Perda RTRW Batam Kedaluwarsa

0
1554
Bundaran: Bundaran yang ada di depan kantor bp Batam.f-istimewa

BATAM – Hingga saat ini, Kota Batam belum memiliki Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru. RTRW yang lama sudah habis masa berlakunya. Untuk tahun 2018, Pemko Batam belum juga mengajukan Ranperda RTRW di Prolegda Batam. Hingga saat ini, Batam belum memiliki Perda RTRW dan yang ada baru Perpres nomor 87 tahun 2011, tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto di Batam, keputusan di badan musyawarah (Banmus) akan diambil 4 Januari 2018. Namun diakui, dari usulan Ranperda Pemko Batam, tidak ada ranperda RTRW. ”Usulan Pemko sudah masuk. Tidak ada usulan RTRW di prolegda 2018,” katanya.

Diakui, pihaknya sebelumnya sudah menyurati Wali Kota Batam, untuk menanyakan rencana pengusulan RTRW. Sebelumnya dijawab jika Pemko masih menunggu RTRW Kepri. ”Kami sudah minta ke Wako mempertanyakan perkembangan RTRW. Tapi katanya tunggu provinsi,” sambung Nuryanto.

Baca Juga :  Wako Ajak Mahasiswa Dukung Pariwisata Batam

Perda RTRW Kepri sendiri sudah ada saat ini untuk tahun 2017-2037. Namun Pemko Batam belum juga mengajukan Ranperda RTRW. ”Sekarang RTRW provinsi sudah jadi, tapi belum diajukan Pemko di Prolegda. Pada hal, tata ruang ini sangat penting, karena kalau tidak itu, tidak bisa mengembangkan pembangunan,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Nuryanto mengungkapkan ranperda Kota Batam, baik inisiatif Pemko dan DPRD Batam untuk tahun 2018. Inisiatif DPRD Batam, diantaranya penataan dan pemberdayaan PK5, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk penguatan, pengaturan komponen pembiayaan sekolah swasta dan penataan pelestarian kampuang tua.

”Biar legalitas kampung tua jelas, karena selama ini tidak ada payung hukum perda. Adanya SK Wako,” jelasnya.

Selain itu, diakui ada Ranperda pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dimaksud untuk penguatan karena selama pengaturan kurang kuat dan serius. Selain itu anggaran di dinas terkait yang membidangi juga tak kuat. ”Ada juga ranperda sistem pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja,” ujar Nuryanto.

Baca Juga :  Wako Sebut PPJU Belum Naik

Ada juga ranperda yang diajukan DPRD Batam terkait rukun tetangg (RT)/rukun warga (RW), yang selama ini diatur Pewako. Ranperda ?penyelenggaraan lintas sektor pembangunan kepemudaan. Ada juga Ranperda pembangunan Ketahanan Keluarga?, Ranperda rencana induk pembangunan keparawisataan (RIPPDA).

”Kita melakukan penguatan agar tidak hangat-hangat tai ayam?. Kemarin itu sudah pernah, tapi terlalu luas,” imbuhnya.

Sementara untuk usulan Pemko Batam tahun 2018, Pemko Batam mengusulkan Ranperda bea gerbang atas jasa pengelolaan sampah, Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam tahun 2017, Raperda usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2018, ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan penndidikan dasar dan menengah.

Baca Juga :  Harga Cabai Makin Pedas

Selain itu ada juga ranperda perubahan atas perda nomor 6 tahun2014 tentag pembentukan produk hukum daerah. Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, peruahan perda 8 tahun2013 tentang retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi tertentu. Perubahan atas perda nomor 12 tahun 2001 tentang ketentuan pemberian surat ijin usaha perdagangan, Ranperda Pemakaman, ranperda tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau, ranperda penyelenggaraan kearsipan dan ranperda APBD tahun 2019.

Sementara, terkait dengan Ranperda tahun 2017, diakui masih ada yang belum disahkan. ”Tahun lalu, ada sembilan yang sudah disahkan. Masih ada empat yang masih proses. Tapi ada juga yang masih menunggu PP-nya,” imbuh Nuryanto. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here