Pindah Wewenang Kepelabuhanan Harus Masuk RUU Kepulauan

0
60
Ing Iskandarsyah

TANJUNGPINANG – Sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan disahkan menjadi UU, maka ada dua hal esensial (mendasar) yang harus diperjuangkan yakni kebijakan keuangan dan pembangunan serta pelimpahan wewenang kepelabuhanan.

Anggota DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, karena biaya pembangunan dan biaya hidup serta tingkat kesulitan di daerah kepulauan lebih tinggi dibandingkan daerah kontinental (daratan), maka alokasi APBN untuk daerah kepulauan harus diperbesar.

Jika tidak, maka APBD daerah kepulauan tetap kecil dan pembangunan berjalan lambat. Jika terus-terusan seperti ini, maka daerah kepulauan akan selalu tertinggal.

Kemudian, yang namanya daerah kepulauan selalu berkaitan dengan pelabuhan. Saat ini, yang mengatur kepelabuhan masih dipegang pusat. Meski ada wewenang untuk pemprov dan kabupaten/kota, itu berlaku untuk kapal-kapal kecil. Untuk kapal dengan tonase besar, tetap izinnya dari pusat.Untuk pelabuhan, saat ini kebijakannya dari pusat.

Misalnya Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Kota Tanjungpinang. Pelabuhan sudah tutup pukul 17.30 WIB. Kecuali saat perayaan keagamaan dan akhir tahun, kadang waktunya bertambah 30 menit dari hari biasanya. Pemerintah pusat melalui Syahbandar telah membatasi mobilisasi masyarakat di kepulauan dengan aturan tersebut. Masyarakat yang ingin pulang pergi di malam hari Tanjungpinang-Batam dan sebaliknya, tidak bisa berlayar dan harus menunggu besoknya.

Politisi PKS Kepri ini menyatakan, di UU tentang Daerah Kepulauan nanti, harus diperjuangkan agar daerah kepulauan diberi wewenang terkait regulasi kepelabuhanan.

”Kalau provinsi diberi wewenang seperti itu, pelabuhan kita bisa buka sampai jam delapan malam atau jam sepuluh malam. Bila penting, ada pelabuhan yang buka 24 jam,” jelas Iskandarsyah via ponselnya, Kamis (6/12).

Apabila regulasi kepelabuhanan diserahkan ke provinsi, maka bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini. Biaya labuh tambat kapal misalnya bisa masuk PAD.

Kemudian pas masuk pelabuhan yang dibayar tiap penumpang. Selama ini, pemerintah pusat tidak tahu jeritan hati masyarakat kepulauan. Sudahlah biaya hidup mahal, ongkos transportasi mahal, masuk pelabuhan harus bayar pula.

Di daratan, pemerintah membangun jalan raya, membangun tol, membangun jalan layang. Gratis. Untuk daerah kepulauan, pengganti jalan aspal adalah kapal laut.

”Kita masuk pelabuhan bayar parkir. Bayar pas pelabuhan. Bayar ongkos kapal. Udah itu, dibatasi jamnya sampai setengah enam sore saja. Masyarakat di daerah daratan, jalannya mulus. Tidak bayar apa-apa dan bebas 24 jam. Harus kita pikirkan sampai kesini. Jadi bukan hanya kebijakan anggaran saja,” ungkapnya lagi.

Pemerintah harus memikirkan sampai kesana. Apabila pemerintah tidak merasakan banyaknya pengeluaran tersebut, itu karena mereka dapat perjalanan dinas sudah termasuk di dalamnya semuanya.

Bagaimana dengan rakyat kecil yang harus mengeluarkan uang minimal seratus ribu sekali jalan Batam-Tanjungpinang dan sebaliknya.

Pengeluaran cukup besar untuk melewati sekitar 40 kilometer. Di darat, pengeluaran hanya belasan atau puluhan ribu untuk beli BMM naik motor melewati jarak 40 Km tersebut.

Nah, apabila regulasi kepelabuhanan diserahkan ke daerah, maka bisa saja nanti gratis pas masuk pelabuhan. Atau harganya bisa diturunkan.

”Kalau sekarang, kita masuk pelabuhan Pinang bayar pas pelabuhan Rp10 ribu. Ongkos kapal lagi. Ongkos taksi lagi di Batam. Mau pulang ke Pinang, bayar pas pelabuhan lagi. Ongkos kapal. Berapa banyak habis untuk sekali perjalanan? Ini kan kesulitan-kesulitan yang dialami warga kepulauan seperti kita ini,” tambahnya.

Uang masyarakat Kepri yang masuk ke pengelola pelabuhan melalui pas pelabuhan maupun parkir, sebagian besarnya masuk ke kas negara. Hanya sedikit yang dibagi ke kas daerah.

Sudahlah uang sedikit di daerah kepulauan, disedot pula kembali ke pusat. Termasuk jasa labuh jangkar yang diperoleh dari laut Kepri, juga disedot ke pusat. Padahal, itulah yang harusnya masuk ke kas daerah untuk dipakai membangun.

Anggota dewan Dapil Karimun ini pun meminta berbagai pihak untuk sama-sama mendorong agar dua hal yang esensial termasuk diakomodir di RUU tentang Daerah Kepulauan nanti. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here