PKPI dan Perindo Terlambat Serahkan LPSDK

0
382
Sekretaris PKPI Kepri Ten Permana menyerahkan LPSDK ke kantor KPU Kepri melewati waktu yang ditetapkan.f-andri/tanjungpinang pos
Meskipun telat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Kepri tetap menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (PSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri.

TANJUNGPINANG – Awalnya, penghubung PKPI Provinsi Kepri yang menyerahkan LPSDK ke KPU Provinsi Kepri sekitar pukul 09.50 WIB. Lalu, disusul dengan penghubung Partai Perindo Provinsi Kepri menyerahkan LPSDK sekitar pukul 12.50WIB.

”Alhamdulillah, kita sudah menerima LPSDK dari dua parpol tersebut,” kata Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung S kepada Tanjungpinang Pos di ruang kerjanya berada di lantai 2 KPU Provinsi Kepri, Kamis (3/1).

Baca Juga :  Ini Tanggapan Dewan, Efendi Jadi Sekwan

Sebelum memberikan tanda terima, pihaknya memeriksa serta memberikan tanda ceklis pada dokumen LPSDK milik dua parpol tersebut. Pasalnya, dua parpol tersebut menyerahkan LPSDK di luar jadwal tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Seharusnya, dua parpol tersebut menyerahkan LPSDK sama dengan 14 parpol lainnya pada Rabu (2/1). ”Kita tidak buat berita acara kepada dua parpol tersebut. Yang kita buat berita acara buat 14 parpol menyerahkan LPSDK pada hari Rabu,” ucap dia.

14 parpol yang sudah menyerahkan LPSDK pada Rabu (2/1), mulai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat (PD), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Baca Juga :  Dapil Ketat, Persaingan Sengit

Alasan telat menyerahkan LPSDK, dua parpol tersebut memiliki kendala serta permasalahan diinternalnya. Informasinya, bahwa parpol tersebut kesulitan untuk mengumpul data dari para calon legislatif (caleg) yang diusungnya. Ada caleg yang sedang libur Natal dan sebagainya. ”Bagi saya mereka patuh dan taat pada hukum. Hanya saja mereka telat menyerahkan LPSDK tersebut. Memang tidak ada sanksi nya,” sebut dia.

Yang ada sanksnya, kata Agung, nanti ketika di akhir masa kampanya parpol melaporkan seluruh pengeluaran dana kampanye. (ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here