Perhitungan Tunjangan ASN Pemko Dimatangkan

0
853
Riono

TANJUNGPINANG – Perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemko sedang tahap pematangan.

Sebelumnya Sekretariat Pemko Tanjungpinang melalui melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) serta BKSDM, Inspektorat serta BPKAD telah membahas terkait besaran TPP dengan sistem grade atau klasifikasi beban kerja.

Sekdako Tanjungpinang, Riono menuturkan, dari hasil pembahasan mereka sebelumnya sudah ditetapkan grade masing-masing ASN berdasarkan pangkat dan beban kerjanya.

Misalnya, untuk ia sendiri menerima TPP tertinggi yaitu sekitar Rp21 juta per bulan. Ini di luar dari gaji pokok yang dibayar melalui APBN.

”Grade Sekda paling tinggi, yaitu 15. Sesuai perhitungan sementara, jumlah tunjangan sekitar Rp21 juta. Tapi bisa saja di atas itu atau turun lagi. Sebab masih dibahas dan menyesuaikan aturan,” tuturnya.

Plh Kabag Ortal Sekretariat Pemko Tanjungpinang, Farid menuturkan, pihaknya telah menghitung grade setiap ASN di masing-masing OPD.

Meski eselonnya sama, grade-nya bisa saja berbeda. Dicontohkannya, kepala dinas dan asisten di Sekretariat Pemko Tanjungpinang, grade-nya di bawah Sekda satu level yaitu 14. Sedangkan staf ahli meski sama-sana esleon II, namun gradenya 13.

Ini artinya, grade Staf Ahli Sekdako sama dengan Eselon III, Kabag di Sekretariat serta camat yaitu grade-nya 13. Disusul di bawahnya, sekretaris di dinas yaitu 12. Begitu juga bagi eselon IV yang menjabat sebagai lurah dan dinas grade-nya berbeda. Untuk lurah grade-nya 10 sedangkan eselon IV di dinas yaitu 9.

”Seperti saya Kasi di dinas, grade-nya 9. Berbeda dengan lurah. Karena beban kerjanya dianggap lebih tinggi dengan memimpin wilayah tersebut maka grade 10,” ucapnya.

Dituturkannya, grade paling rendah di Pemko Tanjungpinang yaitu 3, ASN yang kini bekerja sebagai sopir. ”Jadi di lingkungan Pemko tidak ada yang grade satu, paling rendah tiga,” paparnya.

Terkait nominalnya, ia mengaku belum menerima informasi pasti. Kini masih sedang dibahas di DPKAD Tanjungpinang melalui bidang anggaran.

Ia menuturkan, setelah pembahasan itu, dasar hukum pemberian TPP nantinya melalui Perwako. Direncanakan akan selesai, sebelum akhir tahun. ”Rumusan yang disusun Pemko nantinya masih harus dievaluasi Kemendagri, setelah disetujui baru dasar Ortal mengajukan Perwako,” paparnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here