Pesta Demokrasi, Gembira atau Nelangsa?

0
637
Shahril Budiman

Oleh : Shahril Budiman
Pusat Penelitian dan Pengabdilan Masyarakat Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Genderang pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2019 bukan hanya pada saat ramai-ramai pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah namun sebelumnya dialektika penetapan “nomine” Bacaleg pada tingkat partai politik.

Selain itu, tahun 2019 nantinya akan ada perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga menarik untuk perhatian masyarakat jelang akhir tahun 2018 ini.

2 (dua) perhelatan pesta demokrasi ini tak pelak harusnya mengundang antusiasme masyarakat yang di dalam kontestasi ini sebagai pemegang suara atau dalam bahasa demokrasi kekinian ‘pemegang hak pilih’.

Gawean pesta demokrasi pada tahun 2019 tentunya sudah jauh-jauh dipersiapkan oleh ampunya yaitu KPU dan jangan lupa ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kalau di tingkat daerah yaitu Panwaslu yang siap ‘menyemprit’ para peserta Pemilu apabila melanggar ‘rule of the game’ yang telah ditetapkan.

Pemilu adalah salah satu barometer dari demokrasi di belahan dunia termasuk di Indonesia. Pesta demokrasi ini dinantikan banyak orang karena tidak hanya berbicara tentang politik namun ada aspek-aspek sosial, budaya, pertahanan, keamanan hingga ekonomi terdapat digelanggang Pemilu.

Hal ini yang menarik saat pesta demokrasi berlangsung, serasa banyak gerbong-gerbong kehidupan sosial ikut bergerak di dalamnya.

Namun ada catatan serius yang perlu diperhatikan bahwa Pemilu di Indonesia pada prosesnya mesti memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa dengan adat ketimurannya yang menjadi ‘best practices’ dari negara-negara penganut demokrasi di dunia.

Apakah ada yang hilang dari ‘ketimuran’ Indonesia saat ini jelang tahun 2019 nanti? Pertanyaan besar ini yang mesti kita jawab bersama agar kita tidak kehilangan identitas sebagai negara yang terkenal dengan kemajemukannya ini.

Baca Juga :  Menghapus Mindset Tidak Bisa

Keragaman kita baik suku bangsa, agama dan pandangan politik tidak menggiring kepada disintegrasi bangsa. Keramahan kita yang selama ini terjaga tidak terusik dengan adanya pesta demokrasi ini.

Apa makna pesta apabila pada muaranya hanya akan menyebabkan suatu ketidaknyamanan bagi semua lapisan elemen sosial-kemasyarakatan.

Padahal inti Pemilu sebagai manifestasi demokrasi mengikut sertakan seluruh rakyat untuk berperan aktif di dalamnya untuk mensukseskan secara jujur dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Cerminan bahwa Pemilu identik hanya dengan pertarungan para kaum elite untuk memperebutkan kekuasaan, konten Pemilu berisikan bagaimana berburu suara-suara rakyat yang tertuang di dalam hak pilih, yang kemudiannya terkhianati oleh janji-janji politik yang kadang tak realistis bila diterjemahkan di meja legislasi tidak lagi jadi diskursus di ruang publik.

Momentum tahun 2019 bisa jadi angin perubahan dari paradigma penyelenggaraan pesta demokrasi yang sesunguhnya. Dimana hiruk pikuk, suka cita dan euphoria dirasakan oleh semuanya.

Sememangnya ini adalah konsep ideal dari pesta demokrasi yang sesungguhnya. Bahkan bukan tidak mungkin kita mewujudkannya dengan mengikis rasa apatisme di tengah-tengah masyarakat dengan ragam pandangan negatif terhadap Pemilu dan isi di dalamnya.

Gaduh Pesta Siapa Gembira?
Baik di kancah nasional maupun lokal Pemilu selalu jadi historisitas dari perjalanan pertarungan para elite untuk duduk di singgasana kursi legislatif maupun juga eksekutif.

Apakah hal ini suatu hal lumrah yang kemudian dapat dimaklumi pada saat elite organisasi politik seperti partai politik hanya diidentikkan sebagai kendaraan bagi siapa saja yang ingin mencapai ‘kursi dewan’ atau menjadi pemimpin daerah ataupun negara. Suguhan kepada publik oleh elite partai tak jarang membuat publik gerah untuk tidak berkomentar di media sosial.

Baca Juga :  Pembangunan Kepri Masih Bias Perkotaan

Lihat saja bagaimana arus dari pindah ‘kendaraan politik’ jelang pemilihan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Bahkan muncul istilah ‘kutu loncat’ di dalam politik partai yang kemudian diarahkan kepada individu yang acap kali pindah ke salah satu partai dengan kemampuan ‘branding’ cukup mumpuni.

Tidak sampai disitu, pertarungan nomor urut juga tak jarang terdengar sampai ke telinga publik, urung untuk ada konsensus akhirnya perburuan nomor urut pada selanjutnya dapat menjadi awal dari transaksi politik di internal partai sehingga mendorong institusi ini cenderung ‘sakit’ secara harfiah.

Kealpaan dari pelaksanaan ‘blue-print’ partai politik juga mendorong nilai-nilai budaya organisasi di dalam partai politik menjauh dari implementasi demokrasi dalam aktualitasnya.

Para peramu kata mengidentikkan kondisi ini dalam istilah ‘Api dalam sekam” ya, ini hanya akan meninggalkan benih-benih konflik ‘bom waktu’ yang bisa tantangan bagi keberlangsungan partai politik.

Selain itu pertarungan elite, jelang Pilpres di d alam pesta demokrasi dilangsungkan urung mengusung gagasan inovatif untuk melihat seperti apa Indonesia 20 tahun dari saat ini.

Jika kita melihat kepada media sosial pada hari ini kecenderungan disintegrasi. Kata damai hanya jadi retorika atau judul dari suguhan kemasan kepada publik.

Di dalamnya lebih tampak rona kegaduhan, sangat jauh dari bagaimana menjawab tantangan lokal maupun global ke depannya. Lihat saja misalnya bagaimana ‘menggoreng’ istilah ‘cebong’ dan ‘kampret atau kata ‘Sontoloyo’ dan ‘Boyolali’ bahkan sempat menjadi trending topik di salah satu media sosial.

Rasanya ada hal yang lebih menantang dari pada membahas keduanya kenapa tidak mengurusi bagaimana reformasi birokrasi kita, pendidikan, kesehatan, bahkan strategi jitu di dalam peningkatan ekonomi Indonesia untuk kemaslahatan semua warga negara Indonesia.

Baca Juga :  Cahaya Bulan, Inovasi dan Perguruan Tinggi di Kepri

Kesibukan jelang pesta demokrasi ini jauh dari kata berpesta, publik disuguhkan justru tontonan beraduh antam secara virtual bahkan tak jarang presekusi di lapangan dilakukan.

Hal ini karena gaduh yang memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan apabila terus dibiarkan maka entah siapa bersuka ria di dalam katanya pesta demokrasi kita.

Perburuan Massa Menata Komunikasi Politik
Dinamika politik nasional jelangtahun 2019 memusatkan perhatianpada elektabilitas dan popularitas dari masing-masing calon. Apa yang yang menjadi perburuan penting elektabilitas dan popularitas semuanya bersumber dari ketertarikan publik pada figur-figur ini.

Saatnya membangun komunikasi politik yang elegan antara figur calon dan massa, tidak hanya menebar janji-janji saja tetapi pendekatan dengan mendengarkan problematika di ruang publik jadi sandaran utama bagaimana para calon wakil rakyat ini dekat dengan bakal konstituennya.

Potret dari konstelasi politik jelang pesta demokrasi pada tahun 2019 mesti dibenahi dari sisi komunikasi dengan dimulai dari inisiasi figur calon, partai politik hingga simpatisan.

Pesta demokrasi sebenar-benarnya pesta dijalankan dengan jalinan komunikasi yang baik mengedepankan ide-ide bernas terhadap perbaikan negeri ini jauh lebih penting dari pada suguhan kegaduhan yang hanya akan membuat publik jengah dan enggan nantinya menjadi bagian dari perhelatan Pemilu.

Jika tidak maka pesta demokrasi tidak sarat dengan makna hanya ritualitas 5 (lima) tahunan sebagai perburuan massa yang jadi objek eksploitasi hasrat kuasa dan meninggalkan nelangsa.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here