’Pitih Masuk’ Dewan Bertambah

0
885
BIMTEK: Pimpinan dan anggota dewan berfoto bersama usai menyelesaikan bimbingan teknis (bimtek) tentang PP 12/2017, di kantor Kemendagri Jakarta, pekan lalu.F-ISTIMEWA/dprd bintan

DPRD Bintan Bimtek PP 18/2017 dan PP 12/2017

BINTAN – TAK hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat gaji 14. ’Pitih masuk’ atau penghasilan pimpinan dan anggota dewan juga bertambah. Tambahan pendapatan dewan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

PP nomor 18/2017 ini ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo, per 30 Mei 2017 lalu. PP ini diberlakukan tiga bulan setelah tanggal penetapan. Sedangkan dalam PP tersebut, ada beberapa tunjangan pimpinan dan anggota dewan yang ditambah. Sedangkan tunjangan sebelumnya tetap diberikan.

”Pimpinan dan semua anggota dewan sudah mengikuti Bimtek di Kemendagri Jakarta, tentang PP nomor 12/2017 pengawasan pemda, sekaligus PP 18/2017, pekan lalu. Dengan PP ini, pitih masuk dewan tentu lah bertambah. Ini berlaku secara nasional,” kata Zulkifli, anggota Komisi II bidang anggaran DPRD Bintan, Minggu (18/6) kemarin.

Baca Juga :  Anak Punk dan Pengamen Kembali Marak

Penambahan penghasilan dewan yang mendasar itu antara lain tunjangan transportasi, nilainya disesuaikan dengan satuan standar harga (SSH) tempatan. Dari hasil Bimtek di Kemendagri, tunjangan transportasi dewan Bintan masuk kelompok keuangan sedang. Untuk transportasi, standar dengan sewa mobil yang dipakai mobil dinas eselon II Pemkab Bintan, jenis innova.

”Tunjangan transportasi ini diberikan berupa sewa mobil, biaya perawatan dan BBM. Ini sesuai pasal 17 PP nomor 18/2017. Selama ini, kami cuma pinjam mobil. Tapi tak diberikan anggaran itu. Ke depan, diberikan tunjangan transportasi, tapi tak boleh pinjam mobil lagi,” jelasnya.

”Kecuali pimpinan dewan, mereka selama ini sudah dapat mobil dinas, operasional dan uang perbaikan. Pimpinan tak dapat tunjangan transportasi lagi, kecuali mobil dinasnya dikembalikan,” tambah Zulkifli. Kemudian, dewan juga mendapat tunjangan komunikasi intensif (TKI). Tunjangan ini pernah diberikan pemerintah pada periode 2004-2009 lalu, tapi dikembalikan. Saat ini, TKI sudah dilegalkan. Tunjangan TKI ini diberikan lima kali lipat dari uang refresentasi Ketua DPRD per bulannya.

Baca Juga :  Perdana, Napi Narkotika Diberi Pesantren Kilat

”Kalau uang refresentasi ketua dewan selama ini Rp 2 juta per bulan, tunjangan TKI nanti Rp 10 juta per bulan per satu anggota dewan,” sebutnya. Kemudian, dalam PP 18/2017 juga ada tunjangan reses. Selama ini, dewan ketika melaksanakan reses diberikan biaya kegiatan. Ke depan, anggota dewan akan diberikan tunjangan khusus saat melaksanakan reses.

”Cukup besar dan signifikan penambahan tunjangan, sesuai dengan PP nomor 18/2017 ini. Dari hasil bimtek, kenaikan tunjangan ini harus diatur dalam Perda. Khusus untuk tunjangan transportasi, itu diatur dalam Perbup. Di APBD Perubahan 2017 ini, sudah harus diberlakukan,” tegas Zulkifli. Selanjutnya, DPRD Bintan akan mengadakan rapat internal Banggar, guna penyusunan tambahan anggaran yang diusulkan dalam APBD perubahan 2017. Setelah rapat internal Banggar, DPRD Bintan akan mengadakan pembahasan dengan TPAD.

Baca Juga :  Disbudpora Road Show Anti Narkoba ke Sekolah

Sebelumnya, Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Kepala DKPAD Mohd Setioso belum bisa memberikan penjelasan, ketika ditanya tentang penyediaan anggaran untuk pembayaran tambahan tunjangan dewan tersebut.

”Kita tunggu usulan dan informasi dari dewan. Setelah itu baru kita cari solusinya. Karena, kita tak ada anggaran lebih, jika dibayarkan tahun ini,” kata H Apri Sujadi, saat ditanya Tanjungpinang Pos.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here