dan penyelarasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (link and match) dengan DUDI. Peningkatan kebekerjaan lulusan SMK akan didorong dengan pemberian sertifikasi kompetensi lulusan yang ditempuh melalui pengembangan SMK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Perluasan teaching factory di SMK dirancang agar mendorong inovasi dan produktifitas, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai skill atau kemampuan teknis, tetapi juga sampai pada konsep pengembangan usaha (Hadam Sampun, dkk, 2017: 12).

Dalam kaitan dengan efisiensi eksternal, peran dan fungsi pendidikan vokasi harus memiliki dampak dan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktifitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Secara prakmatis, pendidikan vokasi harus mampu menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan/ atau mampu berwirausaha untuk menggerakkan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lulusan berbagai lembaga pendidikan vokasi akan menjadi angkatan kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja untuk mendukung proses pembangunan dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Baca Juga :  Korupsi Merajalela di Indonesia dan Cara Menanggulanginya

Kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga kerja sebagai sumber daya manusia harus mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional. Pendidikan vokasi diharapkan mampu melahirkan generasi muda Kepulauan Riau yang berkarakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, imajinatif, peka terhadap kearifan lokal dan technopreneurship.

Masyarakat Kepulauan Riau yang semakin cerdas dalam menilai pentingnya aspek pendidikan tentu memiliki harapan yang besar akan hadirnya sebuah kebijakan cerdas dan strategis dari pihak pemerintah, terkait dengan kapan direalisasikan program revitalisasi SMK. Pada dasarnya masyarakat senantiasa membutuhkan pelayanan yang prima dari institusi pendidikan untuk selalu menghadirkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui program revitalisasi SMK, maka tidak ada lagi istilah sekolah unggulan hanya menumpuk di salah satu sekolah saja. Fenomena yang masih nampak dan dapat kita rasakan sampai saat ini, setiap berlangsungnya PPDB selalu perhatian masyarakat Kepulauan Riau banyak menumpuk untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap sebagai sekolah unggulan/ favorit. Ke depannya, jika program revitalisasi SMK ini terwujud, maka setiap SMK akan menjadi sekolah unggulan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Baca Juga :  Sistem Pemilu Terbuka

Penulis selaku staff bidang pembinaan SMK/ seksi kurikulum dan penilaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riaumenaruh harapan yang besar kepada Bapak Dr. Muhd. Dali.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan segera mewujudkan rencana besar beliau untuk merevitalisasi SMK di Kepri pada masa yang akan datang. Dengan pelaksanaan program tersebut, masyarakat pengguna jasa pendidikan akan begitu mudah memperoleh dan mewujudkan harapannya akan kualitas pendidikan vokasi. Revitalisasi SMK akan menggiring setiap lembaga vokasi memiliki spesialisasi mutu/ kualitas bidang keahlian masing-masing yang lebih terukur. Kita ambil contoh misalnya khusus di wilayah Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau ini, jika masyarakat menginginkan putra-putrinya memiliki kompetensi yang handal di bidang teknik informatika maka pilihannya jelas di SMK Negeri 4 Tanjungpinang. Jika masyarakat ingin putra-putrinya hebat di bidang manajemen pariwisata maka solusi terbaiknya adalah SMK Negeri 2 Tanjungpinang. Jika masyarakat menginginkan putra-putrinya mahir di bidang bisnis dan manajemen maka harus segera melangkahkan kaki untuk segera merapat di SMK Negeri 1 Tanjungpinang.

Baca Juga :  Bang Nurdin dan Kekasih Ar-rahman

Selanjutnya jika masyarakat menginginkan putra-putrinya cepat terserap oleh industri di bidang teknik, maka harapannya SMK Negeri 3 Tanjungpinang sebagai sekolah yang mampu mewujudkan impian masyarakat. Dengan contoh di atas maka pendistribusian penerimaan siswa baru akan lebih merata dan tentunya sekaligus akan mengurangi hiruk pikuk permasalahan pada level wali murid saat PPDB berlangsung. Pada sisi lain, linieritas pendidikan para pengajar di SMK juga perlu menjadi perhatian.

Dengan memiliki linieritas strata pendidikan diharapkan akan mampu mempertajam tingkat kepakaran pada bidang keilmuan yang dimiliki oleh setiap pengajar di SMK.Tentu hal tersebut akan berimplikasi pada kualitas pembelajaran dan lulusan yang dihasilkan. Program strategis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini agar dapat segera terwujud, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak baik swasta maupun pemerintah. Dengan demikian visi Dinas Pendidikan “Menjadikan Masyarakat Kepulauan Riau menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Mandiri, Kompetitif, Berakhlak Mulia dan Bertamadun Melayu” segera dapat dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau.

Loading...

2 KOMENTAR

  1. Ketika kita bicara mengenai linieritas, sayang orang-oarang yang mengurus kurikulum ini latar belakangnya sendiri tidak linier padahal saya yakin di kepri ini banyak mantan kepala sekolah atau guru senior yang berpengalaman dalam mengurusi masalah kurikulum. Ironi, urusan kurikulum sekolah diurus oleh sarjana bergelar SE, SH dll

  2. Yang lineir bukan hanya gurunya saja saya kira, tapi juga para pejabat di struktur dinas yang mengurusi kurikulum. Alangkah baiknya mantan kepala sekolah atau guru2 yang berpengalaman dalam hal kurikulum diberikan kesempatan untuk menangani masalah kurikulum di dinas pendidikan. Karena sungguh ironi, orang yang mengurus kurikulum tapi latar belakang belakangnya non kependidikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here