Pernyataan Mendagri Dinilai Melanggar UU

0
187
Idris

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sudah melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

TANJUNGPINANG – Karena Mendagri tidak mempermasalahkan sekolah maupun pesantren dijadikan tempat kampanye di Pemilu serentak tahun 2019.

Sementara, di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 280 poin h sudah jelas pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

”Kalau diperbolehkan, diubah dulu UU tersebut. Agar tidak melanggar ketentuan yang sudah ada,” kata Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepri, Idris kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (31/10).

Intinya, kata Idris, pihaknya tetap menjalankan hingga menerapkan aturan yang berlaku. Karena sampai sekarang Bawaslu Provinsi Kepri belum menerima surat dari Bawaslu RI. Baik itu Bawaslu RI mengeluarkan hingga menerbitkan surat keterangan maupun surat edaran.

Kalau ini terjadi, ia berjanji akan meneruskan surat tersebut ke peserta Pemilu tahun 2019 melalui LO masing-masing. Baik itu LO yang ditunjuk oleh Partai Politik (parpol) maupun calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.

”Secara tertulis kita belum menerima surat dari Bawaslu RI,” tegas dia.

Ia tidak yakin, kalau Bawaslu RI akan menerbitkan surat edaran maupun surat keterangan apapun, yang intinya memperbolehkan hingga tidak melarang sekolah dan pesantren dijadikan tempat untuk kampanye Pemilu serentak tahun 2019.

”Tidak mudah dan tidak segampang itu kita mau mengubah UU tersebut. Untuk mengubah itu, akan memakan waktu lama. Karena butuh proses. Kita di bawah ini hanya menjalankan perintah saja. Karena semua kebijakan ada di pusat,” sebut dia.

Sebelumnya memang ada pernyataan Mendagri yang tidak mempermasalahkan kampanye di Pesantren belum lama ini di beberapa media massa. Hal itu membuat beberapa elit politik memprotes pernyataan Mendagri karena bertentangan dengan UU 7 yang melarang kampanye di lembaga pendidikan. Bahkan KPU RI tetap bersikukuh kampanye di lembaga pendidikan termasuk di dalamnya pesantren tetap dilarang.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here