Perdana, Karimun Raih Predikat Layak Anak

0
214
BUPATI Karimun Aunur Rafiq didampingi Sekda Karimun M Firmansyah Kabag Humas Didi Irawan foto bersama usai menerima penghargaan Layak Anak tahun 2018. F-ISTIMEWA

KARIMUN – Untuk pertama kalinya Kabupaten Karimun mendapat predikat sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2018, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia.

Penyerahan piagam penghargaan dan trofi, diserahkan Menteri Yohana Susana Yembise kepada Bupati Karimun Bapak Aunur Rafiq, Senin (23/7) malam di Dyandra Convention Center Jalan Basuki Rachmat, Surabaya, Jawa Timur.

Turut hadir mendampingi Bupati Karimun, pada acara penganugerahan KLA ini diantaranya Sekda Karimun HM Firmansyah, Kadis PPPA, Kabag Protokol dan Kabag Humas Didi Irawan, SE.

Penghargaan ini bertujuan, agar Pemda setempat dapat mendorong keluarga-keluarga, masyarakat, media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak.

Untuk itu, Pemda juga didorong melakukan perbagai kebijakan program dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi sebagaimana amanat konstitusi.

Kementerian P3A juga memberikan penghargaan kepada daerah yang terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina forum anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan ramah anak di puskesmas dan melakukan inovasi- inovasi dari kemajuan pembangunan anak diwilayahnya serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.

”Penilaian KLA ini dilakukan oleh tim yang beranggotakan pakar anak dari kementrian ataulLembaga, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden dan KPAI. Tahapan penilaian terdiri dari 4 tahap tahap yakni penilaian mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan dan finalisasi,” kata Rafiq.

Target tahun 2030 Indonesia layak anak, untuk itu perlu sinergitas dan kerja keras dari pemimpin di daerah termasuk kerjasama di OPD-OPD. Lanjutnya lagi, urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Oleh Sebab itu ia meminta kepada pemerintah daerah serius dan terus menerus memperhatikan urusan perempuan dan persoalan anak-anak. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here