Perwako Lelet, SWRO Macet

0
482
FILTER SWRO: Tim Satker Kementerian PU saat menguji SWRO. F-DOK/TANJUNGPINANG POS

Pengoperasian Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang atau pengolahan air asin menjadi air tawar dengan kapasitas 50 liter per detik semakin tak jelas. Ini akibat lambatnya Peraturan Wali Kota (Perwako) turun.

TANJUNGPINANG – Padahal Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyerahkan SWRO ke Pemko Tanjungpinang untuk pengelola karena Pemprov Kepri tak mau mengoperasikan.

SWRO ini sudah mangkrak lama. Bangunan SWRO telah selesai 14 Februari 2014 lalu dengan anggaran miliaran. Kondisi sekarang gedung megah yang dicat warna putih dan biru tersebut seperti tidak terurus.

Cat-cat yang nempel dinding sudah mulai usang, bahkan ada bagian-bagian yang sudah terkelupas warnanya. Bahkan, peralatan SWRO banyak sendiri sudah yang berkarat.

Tokoh masyarakat Kota Tanjungpinang, juga Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, H Abdul Razak, minta sebelum memasuki bulan puasa, masyarakat Kota Tanjungpinang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang untuk segera mengoperasikan SWRO.

”Saya minta pemerintah segera mengoperasikan SWRO itu. Bulan puasa kebutuhan air bersih meningkat,” kata H Abdul Razak, kepada Tanjungpinang Pos, Senin (8/5).

Kata Abdul Razak, pemerintah tidak membiarkan pembangunan SWRO begitu saja. Karena pembangunan SWRO telah menelan anggaran besar. Di sisi lainnya, masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih.

”Mubazir, mestinya sudah mulai dioperasikan, karena bangunannya sudah selesai lebih dari dua tahun lalu,” tegasnya.

Kata dia, pemerintah provinsi Kepri sudah angkat tangan, tak mau mengoperasikan, jangan sampai Pemko Tanjungpinang juga angkat tangan tak mau mengoperasikanya.

”Kita tunggu kebijikan dari Pak Wali, soal pengoperasian SWRO ini. Mudahan sebelum puasa ini air SWRO sudah bisa dialirkan ke pelanggan,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono membeberkan pengelolaan SWRO itu adalah peralihan pengelola SWRO, dari Pemprov Kepri ke Pemko Tanjungpinang. Sebelumnya, yang mengelola atau mengoperasikan SWRO adalah Pemprov Kepri. Namun, Pemprov Kepri tidak mampu dan sanggup.

”Jadi, yang sanggup mengelola SWRO adalah kita (Pemko Tanjungpinang, red),” kata Riono.

Untuk mengoperasikan SWRO, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri ini mengatakan, Pemko Tanjungpinang perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat pendukung. Sehingga tidak sembarangan untuk mengelola SWRO tersebut.

Selain itu, lanjutnya, untuk menentukan tarif SWRO perlu adanya acuan, seperti peraturan Untuk mengoperasikan SWRO, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri ini mengatakan, Pemko Tanjungpinang perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat pendukung. Sehingga tidak sembarangan untuk mengelola SWRO tersebut. Selain itu, lanjutnya, untuk menentukan tarif SWRO perlu adanya acuan, seperti peraturan wali kota (perwako).

”Ya, kemungkinan satu bulan lagi. Karena kita butuh UPTD dan melantik petugasnya,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya (CK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang Kota Tanjungpinang, Muhammad Irfan, menambahkan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD SPAM sudah ada. Surat Perwakonya nomor 18 yang ditandatangani Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Rabu (3/5) kemarin.

”Perwako sudah ditandatangani Pak Lis. Ini sebagai payung hukum membentuk UPTD yang nantinya merupakan bidang teknis yang mengelola,” ujarnya.

Pihaknya sudah mulai membahas terkait pembentukan UPTD SPAM tersebut. Nantinya bukan hanya mengelola SWRO di Pulau Penyengat melainkan juga SWRO di Batu Hitam dan SPAM di Kampung Bugis.

”Jadi penyusunan UPTD nya untuk menangani semua SPAM yang ada di Tanjungpinang,” tuturnya.

Terkait siapa yang akan menjabat, ia belum menyebutkan namAnya secara pasti. Hanya saja sudah dibahas secara garis besar yaitu eselon IV di Dinas PU dan Tata Ruang Pemko Tanjungpinang.(ANDRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here