Perusahaan Mesti Tertib dengan CSR-nya

0
505
Khairul Ikhsan

Oleh: Khairul Ikhsan
Pengurus Himpunan Mahasiswa Kota Batam (HMKB), Bidang Kerohanian

Perkembangan masyarakat dengan segala aktivitasnya pada masa sekarang ini semakin mengglobal, dan ini dijembatani dengan adanya arus informasi dan komunikasi yang telah mencapai keadaan tanpa batas (borderless). Dalam kaitan ini, semua bentuk masyarakat yang terwakili sebagai bentuk negara akan semakin saling membutuhkan sebagai suatu sistem yang fungsional. Tentunya di antara hubungan antara masyarakat dunia ini pada dasarnya terdapat pengkategorisasian antar masing-masingnya yang dapat ditengarai dengan adanya kelompok Negara utara dan kelompok Negara selatan.Pengelempokkan negara-negara ini pada dasarnya mewakili dua bentuk, yaitu antara penghasil bahan mentah dan pengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Atau pada perkembangan selanjutnya menjadi Negara industri dan Negara penyedia bahan mentah atau Negara maju dan Negara yang berkembang.

Dalam perkembangan industri di dunia, negara-negara utara ternyata lebih maju dalam percepatan kemakmuran dari masyarakatnya dan ini sangat dirasakan oleh negara-negara selatan yang notabene adalah negara-negara penghasil. Kemudian bila telaah lagi maka terjadi trickle-down effect yang artinya bahwa hasil-hasil pembangunan bagi negara-negara selatan lebih banyak dinikmati oleh beberapa segelintir orang dari kelas-kelas tertentu saja sehingga lebih banyak menyengsarakan sebagian besar individu dari masyarakat kelas dibawahnya.

Kenyataan ini mendorong para pemimpin di tingkat dunia untuk duduk bersama dalam sebuah pertemuan untuk merumuskan suatu kebijakan baru. Dan bahkan dampak dari adanya percampuran antara negara-negara utara dan negara selatan ternyata lebih parah dimana di negara-negara selatan semakin dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan industri dari negara-negara utara dan menerapkannya secara tidak sistematis sehingga kerusakan terhadap lingkungan terjadi dengan cepatnya, seperti jenis-jenis pertambangan yang disebut dengan illegal (liar), pengolahan hutan secara liar.

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bagi orang-orang yang hidup di negara selatan sangat pesat tetapi dengan mengandalkan pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari negara-negara utara (industri) sehingga dengan adanya kenyataan akulturasi budaya antara pengetahuan dan teknologi dari utara dan sumber daya manusia dari selatan memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian secara membabi buta. Peningkatan pendapatan dalam bidang industri untuk meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat berjalan dengan tanpa menghiraukan segala perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh berkembangnya pengetahuan dan teknologi dari masyarakat negara selatan.

Dalam pertemuan di Rio de Janeiro, Brazil dirumuskan adanya pembangunan berkelanjutan yang mencakup keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pemikiran ini lebih didorong oleh adanya berbagai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh percepatan pembangunan ekonomi sehingga dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi banyak dikorbankan lingkungan alam. Dalam pertemuan tersebut kemudian muncul dikotomi yang saling bertentangan, yaitu adanya penyelamatan lingkungan alam disatu pihak dan peningkatan ekonomi di pihak lain. Dalam perkembangannya kemudian, ternyata kedua konsep yang telah digagas secara bersama oleh para pemimpin dunia tersebut ternyata belum dapat mengangkat kesejahteraan dari masyarakat di negara-negara selatan. Hal ini berkaitan dengan orientasi dari ukuran kesejahteraan yang masih simpang siur antara berbagai masyarakat di dunia. Oleh karena itu diperlukan suatu tatanan aturan guna menyeimbangkan kesejahteraan yang dituju dalam pembangunan dari masing-masing negara, baik negara-negara Utara maupun negara-negara Selatan

Dengan memasukkan keberlanjutan sosial ke dalam rangka perangkat kebijakan yang harus dilakukan oleh seluruh negara dalam pelaksanaan pembangunan maka diharapkan tujuan dari masing-masing negara dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dapat disejajarkan antara satu dengan lainnya. Ketiga aspek ini menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau orporate Social Responsibility (CSR). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tentunya akan lebih bersifat kontekstual.

Hal ini berawal dari adanya pemahaman berbeda-beda dari masing-masing masyarakat dengan model budayanya yang khas. Ukuran dan pendefinisian tentang kemiskinan tidak akan sama antara penafsiran masyarakat dari kehidupan industri dengan masyarakat kehidupan petani, nelayan, berladang pindah dan seterusnya.

Suatu kebijakan yang baik akan dapat diterapkan secara baik apabila ditunjang oleh adanya etika tertentu yang disepakati sebagai suatu bentuk etika normatif sehingga dengan demikian diperlukan suatu aspek dari dalam manusia itu sendiri (internal aspect). Kesepakatan tentang etika ini pada dasarnya dianut secara bersama antar berbagai individu dalam satu kesatuan organisasi sosial bisa berbentuk korporasi dan bisa juga berbentuk masyarakat tertentu yang bergerak dalam bidang dan jasa.

Pembangunan berkelanjutan yang artinya memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengusahakan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan bagi generasi selanjutnya. Dan ini mengisyaratkan adanya suatu alih teknologi bagi hubungan antar generaasi. Artinya untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya adalah bukan dalam bentuk saving sumber daya alam akan tetapi dalam bentuk alih teknologi.

Masalahnya adalah dalam penerapan aspek pembangunan berkelanjutan memang secara teoritis dapat mengerem kerusakan lingkungan, akan tetapi sampai sekarang kerusakan lingkungan masih tetap terjadi khususnya bagi negara-negara selatan dan negara-negara utara masih tidak sependapat dengan beberap rancangan yang diajukan oleh pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Tampak disini adanya ketimpangan dalam persepsi dari masing masing negara. Pembangunan berkelanjutan menjadi dianggap sesuatu yang maya atau utopia atau sesuau yang bersifat teori saja tanpa dapat diimplementasikan.

Ini semua disebabkan karena terabaikannya aspek yang mendasar yaitu manusia (human) dan masyarakat (people). Semua persoalan itu ternyata tidak harus dikondisikan dari faktor luar (eksternal) dan ternyata perlunya suatu faktor dalam (internal) yaitu dari dalam manusia itu sendiri sehingga dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak akan berkelanjutan dengan baik apabila tidak memperhatikan aspek kemanusiaannya, perhatian terhadap aspek manusia merupakan juga sasaran untuk menuju ke masa depan yang berkelanjutan. Dalam konsep masa depan keberlanjutan ini selain dari ketiga aspek (ekonomi, sosial dan lingkungan) diperlukan aspek internal yaitu aspek keberlanjutan manusia.

Dalam aspek keberlanjutan manusia yang dimaksud adalah peningkatan kualitas manusia secara etika seperti pendidikan, kesehatan, rasa empati, saling menghargai dan kenyamanan yang dirangkum dalam tiga kapasitas yaitu spiritual, emosional dan intelektual. Tiga kapasitas ini merupakan inti (core) dalam suatu etika yang akan menjadi dasar bagi terwujudnya tingkah laku. Kesemuanya terwujud dalam nilai, norma, aturan dan pengetahuan yang digunakan untuk memahami lingkungan dan ini dipakai untuk mendorong terwujudnya tingkah laku sebagai mahluk sosial. Dalam perwujudan nyata sebagai tingkah laku manusia yang berupa pola interaksi akan terikat pada peran dan status yang sudah ada dalam aturan-aturan yang disepakati oleh para individu sebagai anggota masyarakat.

Secara umum pula Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada.

Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal (pekerja, pemberi kebijakan dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain.

Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholder.

Hal ini dikarenakan konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat statis dan pasif, kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders. Konsep kedermawanan perusahaan dalam tanggung jawab tidak lagi memadai karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholders lainnya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here