Petugas Jangan Cuma Nunggu di Kantor!

0
552
Pelayanan pajak: Suasana ruang pelayanan pajak di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjungpinang. f-andri/tanjungpinang pos

Pemko Tanjungpinang optimis perolehan pajak di tahun 2017 ini akan melampui target yang telah ditetapkan. Pengelolaan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sudah tercapai 90,8 persen.

TANJUNGPINANG – Padahal, masa kerja masih tiga bulan lagi. Tapi, pajak yang tercapai sudah Rp 50,8 miliar dari target pajak sebesar Rp 56 miliar di tahun 2017.

Hal itu dikatakan Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah di sela-sela menghadiri acara gebyar wajib pajak di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Minggu (8/10).

Untuk mencapai target pajak, Lis memerintahkan BPPRD Kota Tanjungpinang untuk gencar melakukan sosialisasi. Tujuannya, agar masyarakat paham dan mengerti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Kemudian, ia minta lagi petugas BPPRD untuk menjemput bola ke wajib pajak dan tidak hanya menunggu di kantor saja.

Misalnya, wajib pajak tinggal di Kampung Bugis mestinya tidak perlu lagi datang ke Kantor BPPRD berada di Jalan Basuki Rahmat lagi. Cukup wajib pajak datang ke kantor lurah di tempat tinggalnya, untuk membayar pajak. Di samping itu kantor lurah bisa menjadi kantor pelayanan pemerintah, juga bisa mampu membantu masyarakat untuk membayar kewajibannya, salah satunya membayar pajak.

”Jadi, masyarakat yang ingin membayar pajak merasa tidak dipersulit. Mesti melakukan aksi jemput bola,” ucap dia.

Kata Lis Darmansyah tujuan diadakan gebyar wajib pajak ini untuk menggugah kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk taat serta disiplin membayar pajak. Karena membayar pajak yang dilakukan wajib pajak sangat penting bagi pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Ada sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemko Tanjungpinang. Mulai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ada kendala yang selalu dijumpai, yaitu pada pajak bumi dan bangunan. Karena adanya peralihan hak tanah dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, secara diam-diam. Ketahuannya, di saat intansi terkait mengeluarkan tagihan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak tersebut.

Contoh, satu objek pajak muncul lima nama wajib pajak. Mereka berlima memiliki serta merasa punya kewajban untuk membayar pajak. Dengan satu objek pajak yang sama, wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajak. Sehingga menjadi penunggakan pajak di satu objek pajak tersebut.

”Karena itulah, saya minta perlu dilakukan validasi data. Tujuannya, untuk verifikasi data, dari lima wajib pajak, siapa sebenarnya yang punya kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Sehingga pemugutan pajak yang kita lakukan bisa maksimal,” harap dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here