Perlu Cara Inovatif Basmi Narkoba

0
1400
Lia Afiani, S. I. Kom

Oleh: Lia Afiani, S. I. Kom
Penyuluh Narkoba BNN Kota Tanjungpinang

Pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghancurkan narkoba. Penanganan masalah narkoba harus dilakukan dengan cara – cara yang kreatif dan inovatif agar menarik perhatian masyarakat dan agar mau berpartisipasi dalam memberantas narkoba. Berikut adalah kesuksesan penanganan masalah narkoba di beberapa negara yang fenomenal dan dapat dijadikan refleksi bagi penanganan masalah narkoba di Indonesia.

Kebijakan Rodrigo Duterte, presiden Filipina dalam memberantas peredaran narkoba di negaranya begitu kontroversial. Baru sebulan berkuasa, 400 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar karena baku tembak dengan polisi. Sementara lebih dari 4.400 tersangka ditahan (kompas.com, 5/8/2016).

Duterte menjadi presiden dengan mengusung kebijakan garis keras membasmi perdagangan narkoba. Ia memerintahkan aparat dan warga untuk menembak dan membunuh bandar narkoba yang menolak dilakukan penangkapan.

Walaupun banyak kecaman internasional terhadap Kebijakan Duterte yang mendukung pembunuhan terhadap pelaku kejahatan dan pemakai narkoba tanpa proses peradilan karena dianggap melanggar HAM, Duterte tetap melanjutkan kebijakannya. Ia bertekad untuk menyelamatkan rakyatnya dari serangan narkoba. Menurut keterangan istana kepresidenan Filipina Malacanang, kebijakan tersebut sangat impresif dalam menurunkan penggunaan narkotika hingga 90 persen.

Satu negara lagi di Asia yang patut dicontoh Indonesia dalam memerangi narkoba, yaitu Thailand. Berbeda dengan Filipina yang fokus pada upaya pemberantasan bandar narkoba, Thailand sukses mengubah kawasan ladangopiumGolden Triangle menjadi kawasan wisata dan industri.

Dijuluki Golden Triangle ( segitiga emas ) karena ladang opium terbesar di Asia Tenggara tersebut terletak di wilayah Doi Tung provinsi Chiang Rai, Thailand utara dan berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Kawasan seluas 150 kilometer persegi itu sejak akhir tahun 1900-an sudah dikenal sebagai ladang candu dan mulai tumbuh pesat setelah perang dunia kedua.

Pengembangan proyek Doi Tung dilakukan secara bertahap. Proyek tersebut dipelopori oleh mendiang Somdej Phra Srinagarindra Boromajajonani atau juga dipanggil puteri Sangwan, ibunda raja Thailand Bhumibol Adulyadej, mulai dilakukan tahun 1988. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyehatkan warga dengan program seribu hari yang diikuti oleh 1000 warga pecandu berat. Selama masa tersebut, warga dilatih untuk tidak mengkonsumsi candu. Programnya yang kedua adalah mengajak warga menanam kopi dan kacang macademia untuk menggantikan tanaman candu. Selama tanaman produktif belum menghasilkan, warga mendapat uang dan subsidi pangan, dan juga dilatih mengolah biji kopi dan kacang macademia sebagai produk unggulan Doi Tung.

Puteri Sangwan juga membangun taman seribu bunga yang dinamai taman Mae Fah Luang yang kini menjadi salah satu destinasi wisata selain menjadi sentra pembibitan tanaman hias. Ia juga membangun rumah inspirasi untuk pengembangan Doi Tung.Proyek padat karya tersebut membuahkan hasil setelah 15 tahun. Pendapatan 11.000 warga naik delapan kali lipat dan usia warganya bertambah panjang.

Lalu bagaimana penanganan kasus narkoba di Indonesia dari segi pencegahan, pemberantasan, maupun penanganan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba? Penanganan kasus narkotika di Indonesia saat ini berpegang pada undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Beberapa pasal di dalamnya akan penulis bahas sebagai berikut.

Pasal 105 menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap ( P4GN ) narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu BNN sebagai leading sector dalam upaya P4GN telah menginisiasi dilaksanakannya advokasi kepada para stakeholder ( pemerintah ) dan masyarakat untuk mengajak mereka turut berpartisipasi melaksanakan kampanye antinarkoba dengan berbagai cara yang kreatif dan juga untuk membuat kebijakan di lingkungannya masing – masing.

BNN juga telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba melalui berbagai cara : penyuluhan tatap muka, menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba di media massa seperti televisi, radio, koran, spanduk, dan juga leaflet. Audiens yang disasar pun beragam, mulai dari pelajar dan mahasiswa, masyarakat, hingga instansi pemerintah.

Namun satu hal yang disayangkan adalah pemahaman masyarakat yang masih sporadis tentang betapa daruratnya masalah narkoba.Masih banyak masyarakat yang apatis dan menganggap remeh masalah penyalahgunaan narkoba.Sehingga hal ini masih menjadi PR bagi BNN dalam mengedukasi masyarakat dan stakeholder tentang betapa seriusnya masalah narkoba ini sehingga semua rakyat Indonesia harus bangkit melawan narkoba.

Kita lihat Tanjungpinang,wilayahnya dikelilingi perariran dan menjadi perbatasan dengan negara lain, sangat potensial menjadi tempat masuk hingga penjualan narkoba. Banyak pelabuhan tikus yang tidak dijaga oleh aparat.Kepri pun masuk peringkat ke-4 dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba menurut hasil penelitian BNN tahun 2015.

Jika kita menengok ke belakang, Agustus 2016 lalu BNN dan tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan shabu seberat 90 kg yang masuk ke Tanjungpinang melalui wilayah Kundur dan Batam.Kemudian “tak mau ketinggalan” dengan kasus pil PCC yang menelan banyak korban siswa di Kendari, Sultra baru-baru ini, Polres Bintan pun berhasil mengungkap penyelundupan bahan pembuat pil PCC di pelabuhan Kijang seberat 12 ton yang rencananya akan dibawa ke Jakarta.

Kesimpulan dari kondisi di atas adalah masyarakat Tanjungpinang harus sadar akan ancaman penyalahgunaan narkoba yang begitu besar. Narkoba adalah alat yang digunakan dalam perang proxy untuk menghancurkan Indonesia, yang mana dampak kehancurannya tidak bisa dirasakan langsung, tetapi berangsur-angsur tetapi pasti. Hingga pada akhirnya Indonesia bisa kehilangan generasi ( loss generation ).

Mengenai ketentuan pidana kasus narkotika, beberapa pasal undang – undang nomor 35 tahun 2009 telah mengaturnya. Misalnya pasal 114 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak sepuluh milyar rupiah.

Hal yang diperlukan saat ini dalam kasus pemberantasan bandar narkoba adalah kerja sama dari masyarakat dan pemerintah untuk menegakkan undang – undang tersebut. Aparat yang ikut bermain dalam jual beli narkoba juga harus segera diciduk dan diadili. Penyitaan aset bandar narkoba oleh pemerintah juga menjadi langkah tepat dalam memiskinkan bandar narkoba.Dalam periode Januari hingga Juni 2017, BNN telah menyita aset TPPU hasil kejahatan narkotika sebesar Rp. 57,5 milyar.

Dalam penanganan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, sesuai pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BNN Kota Tanjungpinang hingga saat ini telah menggandeng beberapa rumah sakit di Tanjungpinang dan Bintan, puskesmas, dan klinik swasta untuk bekerja sama dalam menangani pecandu narkoba kategori ringan hingga sedang yang ada di wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya.Sedangkan untuk pecandu narkoba kategori berat akan dirujuk ke Loka rehabilitasi BNN yang ada di Nongsa Batam untuk dirawat inap.

Untuk memaksimalkan pemakaian layanan rehabilitasi di loka rehabilitasi BNN di Batam, BNN berharap kepada masyarakat agar bisa menaruh kepercayaan kepada BNN dalam menangani pecandu narkoba. Pasalnya hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang menanyakan kepada pihak BNN apakah pecandu yang menyerahkan diri secara sukarela benar tidak akan dikenai sanksi hukum. Padahal sesuai pasal 127 ayat (3) UU no 35 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa jika penyalahguna narkotika terbukti sebagai korban penyalahguna, maka sanksi hukumnya adalah direhabilitasi secara medis dan sosial, bukan di penjara. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here