Perusahaan Nontambang Bisa Jual Bauksit

0
285
Pimpinan dan anggota DPRD Bintan meninjau kolam penyediaan air untuk pabrik es yang diisukan tambang bauksit di Seienam, belum lama ini. f-yusfreyendi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri Amjon mengatakan, perusahaan nontambang bisa menjual hasil tambang seperti bijih bauksit.

Tapi yang perlu diketahui, penjualan bijih bauksit ini hanya sekali saja sesuai kuota yang diberikan. Dan aktivitas utama perusahaan itu bukan pertambangan.

Dicontohkannya, salah satu perusahaan sedang membangun taman rekreasi dan kolam pemancingan ikan di Pulau Dendun Bintan.

Perusahaan ini adalah nonpertambangan. Mereka hendak mengembangkan kawasan wisata baru di pulau tersebut. Untuk membangun kawasan itu, dibutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun perizinan lainnya.

Selama pengerjaan lokasi, mereka menggali bijih bauksit yang kemudian ditumpuk. Agar bisa menjual bauksit tersebut, maka perusahaan harus mengurus izinnya ke Dinas ESDM Pemprov Kepri.

”Yang menjadi skop kita adalah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Yang mengeluarkan IMB kabupatan. Jadi, izin pokok mereka IMB,” ujar Amjon kepada wartawan di Dompak, kemarin.

Hal ini sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 105. Pada Pasal 1 disebutkan, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan (perusahaan nontambang), yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Pasal 2, IUP yang dimaksud hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 3, mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual dikenakan iuran produksi atau pajak. Pasal 4, perusahaan tersebut wajib melaporkan hasil penjualannya kepada menteri, gubernur, walikota, bupati sesuai kewenangannya.

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan atau batubara yang tergali.

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau evaluasi atas mineral atau batubara tergali oleh instansi terkait.

Apabila izin tidak diberikan, kata Amjon, maka jabatannya menjadi taruhannya sesuai dengan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana salah satu pasal di UU ini memberi sanksi jika tak melayani perizinan yang sudah memenuhi syarat.

”Syarat mengurus IUP Operasi Produksi penjualan itu IMB. Itulah izin pokok. Izin utamanya. Karena kebetulan ketemu bauksit saat pembuatan kolam pemancingan, mereka ingin menjualnya. IMB sudah ada, kemudian kita keluarkan IUP Operasi Produksinya,” jelasnya lagi.

Ditanya pengawasan penjualan bauksit tersebut, Amjon mengatakan, pihaknya memiliki 6 orang inspektorat dan selalu melakukan pengawasan ke Bintan sana. Meski demikian, ia berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat.

Saat ditanya wartawan lain, apakah itu hanya modus agar bisa menjual bijih bauksit, Amjon mengatakan, ranah mereka mengeluarkan izin penjualan itu sesuai IMB.

Harusnya, Pemkab yang lebih tahu apakah perusahaan itu serius untuk membuka kawasan wisata baru atau ingin menjual bauksit saja.

Amjon mengatakan, pihak perusahaan tersebut tidak bisa melakukan penipuan. Sebab, sebelum kapal bergerak, harus dapat izin dari Syahbandar.

”Syahbandar pasti nanya izinnya. Di izin itu, sudah kita sebutkan langsung berapa kuotanya. Jadi, Syahbandar pasti tahu apakah kuotanya melebihi atau tidak,” ungkapnya lagi.

Lalu, seperti apa penetapan kuota itu? Amjon mengatakan, sebelum mengeluarkan izin, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melihat lokasi bukit atau gundukan bauksit tersebut kemudian diperkirakan berapa ribu atau berapa puluh ribu ton.

Hasil perkiraan inilah nanti yang selanjutnya dijadikan data mengeluarkan izin tersebut. Dan izin ini hanya berlaku sekali saja bagi perusahaan nontambang.

”Saya kira tidak mungkin berani mereka. Karena semua kapal yang bergerak wajib ada surat izin dari Syahbandar. Kan mereka tahu. Meski demikian, kita tetap tingkatkan pengawasan nanti,” ungkapnya lagi.

Untuk saat ini, sudah ada 9 perusahaan yang mengantongi IUP Operasi Produksi di Bintan yakni Buana Katulistiwa, Sanhe di Teluk Sasah. HKTL, CV Kuantan di Sei Enam, Maritim Jaya BUMDes, PT Gemilang Mandiri Sukses, Tan Maju Bersama dan Cahaya Tauhik.

Ditambahkannya, di Permen ESDM No.11 tahun 2018 Pasal 57 juga disebutkan, badan usaha yang tidka bergerak di bidang pertambangan dan ingin menjual mineral tergali wajib memiliki IUP operasi produksi. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here