PJU Banyak Rusak

0
345
Petugas PLN Area Kota Tanjungpinang saat memasang travo listrik kawasan Batu Delapan Arah Dompak, belum lama ini. f-suhardi/tanjugnpinang pos

Suasana Kota Tanjungpinang terasa mencekap di malam hari. Lampu jalan atau penerangan jalan umum (PJU) sudah banyak tak berfungsi. Selain itu, banyak jalan yang tidak ada PJU.

TANJUNGPINANG – Kondisi ini membuat warga khawatir dan takut untuk keluar rumah pada malam hari. Selain gelap, juga rawan menajdi korban tindak kejahatan. Padahal, masyarakat setiap bulan diharuskan membayar pajak PJU sebesar 6 persen dari total pemakaian rumah tangga. Baik pelanggan mengunakan listrik prabayar maupun paskabayar.

Menurut Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Dwi Suryo Abdullah, PLN Area Kota Tanjungpinang menyetor pajak PJU sebesar Rp 1,7 miliar per bulan ke Pemko Tanjungpinang. Sedangkan Pemko Tanjungpinang harus membayar tagihan listrik pemakain PJU sebesar Rp 1,2 miliar per bulan. Ada sisa sekitar lebih 500 juta per bulan yang diterima Pemko Tanjungpinang. Sedangkan, perbaikan kerusakan PJU bukan tanggungjawab oleh PLN, tapi tanggungjawab oleh pemerintah daerah. PLN hanya menyuplai arus listrik saja ke PJU. ”Kalau tidak banyak tunggakan dari pelanggan, ya bisa mencapai Rp 1,7 miliar per bulan, tergantung banyaknya pemakaian pelanggan PLN,” sebut dia, kemarin.

Kata dia, PJU yang ada di Tanjungpinang ada yang memakai KWh ada juga hitung mendasarkan jumlah titik tiang PJU yang terpasang. Besaran pajak PJU yang dipunggut oleh PLN ke pelanggan sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Ia memberikan contoh, ada beberapa daerah pajak PJU-nya ada yang 4 persen, ada 6 persen bahkan ada 10 persen. Kata dia, daya di Tanjungpinang sudah surplus, jadi kalau pemerintah minta penambahan daya untuk PJU, PLN siap. ”Daya listrik kita di Pulau Bintan sudah berlebih, kalau Pemko minta kita suplai daya untuk PJU kita siap,” tegasnya.

Agar Tanjungpinang di malan hari terang benderan, dalam rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan tahun anggaran 2013-2018 di ruang rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Rabu (2/5).

Ada beberapa poin yang disampaikan DPRD melalui tim pansus LKPj yang dibentuk. Diantaranya, merekomendasinya pemerintah daerah untuk melakukan rapat kerja dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tanjungpinang, terkait besaran biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harusnya dibayarkan Pemko. Hal ini disampaikan, tim Pansus LKPj DPRD Tanjungpinang, Petrus M Sitohang kepada Tanjungpinang Pos, usai rapat paripurna.

Dituturkannya, Pemko setiap bulan dibebankan biaya PJU senilai Rp 1,2 miliar dan ini flat atau sekitar 14,4 miliar per tahun. Menurutnya, kini banyak bola lampu PJU yang mati. Selain itu, upaya menghemat biaya PJU, bola lampu sudah diganti dinas terkait menjadi LED. Menurutnya, ini bisa menghemat sekitar 50 persen biaya dari bola lampu sebelumnya.

Menurut Petrus, harus ada sistem atau tolak ukur yang digunakan untuk menghitung biaya PJU. Selama ini, masih sistem gelondongan. ”Sistem ini sudah tak tepat digunakan, harus ada alat yang mengukur, sehingga biaya yang dikeluarkan setiap bulannya untuk PJU dari Pemko ke PLN jelas,” ujarnya.

Anggota DPRD tersebut menyarakan, agar Pemko berkoordinasi dengan PLN membuat meteran menghitung biaya PJU. Terkait biaya pembuatan meteran menurutnya menjadi beban PLN selalu penyelenggara. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), setiap bulan Pemko menerima dari PLN, senilai Rp 1,2 miliar atau selisih Rp 500 juta.

Hadir dalam rapat paripurna Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza beserta Sekda Kota Tanjungpinang, Riono beserta kepala OPD lainnya. Hadir unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang serta anggota DPRD dari berbagai fraksi yang ada.

Selain itu, terkait capaian indikator Agregat Kota Tanjungpinang 2013-2017 yang disajikan di dalam LKPJ-AMJ khususnya terkait dengan ekspor Kota Tanjungpinang, analisa DPRD Kota Tanjungpinang melihat bahwa penyebab turunnya nilai ekspor sejak tahun 2015 dikarenakan adanya aturan hukum yang melarang eksport tambang keluar negeri.

Terkait laju inflasi kota yang masih dikategorikan rendah jika dikaitkan dengan capaian target RPJMD sampai Tahun 2017, maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan kepada Pemko agar kedepan dapat mengupayakan agar laju inflasi kota dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target dan realisasi untuk kegiatan pada RPJMD periode 2019-2024 DPRD Kota Tanjungpinang perlu mengingatkan. Beberapa OPD capaian target pada periode 2013-2018 masih tergolong belum maksimal diantaranya pada urusan kesehatan realisasi sebesar 81,94 persen, pada urusan perencanaan pembangunan realisasi 80,67 persen.

Pada urusan pertanahan dengan senilai 13,19 persen, pada urusan kependudukan dan catatan sipil dengan realisasi 82,63 persen, Keluarga berencana dengan persentase realisasi per periode sebesar 83,43 persen, pada urusan statistik dengan 74,39persen. Pada urusan komunikasi dan informatika dengan realisasi 72,63 persen, pada urusan kelautan dan perikanan dengan sekitar 83,18 persen.

Masih banyaknya persoalan terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan, maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan rapat kerja dengan BPJS dengan melibatkan OPD dan instansi terkait untuk menemukan solusi terbaik.

Selain itu, pansus LKPj menilai, banyak pembangunan yang dilakukan baik masyarakat umum maupun pihak swasta di Kota Tanjungpinang sebelum pengurusan izin selesai. Ini menyebabkan dampak sosial lainnya, maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Tanjungpinang terlebih dahulu mengurus perizinan, untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakkan hukum bagi para pelanggar.

Seperti diutarakan Anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ismiyati, akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah terhadap ketegasan aturan pembangunan membuat, beberapa kawasan kini tergenang air saat hujan turun. (ABAS-DESI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here