Perpu Ormas Terkesan Diktator

0
1154
Rindi Afriadi

Oleh: Rindi Afriadi
Mahasiwa dan Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Pemerintah melalui kementerian kordinator politik, hukum dan keamanan akhirnya mengumumkan tentang terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor 2 tahun 2017. Isinya tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat (ormas). Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini ditujukan untuk mengantisipasi kegiatan organisasi masyarakat yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik. Tidak ada hujan! Tidak ada badai dan tidak ada banjir! Secara tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perppu, yang secara administratif Perppu itu hanya dapat dikeluarkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan salah satunya adalah kepentigan yang mendesak dan kepentigan yang memaksa. Kpenting memaksa seperti apa yang ada sekarang dan kegentigan seperti apa sehingga pemerintah memutuhkan perppu?

Di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 sebenarnya sudah ada makanisme yang jelas terkait proses pembubaran organisasi masyarakat. Perppu ini dikeluarkan ini terkesan menjadi tanda kediktatoran dan kekhawatiran yang berlebihan kepada HTI yang selama ini dianggap sebagai organisasi masyarakat yang antipancasila. Pada realitanya, sampai hari ini pemerintah tidak mampu membeberkan kepada publik bukti sejumlah ormas yang menentang pancasila dan merong-rong NKRI. Atau ini adalah sebuah langkah awal pemerintah agar mudah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan.

Kesewenangan pemerintah dan terkesan diktator dapat dilihat sangat jelas. Perppu baru telah menghapus pasal 68 UU No.17 tahun 2013 yang berbunyi : (1) dalam hal ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf b, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap mengenai pembubaran oramas berbadan hukum. (3)sanksi pencabutan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehmenteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asazi manusia.

Baca Juga :  Jadikan Pasar Lambung Pariwisata

Di pasal 60 ayat (1,2,3) juga sangat jelas mengatur ketentuaan terkait pembubaran organisasi masyarakat melalui mekanisme lembaga peradilan. Selain itu di pasal 65 yang berbunyi : (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Di dalam pasal ini jelas untuk membubarkan ormas pemerintah diwajibkan untuk meminta pertimbagan hukum dari Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap organisasi masyarakat juga dihilangkan. Bahkan, yang paling menyedihkan spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap organisasi masyarakat sebagaimana yang di atur dalam pasal 60 yang berbunyi :(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59. (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditiadakan. Perppu baru ini juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap organisasi yang dinilai melakukan pelangaran.

Baca Juga :  Senjata Pemusnah Itu Adalah Narkoba!

Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam pasal 62 UU No.17 tahun 2013 yang berbunyi : (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas: a. peringatan tertulis kesatu; b. peringatan tertulis kedua; dan c. peringatan tertulis ketiga.(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.(3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Sungguh Hadirnya Perppu ini terkesan diktator dan selanjutnya memberikan kewenangan yang luas bahkan kesewenang-wenangan tanpa ada batas kepada pemerintah dan menghilangkan semangat untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dinilai menyimpang. Publik terlanjur memiliki persepsi bahwa penyusunan Perppu ini erat dikaitkan dengan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena jika mengikuti mekanisme pembubaran ormas melalui pengadilan rumit dan lama. Akan tetapi seperti yang dimuat oleh (http://www.gemarakyat.id/musibah-pemerintah-jokowi-akan-tutup-6-ormas-islam-ini/#) Front pembela islam FPI masuk dalam daftar organisasi masyarakat yang akan dibubarkan oleh pemerintah.

Baca Juga :  Hobi atau Penyakit?

Di dalamnya menyebutkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini dan 5 ormas lainnya FUI (forum umat islam), MMI (majelis mujahid Indonesia), JAT (jamaah ansarut tauhid), Annas (aliansi nasional anti syiah), HTI (hixbut tahrir Indonesia) dianggap bertentangan dengan perinsif yang ada di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini sangat membuka peluang bagi pemerintah untuk untuk berbuat sewenang-wenang membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap melawan rezim atau organisasi masyarakat yang keritis terhadap pemerintah, tanpa harus melalu mekanisme persidangan lembaga peradilan jika ini terjadi, ini jelas sebuah kediktatoran rezim dan mencacatkan demokrasi selanjutnya hal ini bisa menggangu kejaminan keberlangsungan kebebasan bersarikat, karena itu seluruh masyarakat perlu menggigatkan bahwa kebebasan bersarikat adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here