Petrus Surati Komisi IV DPR-RI

0
43
Petrus M Sitohang

Terkait Status Kampung Tirto Mulyo

TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDIP, Petrus M Sitohang terus berjuang terkait status hutan lindung Kampung Tirto Mulyo Kelurahan Pinang Kencana Tanjungpinang agar dialihkan.

Setelah sebelumnya bertemu dengan pejabat Dinas ESDM dan Badan Lingkungan Hidup Pemprov Kepri, kini Petrus memperjuangkannya ke Komisi IV DPR-RI.

Pada Sabtu (18/8) lalu, Petrus secara resmi mengirim surat ke Pimpinan Komisi IV DPR RI tentang permohonan persetujuan DPR RI terhadap usulan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI untuk alih status Kampung Tirto Mulyo Tanjungpinang.

Surat tersebut juga ditandatangani Sunardiono selaku Ketua RW 010 Kelurahan Pinang Kencana dan Mislam, Ketua RT02/RW 010. Dalam surat itu dijelaskan bahwa di Kampung Tirto Mulyo sudah didiami sekitar 187 Kepala Keluarga (KK) sejak 1970-an.

Warga pun menjelaskan, berbagai persoalan yang mereka alami sejak tinggal di sana, yang pertama adalah tidak adanya pembangunan prasarana umum oleh Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri seperti sarana jalan, saluran pembuangan air/drainase.

Termasuk tidak adanya sambungan jaringan air bersih meskipun kampung itu persis berdampingan dengan waduk dan instalasi pengolahan air minum milik PDAM Tirta Kepri.

Kemudian, tidak adanya pembangunan sarana umum seperti sarana pendidikan, tempat ibadah dan kesehatan. Kemudian, tidak adanya jaringan listrik PLN (Persero). Sehingga seluruh warga terpaksa membangun sendiri sarana dan prasarana dengan cara swadaya.

Petrus mengatakan, semua persoalan itu terjadi karena status Kampung Tirto Mulyo ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan lindung.

”Meski demikian, warga di sana tetap menerima dan membayar Pajak Bumi Bangunan setiap tahun yang ditagih pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak,” jelas Petrus, kemarin.

Setelah warga bersama Petrus melakukan pertemuan dengan Dinas Kehutanan Pemprov Kepri, 16 Agustus lalu, mereka dapat informasi bahwa Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya telah mengusulkan perubahan status hutan lindung Kampung Tirto Mulyo seluas 47 hektare ke DPR RI tahun 2015 lalu.

Permohonan menteri tersebut tertuang dalam surat Menteri KLH Siti Nurbaya nomor S.91/MenLHK-II/2015 tenggal 6 Maret 2015. Sangat disayangkan hingga saat ini usulan Menteri KLH tersebut belum mendapat persetujuan dari DPR RI tanpa penjelasan.

Informasi yang terungkat saat pertemuan dengan pihak Pemprov Kepri, tahun 2014 lalu pihak PLN Tanjungpinang sudah berencana melakukan pemasangan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah di kampung tersebut.

PLN ingin melayani pemasangan sambungan baru yang diminta warga sekitar. Namun rencana tersebut tidak jadi dilakukan karena pihak kehutanan melarang dengan alasan kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, warga dengan segala kerendahan hati mengetuk hati pada wakil rakyat di Senayan agar memberi persetujuan atas usulan Menteri KLH tersebut.

Sehingga warga bisa menatap hidup yang lebih baik dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Baik warga maupun Petrus dengan tegas mengatakan, apabila DPR membutuhkan penjelasan secara langsung, maka mereka siap berangkat ke Jakarta untuk melakukan audensi dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

”Saya sangat kecewa mengetahui bahwa persoalan ini berlarut-larut sampai sekian lama tanpa ada upaya untuk mencari jalan keluar,” kata Petrus M. Sitohang.

”Oleh karena itu, saya akan menanyakan persoalan ini ke DPR RI dalam waktu dekat ini. Dan saya sudah mengirimkan surat ke Komisi IV DPR RI,” lanjut Petrus Sitohang.

Ia mengatakan, harusnya persoalan ini bisa cepat diselesaikan. Sebab, usulan dari Menteri Kehutanan sudah secara resmi dan tentunya itu sudah melalui kajian yang bertingkat. ”Masa DPR RI malah tidak menyetujui. Saya merasa ada kejanggalan di sini,” kata Petrus Sitohang dengan nada kesal. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here