Pesan Bawaslu Bintan, Laporkan ASN yang Tak Netral

0
32
KOMISIONER Bawaslu Bintan Doby Ondik, Dumoranto dan Febri menyosialisasikan tahapan Pileg dan Pilpres 2019, di Aston, Rabu kemarin. f-yendi/tanjungpinang pos

BINTAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan memberikan keleluasaan kepada publik, agar melaporkan ASN yang tak netral atau yang turut berkampanye pada Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan saat Bawaslu mengadakan sosialisasi tahapan Pemilu 2019 di Hotel Aston Tanjungpinang bersama pihak-pihak terkait, Rabu (5/12) kemarin.

”ASN seperti patung lah. Karena aturannya, ASN tidak boleh berpolitik, walau memiliki hak politik dan memilih,” ujar Febriadinata Ketua Bawaslu Bintan.

ASN mau pegawai honor, jelas Febri, tidak boleh berkampanye di lapangan, maupun di media sosial. Bahkan, ASN dan honorer dilarang berkomentar di media sosial atau memberikan tanda like terhadap satu unggahan yang bersifat kampanye caleg maupun capres dan cawapres.

”Sudah ada kasus ASN yang diproses, mengenai hal ini. Bahkan, laporan tersebut sudah kami teruskan,” ungkapnya.

Mengenai sanksi ASN tersebut, Bawaslu masih menunggu dari Pemkab Bintan melalui BKPPD Bintan. Justru itu, Bawaslu mengingatkan agar ASN tidak bermain-main dimasa kampanye. Sebab, Bawaslu dan jajarannya aktif melakukan pengawasan baik di lapangan maupun media sosial.

Namun demikian, ASN dan honorer dibenarkan datang ke tempat kampanye caleg maupun capres/cawapres. Asalnya, hanya untuk mendengarkan visi misi, tanpa ada komentar maupun dukungan.

”Datang saja boleh, tapi tidak boleh aktif dan dilarang pakai baju partai, pakai baju dinasnya. Setelah kampanye, ya pulang. Kemudian, untuk caleg maupun tim pemenangan, tidak boleh mengundang ASN dan honor untuk menghadiri kampanye,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Bintan Ondi Dobi Susanto menambahkan, ASN tidak boleh berafiliasi dengan partai politik atau peserta pemilu. ASN dilarang terlibat aktif pada masa kampanye, meski istri/suaminya seorang caleg.

Dalam sosialisasi ini, hadir KPU Bintan, Disdukcapil, Satpol PP, Kejari, kepolisian dan TNI, ormas dan insan pers. Komisioner Bawaslu Bintan lainnya Dumoranto Situmorang menambahkan, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan setiap tahapan Pemilu. Mulai dari coklit pemilih sampai penetapan DPTHP-2 dan masa kampanye.

”APK sudah diserahkan KPU kepada parpol dan tim pemenangan capres-cawapres. Kalau ada pelanggaran, laporkan kepada kami. Bawaslu akan proses sesuai dengan ketentuan,” demikian Dumoranto. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here