Perusahaan Tak Ada BPJS

0
543
TEKEN KERJSAMA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jefri (dua dari kanan) dan Kejari Tanjungpinang saat menandatangi kerjsama, Rabu (3/5) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan. f-istimewa/BJPS Ketenagakerjaan

Mbs kepada dinas yang terikat, banyak PT yang nunggak BPJS di Kepri. Di pinang juga termasuk di Karimun PT MOS, tidak ada dpat jaminanan kesehatan? Seperti apa tanggungjawab perusahaan terhadap karyawannya.
+6287717966862

TANGGAPAN :
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang ada memorandum of understanding (MoU) kerjasama bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang terkait penanganan permasalahan hukum bagi perusahan yang menunggak iuran, Rabu (3/5) di kantor BPJSTK Cabang Tanjungpinang.

Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 pasal 2 BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggaran sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu sesuai UU nomor 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu untuk program maamfaat JKK, JK, JP dan JHT. Dan juga mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja menerima bantuan iuran pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengelola data peserta, membayar manfaat dan atau membiayai pelayanan dan memberikan informasi kepada peserta dan masyarakat.

Dengan kewenangannya menurut pasal 11 UU 24 tahun 2011, yaitu menagih pembayaran iuran, melajukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja. Kemudian wewenangnya mengenakan saksi administratif kepada peserta dan pemberi kerja, melaporkan ketidakpatuhan pemberi kerja kepada instansi tang berwenang dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Sedangkan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggaran jaminan sosial, yaitu memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, mengembangkan dana jaminan sosial, memberikan informasi kepada peserta dan stakesholder, memberikan pelayanan dan manfaat, memberikan informasi hak dan kewajiban, dan melaporkan pelaksanaan program dan kondisi keuangan, berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan DJSN.(dlp)

Jefri Iswanto
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here