Perkim Verifikasi Berkas Administrasi Penerima RTLH

0
195
NENEK sebatang kara yang tinggal di rumah sederhana di Kampung Sungai Sudip, tahun lalu. F-DESI LIZA PURBA/TANJUNGPINANG POS

Tanjungpinang – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga tak mampu akan direalisasikan. Tahun ini, tersedia untuk 358 unit rumah.

Proses tahap awal, yaitu verifikasi admistrasi sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan pihak kelurahan sudah mengetahui kuota yang akan diterima. Seperti Lurah Tanjungunggat, Said Fatahillah, menuturkan, dari hasil seleksi administrasi yang dilakukan, ada 16 unit rumah yang diyatakan layak menerima. Dari pengajuan sekitar 100 lebih unit.

”Kami kemarin ajukan berkas ke Dinas Perkim. Hasil yang kami terima, ada 16 unit yang dinyatakan berhak, di luar cadangan. Alasan tidak lulus beragam, sudah ada catatanya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (26/1).

Di antaranya, status rumah sewa, lahan sewa serta kelengkapan administarasi lainnya. ”Kebanyakan yang status tanah sewa, rumah yang berada di kawasan pesisir, meskipun ada juga yang di darat. Dulu boleh menerima, asalkan memiliki surat pernyataan terkait rumah tidak akan diambil tuan tanah dalam jangka waktu tertentu,” ungkapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tanjungpinang, Wanbok menuturkan, seleksi tahap awal sudah dilakukan. Hanya saja belum meninjau ke lokasi atau melihat fisik rumah. Sumber pendanaan RTLH ada dua, yaitu 60 unit Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 298 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan.

Untuk DAK, lokasi sudah di tunjuk, yaitu warga tak mampu di Kampung Bugis dan Kemboja. Sedangkan penerima belum ditentukan. Sedangkan bantuan dari SNVT Penyediaan Perumahan akan disebar di empat kecamatan. Terkait besaran bantuan juga berbeda, dari DAK lebih besar, yaitu maksimal Rp 16,5 juta per unit. Sedangkan dari SNVT Penyediaan Perumahan maksimal Rp 15 juta.

”Ini bantuan maksimal. Jadi nanti pihak Satker akan menilai langsung berapa besar bantuan dari setiap rumah. Jika parah, maka bantuannya diberikan maksimal, kategori sedang atau ringan, di bawah dari Rp 15 juta per unit,” tuturnya.

Bantuan RTLH dari DAK, Pemko menyediakan dana tenaga ahli tukang. Begitu juga dengan tenaga fasilitator. Berbeda dengan bantuan Satker yang memang tanggung jawab mereka. ”Dana tenaga ahli tukang bukan tukang, tetapi ahli yang mengerti terkait proses pembangunan. Yang mengerjakan tetap swadaya masyarakat itu,” paparnya. Pemko meyediakan anggaran senilai Rp 1 juta per unit rumah.(desi liza)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here