Perda Perangkat Daerah Disahkan

0
145
WAKIL Bupati Natuna Hj Ngesti menerima buku Perda Susunan Perangkat Daerah dari Ketua DPRD Natuna Yusripandi. f-istimewa
DPRD Natuna mengesahkan Peratuan Daerah (Perda) Perubahan kedua, atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di ruang rapat Paripurna, Rabu pagi (26/12).

NATUNA – Perubahan Perda itu, berdasarkan adanya permintaan Pemerintah Daerah untuk memisahkan beberapa Badan penambahan nama, dan perubahan struktur organisasi dilingkungan pemkab Natuna.

”Sesuai dengan surat nomor 180/XI/HK-SETDA/55/2018 perihal usulan Ranperda terkait perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar dapat di sahkan menjadi Perda Natuna. Untuk itu kita melaksanakan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan tersebut,” kata Ketua DPRD Natuna Yusripandi, ketika membuka rapat diparipurna DPRD Natuna.

Kemudian, seluruh fraksi di DPRD menyampaikan laporan pendapat akhirnya terkait ranperda tersebut.

Mereka menyampaikan berbagai saran dan masukan terhadap pemerintah, namun hampir seluruh fraksi menyoroti kebijakan pemerintah yang hendak menjadikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) RSUD Natuna menjadi perangkat daerah tersendiri.

”Kami menyarankan kepada pemerintah, agar mempedomani PP nomor 18 tahun 2016 tentang Rumah Sakit dalam kebijakannya menjadikan status UPT RSUD menjadi satu perangkat daerah sendiri,” ungkap Marzuki, selaku anggota fraksi Gernas di podium.

Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi lain, seperti fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar dan fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR) kecuali fraksi PAN dan PPP.

Selain itu, seluruh fraksi menekankan kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam mengatur perangkat daerah sehingga tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.

”Kami menekankan kepada pemerintah jika tidak ada dasar hukum yang mengatur, maka harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Karena aturan itu sebagai payung hukum terkait dengan anggaran dalam pembentukan perangkat daerah,” kata sekretaris fraksi PPP H. Pang Ali.

Dengan disahkannya Perda ini DPRD berharap, struktur organisasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan sempurna.

”Kami berharap perda ini bisa memperkuat pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dan melayani masyarakat,” tutupnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here