PKL Mengadu ke DPRD

0
416
Para pedagang saat menyapaikan aspirasi ke angota DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang. f-desi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Sebanyak 48 Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Taman Laman Boenda, Tepilaut mendatangi Kantor DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang, Selasa (20/3). Para PKL ini datang dengan didampingi beberapa mahasiswa dan aktivis masyarakat. Mereka datang untuk menyampaikan keluhannya agar bisa tenang dan nyaman berjualan di kawasan Taman Laman Boenda Tepilaut tersebut.

Saat berjualan selama ini, mereka mengaku sering mendapat teguran secara lisan dari petugas Satpol PP Kota Tanjungpinang, agar tak berjualan di kawasan itu. Bahkan akhir-akhir ini PKL kesulitan berjualan di lokasi wisata tersebut. Pemicunya karena perdebatan salah satu pedagang dengan Kasi Operasional Satpol PP, Supriyadi, belum lama ini.

Kehadiran mereka di Kantor DPRD diterima anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Komisi II, Syahrial SE. Sedangkan anggota Komisi II lainnya tidak bisa hadir karena mengikuti kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang.

Hadir juga Kasatpol PP Tanjungpinang, Efendi beserta Kabang Operasional Satpol PP, Ahmad Yani beserta jajarannya dalam pertemuan itu. Direktur Operasional PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Zondervan, Kabag Perdagangan Disperindag Kota Tanjungpinang, Desi, Kapolsek Tanjungpinang Kota AKP Edi Supandi serta jajarannya.

Saat pertemuan itu, para PKL menyampaikan kesulitan yang mereka alami selama ini. Mereka minta solusi dari dewan. Sebelumnya, para PKL mengaku sudah bertemu dengan mantan Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmasnyah. Bahkan, mereka juga sudah bertemu dengan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza.

Ketua PKL Taman Laman Boenda, Fuad Alias Jo menuturkan, solusi yang diberikan Lis waktu itu lebih ringan yaitu boleh berjualan asal pandai-pandai. Sedangkan Raja Ariza mengatakan, mereka boleh berdagang namun PKL tidak boleh membawa gerobak ke dalam taman.

Mereka diminta berjualan di dalam taman dengan sistem gendong atau ditenteng. Usulan ini belum bisa diterima semua pedagang. Mendengar keluhan para pedagang, Efendi berusaha meluruskan dan menjelaskan. Dari sejak berdirinya Taman Laman Boenda tidak pernah diizinkan ada PKL berdagang di kawasan itu.

Secara aturan sudah ditetapkan, bahwa di kawasan Taman Lama Boenda tidak boleh ada PKL. Itu juga yang dilanjutkan di masa kepemimpinan Raja Ariza sekarang. Sesuai konsep yang ada, para pengunjung dapat membeli makanan atau minuman di Anjung Cahaya, Melayu Square dan Ocean Corner.

Sekarang, pedagang diberikan kesempatan jualan di sana, namun ada aturan yang mengikutinya. Yaitu para pedagang hanya boleh membawa barang dagangan dan tidak diperkenankan membawa gerobak maupun motor di kawasan itu.

Disarankan, agar gerobak dan motor serta jenis lainnya milik para PKL diletakkan di Gedung BP3KR di depan Gedung Gonggong dan sudah minta izin kepada pengelola gedung tersebut.

Jika ingin berjualan, maka pedagang cukup menggendong jualannya seperti asongan ke dalam taman. Ini dinilai lebih baik secara penataan dan para pedagang tetap bisa mencari rezeki.

”Seperti di kota-kota besar lainnya, taman kota itu tidak ada pedagang. Di Tanjungpinang sudah lebih longgar aturannya, boleh hanya saja dengan sistem gendong,” ungkap Efendi di depan para PKL.

Ia menuturkan, sewaktu Laman Boenda baru dibuka untuk umum, pihak Satpol PP mendata hanya 15 PKL. Setelah itu terus bertambah hingga kini menjadi 48 orang. Ini artinya, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Mengantisipasi hal tersebut, maka perlu diberikan aturan.

”Bayangkan jika 48 gerobak ada di Taman Laman Boenda, tentu tidak cantik lagi kawasan itu. Maka diatur agar sistemnya gendong sehingga berapa pun jumlah pedagang tetap bagus,” paparnya.

Syahrial mengaku mengerti keinginan para PKL, meski demikian tetap memperhatikan aturan dan mekanisme. Jangan sampai nantinya, kelonggaran yang diberikan sekarang akan berdampak kepada kenyamanan pedagang dan pengunjung jangka panjang.

Ia mencontohkan, jika memberikan keringakanan kepada 48 PKL berdagang di kawasan tersebut, khawatir jumlahnya akan terus bertambah. Ini nantinya yang dapat membuat kawasan taman kota tidak bagus dan layak dijadikan taman atau ikon Kota Tanjungpinang.

Solusi kedua yang ditawarkan, jika tidak ingin berjualan secara gendong maka para PKL didata untuk direlokasi di beberapa tempat. Direktur PT TMB, Zondervan menuturkan, jika PKL ingin sistem gedong, sebagai bentuk CSR nantinya akan diberikan tempat yang bisa digendong. Sehingga nantinya PKL lebih rapi dan nyaman.

Bila ingin direlokasi, pihaknya juga memiliki beberapa tempat. Diantaranya di samping Melayu Square. Bahkan tak menutup kemungkinan di samping Taman Laman Boenda, yang kini ada monumen gonggong kecil. ”Nanti kita diskusikan agar di kawasan itu juga bisa diletakkan gerobak atau motor berdagang PKL,” paparnya. Terkait solusi yang ditawarkan pemko, para PKL masih perlu membahasnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here