PGRI Kepri Temui Menteri Pendidikan

0
988
Kantin sekolah: Siswa SDIT As-Sakinah Tanjungpinang saat jam istirahat makan minum di kantin sekolah beberapa waktu lalu.f-tunas/tanjungpinang pos

Pemko Belum Siap Terapkan FDS

Tanjungpinang – PEMKO Tanjungpinang melalui Dinas Pendidikan, mengaku belum siap menerapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias Full Day School (FDS).

Kebijakan ini berlaku mulai tahun ajaran baru 2017/2018 yang dilaksana Juli mendatang. Namun bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya dan sarana transportasi yang memadai, maka kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Meski secara bertahap, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG mengaku keberatan. Sebab kondisi geografis Tanjungpinang yang kecil dinilai kurang tepat untuk diterapkan secara bertahap.

Baca Juga :  Devana Syakbanil Raih Emas Lomba Karate

”Akan terjadi kesejangan antarsekolah negeri nantinya, ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (19/6) yang mengaku sedang berada di Jakarta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas terkait belum siapnya Pemko Tanjungpinang melaksanakan (FDS). Ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah tingkat SD dan SMP di Tanjungpinang.

”Ini pertemuan seluruh PGRI Indonesia. Jadi saya selain mewakili sebagai Kadisdik Tanjungpinang juga PGRI Provinsi Kepri,” tuturnya. Ia menjelaskan belum ada keputusan sebab rapat belum di bahas. Tetapi intinya, menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang dan sebagian daerah kabupaten-kota di Kepri belum siap melaksanakan ini.

Baca Juga :  Puluhan Siswa Terima Penghargaan

Menurutnya, belajar delapan jam di sekolah perlu pengaturan yang pasti apa saja kegiatan anak. Jangan sampai anak-anak merasa bosan yang mengakibatkan malas untuk bersekolah nantinya. Misalnya, siswa tingkat SD atau SMP ingin menonton flim pendidikan namun tidak bisa karena tidak memiliki ruangan dan fasilitas lainnya. Perlu ketersediaan ruang istirahat atau duduk yang nyaman, didukung dnegan saluran wifi serta beberapa lainnya. Untuk menyediakan ini, perlu waktu.

”Ini beberapa contoh yang perlu disiapkan,” ungkapnya. Belum lagi persoalan Ruang Kelas Belajar (RKB), ini juga masih perlu melakukan pembangunan. Untuk tingkat SMP diakuinya, hanya stau atau dua sekolah perlu tambahan RKB. sedangkan SMP, mayoritas kekurangan. Ia setuju diterapkan jika sarana sudah lengkap.(DESI LIZA PURBA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here