Perusahaan Tak Ada BPJS

0
484
Rustam

Mbs kepada dinas yang terikat, banyak PT yang nunggak BPJS di Kepri. Di pinang juga termasuk di Karimun PT MOS, tidak ada dpat jaminanan kesehatan? Seperti apa tanggungjawab perusahaan terhadap karyawannya.
+6287717966862

MBS Kepada Tuan2 yg berkuasa di BPJS..
Kali ke dua saya bertanya.. Apa betul korban kecelakaan tunggal tidak ditanggung BPJS.. Dan apa lagi atau apa saja yg tidak ditanggung BPJS..
+628126133040

BPJS Mesti Kayak Perpajakan
Maunya bpjs itu kayak pajak ada toleransinya dalam hal pembayaran tunggakan, klu pajak terhutang dr th 2014 cara Pembayaranya aja bisa di cicil, klu bpjs beda kita harus melunasi semua itu namanya nyusahin rakyat bukan malah bantu rakyat,,
+6285356889643

Pindah Fasker BPJS
MBS Buat BPJS, apakah bisa Fasker Tingkat I yang tertera di kartu BJPS dipindahkan ke Faskes lain? Sebagai contoh, Faskes Tingkat I dikartu BPJS saya di Klinik Ibu Mas, saya ingin dipindahkan ke Puskesmas yang ada dipancur, alasannya karena saya sudah pindah rumah. Jika bisa, apa saja syarat yang dibutuhkan? Terima kasih
+6285264725255

TANGGAPAN:
Meski pemerintah gencar mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun masih banyak masyarakat Tanjungpinang yang belum mendaftar sebagai anggota BPJS. Bahkan, beberapa masyarakat dari keluarga tak mampu, saat sakit terpaksa harus berurusan dengan birokrasi dan biaya administrasi perobatan di rumah sakit.

Baca Juga :  Perbanyak Bazar

Pada prinsipnya tak ada masyarakat kesulitan atau tak bisa mengakses kesehatan, jika mengikuti program yang dibuat pemerintah. Memang diakui, masih banyak ditemukan masyarakat dari keluarga tak mampu yang sulit menerima pelayanan kesehatan, karena tak memiliki biaya maupun jaminan kesehatan itu sendiri.

Biasanya masyarakat itu baru tahu perlu Kartu BPJS Kesehatan saat mau keluar dari rumah sakit, saat lihat biayanya besar. Baru mau mengurus, padahal membutuhkan waktu dalam proses pengurusan. Bagi pasien tak mampu yang sedang di rawat di rumah sakit, sebenarnya ada jalur pengurusan BPJS Kesehatan dalam sehari.

Meski demikian, harus dipastikan bahwa pasien tidak lebih dari tiga hari dirawat di rumah sakit. Jika lebih dari tiga hari, maka jalur itupun tak bisa diambil. Mekanisme mendapatkannya, calon peserta harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Tanjungpinang. Sebelum mengurus rekomendasi itu, warga yang bersangkutan harus mendapatkan surat pengantar dari kelurahan, membuktikan masyarakat tak mampu.

Baca Juga :  Prioritaskan Pembangunan Pelabuhan

Setelah itu, berkas pengajuan pendaftaran di bawa ke Kantor BPJS Kesehatan Tanjungpinang dilengkapi dengan bukti pasien berada di rumah sakit. Ia menuturkan, selain itu, masih ada jalur lainnya bagi masyarakat tak mampu yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan. Iurannya di bayarkan pemerintah daerah.

Tahun ini, Pemko Tanjungpinang menyediakan anggaran untuk 1.000 peserta baru. Sedangkan, sampai 2017 lalu, Pemko Tanjungpinang telah membayar iuran untuk 18 ribu warga tak mampu.

Prosedurnya hampir sama yaitu meminta surat keterangan tak mampu dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial. Setelah itu, surat pengajuan di bawa ke Dinkes untuk diproses.

Kartu peserta tidak bisa selesai dalam hari itu. Sebab, proses pendaftarannya berkala. Bukti bahwa seluruh masyarakat tak mampu bisa menerima pelayanan kesehatan, Pemko juga menyediakan anggaran pemeliharaan kesehatan dengan nilai Rp 400 juta di APBD murni 2018.

Baca Juga :  Waspadai Penyelundup!

Bahkan, apabila ditemukan pasien yang harus berobat dengan biaya besar, maka untuk menanggulanginya, Dinkes Tanjungpinang akan minta bantuan Dinkes Pemprov Kepri.

Masih banyak ditemukannya kasus masyarakat tak memiliki biaya berobat wajar, sebab sekitar 80 ribu penduduk Tanjungpinang belum terdaftar ke BPJS Kesehatan. Sekitar 40 persen dari total 260 ribu penduduk Tanjungpinang, berdasarkan data Disdukcapil Tanjungpinang.

Artinya baru sekitar 180 ribu jiwa yang memiliki JKN KIS. Sekitar 40 ribu penduduk terdaftar melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat. Serta di 2017, Pemko mengalokasikan sekitar Rp 5 miliar untuk membiayai 18 ribu masyarakat pemilik JKN dari keluarga tak mampu. Sedangkan jumlah peserta lainnya terdaftar melalui mandiri. Mulai dari penerima upah kalangan swasta, PNS, TNI-Polri serta pelaku usaha. (dlp)

Rustam
Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here