Perda Penyesuaian Pajak Tetap Dijalankan

0
328
WAKO Batam Rudi saat meninjau sejumlah pertokoan, belum lama ini. F-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Wali Kota Batam HM Rudi mengakui kalau pihaknya tidak menerima permintaan dari pengusaha untuk menunda pemberlakuan Perda yang memuat penyesuain pajak daerah.

Kalaupun ada permintaan penundaan, hanya melalui media. Namun permintaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menunda pemberlakuan Perda yang sudah disahkan Gubernur Kepri itu.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi, Senin (5/3) di Batam. Ditegaskan Rudi, tanpa permintaan tertulis, pihaknya tidak bisa melakukan penundaan. ”Tidak ada permintaan secara tertulis. Hanya permintaan di media. Harus ada surat tertulis,” tegas Rudi.

Disebutkannya, jika ada permintaan tertulis pihaknya punya dasar untuk menyampaikan ke DPRD Batam. ”Harus ada surat resmi, menjadi dasar saya untuk meminta ke tetangga (DPRD). Yang sahkan perda, pasti mereka minta surat keberatan,” sambung Rudi.

Disebutkan, karena saat ini sudah Maret, maka penyesuaian tarif pajak yang naik dari sebelumnya, diakui sudah jalan. ”Ini udah bulan Maret. Orang tak minta, tak mungkin saya tak jalankan Perda. Kalau ada permintaan penundaan, bisa dibahas bersama DPRD,” ujarnya.

Sebelumnya Rudi mengatakan, penundaan pemberlakuan Perda sudah dilakukan, Desember 2017, sesuai permintaan Gubernur Kepri yang meminta menunda, karena kondisi perekonomian. Perda akhirnya diberlakukan Maret 2018.

”Karena sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani Gubernur Kepri. Sehingga, jika sudah sah maka pihaknya wajib menjalankan. Kalau ini kan sudah jadi Perda dan tidak bisa diundur. Udah sah. Kami wajib menjalankan,” tegas Rudi.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah mengatakan, Maret 2018 menerapkan penyesuaian (kenaikan) pajak. Pada penyesuaian pajak itu, terjadi kenaikan sebagaimana diatur dalam Perda tentang pajak daerah, nomor 7 Tahun 2017. Jika diberlakukan Maret, maka penarikan pajak mulai April 2018.

Sesuai dengan perubahan Perda yang dilakukan, ada perubahan pada nilai pajak parkir dari 20 persen naik jadi 25 persen. Sementara pajak reklame dari 15 naik jadi 20 persen.

Pajak reklame rokok dan minuman beralkohol menjadi 25 persen. Pajak hiburan seperti untuk permainan biliar dan golf, naik dari 10 persen naik menjadi 15 persen dan lainnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here