Peserta BPJS Kesehatan Menunggak akan Didata

0
314

TANJUNGPINANG – Masih banyak warga Tanjungpinang yang belum bisa menikmati layanan kesehatan dengan baik, nyaman dan mudah. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Diantaranya belum memiliki JKN-KIS, menunggak membayar iuran maupun pelayanan di rumah sakit.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Rahma menuturkan, berbagai persoalan kesehatan masih diterima. Pihaknya berupaya akan terus meminimalisir dengan berbagai program.

Misalnya, 12 ribu peserta dari kelas III BPJS Kesehatan akan didata. Bila masuk kategori tak mampu maka iurannya akan dibayarkan melalui APBD Pemko Tanjungpinang.

Sesuai informasi yang diterima sekitar 23.101 peserta menunggak membayar iuran. Diantaranya, lebih dari setengah atau 12 ribu dari kelas III sisanya kelas II dan I.

Terkait hal ini, dituturkannya, Pemko Tanjungpinang melalui OPD terkait sedang melakukan pendataan. Bila dianggap tidak mampu akan dimasukan sebagai peserta Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBD Pemko Tanjungpinang.

“Kami sedang mendata peserta kelas III. Bila peserta tersebut tidak mampu maka diusulkan menjadi PBI APBD Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (28/7).

Dituturkannya, OPD yang melakukan pendataan yaitu Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dibantu Dinkes dan Camat serta lurah maupun ketua RT.

“Tim sudah turun mendata,” tuturnya.

Rahma menuturkan, pada prinsipnya bahwa Pemko Tanjungpinang menginginkan seluruh masyarakat bisa mengakses kesehatan dengan baik. Minimal memiliki jaminan kesehatan dahulu, di luar hal lain yang diperlukan. Seperti dari pelayanan medis maupun alat dan tenaga kesehatan secara bertahap akan diusahakan.

Informasi yang diterima, 70 persen dari 12 ribu peserta kelas III yang menunggak masih masuk kategori bisa membayar. Hal ini dilihat dari berbagai indikator.

Diantaranya jenjang pendidikan di keluarga, penghasilan perbulan dan
beberapa lainnya.

“Misalnya kepala keluarga tersebut dinilai bisa berpeghasilan senilai UMK Tanjungpinang. Maka dinilai mampu membayar iuran. Ini khusus peserta yang bukan penerima upah, ya. Jika penerima upah biayanya secara otomatis harus terdaftar sebagai peserta dari pemberi kerja,” tuturnya.

Ditambahkannya, bila di keluarga tersebut banyak tanggungan anak, maka tidak menutup kemungkinan menerima bantuan iuran. Hal ini berdasarkan survei dan indikator yang dibuat Bappelitbang Tanjungpinang.

Ia memprediksi sekitar 30 persen atau 5.000 peserta menunggak nantinya akan menjadi PBI Pemko Tanjungpinang. “Kita akan data, jangan sampai nantinya ada yang tertinggal,” ucapnya sembari menuturkan akan dimasukkan di APBD Murni 2020 mendatang.

Terkait jumlah peserta BPJS Kesehatan yang iurannnya dibayarkan Pemko Tanjungpinang, Rahma menuturkan sekitar 20 ribu jiwa. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar.

Sesuai data yang dimiliki, per 1 Juni 2019, total kepesertaan JKN-KIS di Kota Tanjungpinang 179.888 peserta dari jumlah penduduk 217.284 atau sebanyak 82 persen.

Dari total ini, sebanyak 40.524 merupakan peserta dari segmen PBI APBN, 20 ribu merupakan peserta dari segmen PBI APBD, 61.259 merupakan peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 52.029 merupakan peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan 6.571 adalah peserta dari segmen Bukan Pekerja. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here