Permendikbud 2017 Hidupkan Sekolah Swasta

0
1318
Kantin sekolah: Siswa SDIT As-Sakinah Tanjungpinang saat jam istirahat makan minum di kantin sekolah beberapa waktu lalu. f-tunas/tanjungpinang pos

ASS. Sebelmnya sya sempat khawatir mlihat kndisi sekolah swasta ini. Meski tak smua, nmun ada bbrapa skolah yang spi siswanya. Saat pndaftaran siswa baru, hanya bbrapa siswa yang mndfatr. Mski sedikit, nmun tetap brusaha brtahan. Mungkin permndikbud itu akn mbawa perbahan ke swasta. Jika jumh sswa dibatasi di skolah ngerim\, mau tak mu sekolah di swasta. Ini akn mmbuat sekolah swasta brtambah murdinya. Slma ini, siswa mbludak mau mask negeri. Mdah-mdahan ada perubahn. dmkian. Apa pehatian untuk skolah swasta, mhn suara pak dewan.
+6281372479085

Tanggapan :
Terimakasih. Memang selama ini pemerintah masih kurang perhatian ke swasta. Di Perda Pendidikan yang ada, sangat sedikit bantuan untuk sekolah swasta. Namun, setelah kita tinjau, akan direvisi nanti Perda Pendidikan itu. Sehingga, porsi bantuan pemerintah ke swasta bisa lebih besar. Selama ini, bantuan pemerintah daerah ke swasta memang minim. Padahal, perlu bantuan kebutuhan sekolah. Dengan demikian, swasta bisa lebih bersaing.

Keuangan sebagian sekolah swasta tidak kuat. Adapun dana BOS yang diterima sebagian dipakai untuk membeli kebutuhan sekolah. Jika mendapat bantuan dari pemerintah, maka dana itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain penunjang kemajuan mutu pendidikan di sekolah itu. Untuk saat ini saya belum bisa jelaskan lebih banyak tentang revisi Perda Pendidikan itu. Tapi, kita berharap ada perubahan agar porsi bantuan ke sekolah swasta lebih besar nanti.

Soal Permendikbu yang baru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kalau kita lihat akan membantu sekolah swasta. Sebab, salah satu pasalnya sudah menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas. Dengan demikian, saat PPDB nanti, sekolah negeri tidak bisa lagi menerima di luar aturan itu. Dengan demikian, tetap ada pilihan bagi oangtua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Kita harap, manajemen swasta juga meningkatkan mutu pendidikan dan disiplin sekolahnya masing-masing supaya banyak siswanya.

Meski sekolah swasta sedikit mahal, namun kalau berkualitas, orangtua siwa tetap akan berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sana. Beberapa kali kami turun ke sekolah-sekolah swasta di Tanjungpinang bersama Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Pak Ade Angga, ada beberapa sekolah swasta yang jumlah siswanya sangat minim. Hal itu dialami sekolah swasta SD, SMP bahkan SMK. Dengan adanya aturan baru ini, mudah-mudahan ada perubahan nanti.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru agar dilakukan secara objektif, akuntable, transparan, dan tanpa deskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Pada Pasal 24 Permendikbud tersebut diuraikan Aturan tentang jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan)peserta didik.***

Simon Awantoko
Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here